': POLITIK

Anggota DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi Serahkan Bantuan Renovasi Musholla Baiturrohmah Said Alkaf

DN Oktober 30, 2025

Jakarta Barat, penaxpose.com — Dalam upaya memperkuat peran rumah ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, Anggota DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi melaksanakan kunjungan kerja ke Musholla Baiturrohmah Said Alkaf, yang berlokasi di Jalan Krendang Timur RT 009/02, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada Kamis (30/10/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan renovasi musholla, yang menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap fasilitas keagamaan di tingkat lingkungan.

Dalam sambutannya, Hilda Kusuma Dewi menyampaikan bahwa dukungan terhadap sarana ibadah adalah bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang religius, berkeadaban, dan harmonis.

“Musholla bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat pembinaan akhlak dan kebersamaan warga. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan mendorong semangat gotong royong di tengah masyarakat,” ujar Hilda.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Tambora, Sekcam Tambora, Kepala KUA Jakarta Barat, Ketua NU Jakarta Barat, serta jajaran pejabat Kelurahan Krendang, di antaranya Lurah Krendang, Kasie Pemerintahan, Kasie Kesra, Kasie Lingkungan Hidup, dan Kasatpol PP beserta anggota. Hadir pula pengurus RW 02, LMK, FKDM, perwakilan RT, serta para pengurus Musholla Baiturrohmah.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Masyarakat menyambut baik kehadiran wakil rakyat tersebut, mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap kebutuhan warga di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Bunda Titi, perwakilan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Krendang, menyampaikan rasa terima kasih kepada Hilda Kusuma Dewi dan seluruh pihak yang telah berkontribusi.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Musholla ini menjadi tempat kami beribadah dan berkumpul, dan dengan adanya renovasi, semoga kegiatan keagamaan semakin nyaman dan semarak,” ucapnya.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan peninjauan langsung kondisi musholla yang akan direnovasi. Suasana penuh kekeluargaan menjadi cerminan nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih baik. (Bunda Titi)

Dari NU untuk Rakyat: PCNU Jakarta Barat dan Erwin Aksa Dorong Kemandirian Ekonomi Melalui Pelatihan Vokasi

POLITIK

DN Oktober 23, 2025

Jakarta Barat, 23 Oktober 2025 — Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Barat tampak ramai oleh para tokoh agama, pengurus majelis, dan masyarakat. Suasana hangat penuh semangat kebangsaan mewarnai kegiatan Serap Aspirasi yang digelar oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa, bersama jajaran Komisi VIII DPR RI.

Kegiatan yang bertujuan menjembatani kebijakan pusat dengan realitas sosial di masyarakat ini menjadi bukti nyata peran strategis PCNU sebagai mitra pemerintah dan parlemen dalam memperkuat kesejahteraan umat.

NU sebagai Pilar Kebangsaan dan Pemberdayaan

Ketua PCNU Jakarta Barat menyampaikan apresiasi mendalam atas langkah Erwin Aksa yang memilih NU sebagai ruang dialog kebangsaan dan sosial.

“PCNU tidak hanya tempat beribadah dan berdakwah, tapi juga wadah pemberdayaan umat. Kami menyambut baik kolaborasi ini, karena sejalan dengan semangat NU untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan sosial,” ujar Ketua PCNU Jakarta Barat dalam sambutannya.

Erwin Aksa pun menegaskan bahwa sinergi dengan organisasi keagamaan seperti NU sangat penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

“NU memiliki jaringan sosial yang kuat hingga ke akar rumput. Itulah sebabnya kegiatan seperti ini penting, agar setiap kebijakan dari pusat tidak berhenti di meja birokrasi, tapi betul-betul dirasakan manfaatnya oleh umat,” ujar Erwin di hadapan para peserta.

Bahas Tata Kelola Haji dan Program Sosial untuk Umat

Dalam forum tersebut, Erwin menjelaskan sejumlah agenda penting yang sedang digodok oleh Komisi VIII DPR RI, mulai dari reformasi tata kelola haji hingga optimalisasi program kesejahteraan sosial.

Ia menyoroti pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai bagian dari reformasi besar pelayanan ibadah, dengan harapan menciptakan sistem satu pintu (one-stop service) yang efisien dan transparan. Selain itu, penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga menjadi perhatian, agar dana umat dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

Di bidang sosial, Erwin menegaskan dukungan terhadap program-program Kementerian Sosial (Kemensos) seperti Bedah Rumah, Bantuan Sosial (Bansos), hingga Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah yang membantu pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dorong Pelatihan Vokasi dan Ekonomi Umat

PCNU Jakarta Barat juga menyambut baik inisiatif Erwin Aksa dalam memperkenalkan berbagai program vokasi dan pelatihan keterampilan yang berpihak pada masyarakat kecil, khususnya kalangan muda dan perempuan.

Program tersebut mencakup pelatihan tata boga, barista kopi, make-up artist (MUA), hingga sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM.

“Kami ingin masyarakat Jakarta Barat, khususnya warga binaan PCNU, bisa mandiri secara ekonomi. Kemandirian umat adalah bagian dari dakwah sosial kita,” ucap Erwin.

Dialog Interaktif: Aspirasi dari Warga NU

Acara dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka antara Erwin Aksa dan para warga NU. Beragam aspirasi mengalir mulai dari peningkatan fasilitas sosial, akses pelatihan, hingga penguatan ekonomi berbasis masjid dan pesantren.

Diskusi berlangsung hangat dan inspiratif. Banyak peserta menilai kegiatan ini bukan sekadar serap aspirasi, melainkan juga ajang mempererat silaturahmi antara wakil rakyat dan organisasi keagamaan.

“Kami berterima kasih kepada Pak Erwin yang mau datang langsung ke PCNU dan mendengar suara umat. Ini bukti bahwa NU dan pemerintah bisa berjalan bersama untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur salah satu peserta, pengurus MWCNU Kebon Jeruk.

Sinergi Keumatan dan Kebangsaan

Kegiatan Serap Aspirasi di Kantor PCNU Jakarta Barat ini menjadi simbol kolaborasi antara legislatif dan organisasi keagamaan dalam membangun masyarakat yang mandiri, religius, dan sejahtera.

Erwin menutup kegiatan dengan pesan:

“Kami di DPR RI berkomitmen untuk terus mendengar dan bekerja untuk rakyat. Bersama PCNU dan seluruh elemen umat, mari kita jaga nilai keadilan dan kesejahteraan sosial agar benar-benar dirasakan oleh semua.”

Acara berakhir dengan doa bersama dan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antara PCNU, DPR RI, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat kecil.

(Dwi J.)

Nurwayah dan Kementerian Lingkungan Hidup Dorong Kalibaru Jadi Kampung Hijau Pesisir Jakarta

POLITIK SOSIAL

DN Oktober 20, 2025

Jakarta Utara, penaxpose.com – Suara mesin pencacah plastik terdengar bergema di halaman RW 014, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Sabtu (18/10/2025). Warga tampak antusias menyaksikan demonstrasi alat baru yang diserahkan langsung oleh Anggota DPR RI Nurwayah bersama perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dalam kegiatan Sosialisasi Infrastruktur Hijau.

Bagi warga pesisir Kalibaru yang selama ini bergelut dengan tumpukan limbah cangkang kerang, kehadiran motor angkut dan mesin pencacah plastik ibarat napas baru dalam perjuangan menjaga kebersihan lingkungan.

“Kebersihan bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua,” ujar Nurwayah di hadapan warga yang memadati lokasi acara. “Kalau masyarakat aktif, saya yakin Kalibaru bisa jadi contoh pengelolaan sampah berbasis komunitas di pesisir Jakarta.”

Dari Laut ke Darat: Menangani Limbah Kerang yang Menumpuk

Kalibaru dikenal sebagai sentra pengupasan kerang hijau terbesar di Jakarta Utara. Aktivitas ini menjadi sumber penghidupan ratusan keluarga, namun juga meninggalkan persoalan besar: limbah cangkang yang menumpuk hingga empat meter di pesisir sepanjang 500 meter.

Data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, setiap hektare wilayah produksi menghasilkan 1–1,5 ton limbah cangkang setiap harinya. Bau menyengat, lalat, dan ancaman kesehatan pun menjadi pemandangan akrab di kawasan tersebut.

Namun belakangan, tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Hampir semua RW di Kelurahan Kalibaru kini memiliki Bank Sampah Unit yang aktif. Gerakan pilah sampah pun tumbuh, digerakkan oleh ibu-ibu PKK yang menjadi motor perubahan di lingkungannya.

“Sekarang warga mulai terbiasa memilah sampah organik dan anorganik dari rumah,” kata Nurwayah yang juga duduk di Komisi XII DPR RI mewakili Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu).

Bantuan Nyata untuk Gerakan Hijau Warga

Sebagai wujud dukungan terhadap semangat warga, Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan bantuan berupa lima unit gerobak motor sampah, dua mesin pencacah elektrik, tiga puluh tong sampah besar, dan dua timbangan duduk. Bantuan tersebut disalurkan melalui program aspirasi Nurwayah kepada Bank Sampah Bintang Mandiri dan Pospat, yang menjadi pelaksana utama di tingkat masyarakat.

Kementerian juga mengusulkan pembentukan forum multipihak yang melibatkan warga, pengurus RT/RW, kelurahan, dan pemerintah kota, agar penanganan limbah – termasuk cangkang kerang – dapat dilakukan secara terpadu.

“Bantuan alat tidak cukup kalau tidak ada pendampingan. Edukasi dan keterlibatan warga itu yang paling penting,” tegas Nurwayah. “Kita ingin perubahan yang berkelanjutan, bukan sekadar seremonial.”

Menuju Kalibaru yang Bersih dan Berdaya

Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Pokja Infrastruktur Hijau Direktorat PPKWPL KLH Iwan Nirawandi, S.Si., M.E., Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Atik, Sekretaris Kelurahan Kalibaru Suparman, dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Ayu, serta tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan Sumarsono.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyerukan komitmen untuk menjadikan Kalibaru sebagai kawasan pesisir hijau – tempat ekonomi dan ekologi bisa berjalan seimbang.

“Kalau dulu pantai identik dengan tumpukan cangkang, ke depan kita ingin identik dengan kreativitas warganya yang mampu mengubah sampah jadi berkah,” ujar salah satu kader Gerakan Pilah Sampah dengan penuh semangat.

Dengan kolaborasi antara warga, pemerintah, dan Kementerian Lingkungan Hidup, harapan itu bukan lagi sekadar mimpi. Kalibaru kini melangkah menuju masa depan pesisir yang lebih bersih, berdaya, dan berkelanjutan. (AG)

Krisis Identitas PPP: Prof. Husnan Desak Kembali ke Semangat Fusi 1973

POLITIK

DN September 30, 2025

Jakarta, penaXpose.com – Di tengah riuh tarik-menarik kepentingan menjelang muktamar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali terseret ke pusaran krisis. Partai berlambang Ka'bah yang lahir dari semangat penyatuan umat Islam itu kini justru dipandang terbelah oleh konflik elite.

Calon Ketua Umum PPP, Prof. Husnan Bey Fananie, dengan lantang menyuarakan alarm bahaya. Menurutnya, hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan PPP: kembali ke khitah fusi 1973.

PPP, yang lahir pada 5 Januari 1973 dari fusi empat kekuatan Islam—NU, Parmusi, PSII, dan Perti—dulu dipandang sebagai rumah besar umat Islam. Tetapi, kata Husnan, rumah itu kini retak akibat perebutan pengaruh dan kepemimpinan yang lebih didorong nafsu politik ketimbang semangat kolektif.

“PPP bukan milik segelintir elite, bukan pula harta warisan yang bisa diperebutkan. PPP adalah amanah sejarah umat Islam Indonesia. Mengkhianati fusi 1973 berarti mengkhianati umat,” tegas Husnan, Minggu (28/9/2025).

Ia mengingatkan agar muktamar tidak lagi dipandang sebagai gelanggang pertarungan, melainkan forum rekonsiliasi. Menurutnya, kader PPP perlu kembali memilih pemimpin dengan nurani, bukan dengan kalkulasi politik jangka pendek.

Tak berhenti di internal partai, Husnan juga menyoroti peran pemerintah. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto, sebagai kepala negara sekaligus pembina politik nasional, hadir memberi solusi agar konflik PPP tidak berlarut.

“PPP adalah warisan umat dan bangsa. Pemerintah harus memastikan partai ini tetap punya marwah. Jika dibiarkan jadi rebutan elite, PPP akan kehilangan arah,” ujarnya.

Husnan pun menutup pernyataannya dengan pesan keras sekaligus reflektif:

“PPP akan besar jika kembali ke khitah. Jika kita melupakan fusi 1973, PPP hanya akan menjadi sejarah. Tetapi jika kita rawat dan jaga, insya Allah PPP akan menjadi masa depan umat.”

Kini, semua mata tertuju pada muktamar mendatang: apakah PPP akan benar-benar kembali ke akar perjuangan Islam 1973, atau sekadar terus berkutat dalam pusaran konflik elite yang tak kunjung selesai. (Adang)

Banser Kab. Bekasi Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas dan Kamtibmas di Tengah Dinamika Politik

PERISTIWA POLITIK

DN September 28, 2025

Bekasi, penaXpose.com – Dalam suasana sosial politik yang dinamis pada bulan September 2025, Banser Kab. Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Di tengah dinamika sosial dan politik pada bulan September 2025, maraknya aksi unjuk rasa adalah bagian dari kehidupan berdemokrasi yang sehat. Banser Kab. Bekasi menghormati sepenuhnya hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sepanjang dilakukan dengan cara yang tertib, damai, dan tidak merugikan kepentingan umum".

Sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, kami Banser Kab. Bekasi menegaskan komitmen untuk terus berperan aktif menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kab. Bekasi. Kami siap bersinergi dengan aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif.

Kami juga mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan, fitnah, maupun hoaks yang dapat memperkeruh suasana. Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam negara demokrasi, namun jangan sampai perbedaan itu menimbulkan perpecahan dan mengganggu kedamaian bersama.

Banser Kab. Bekasi percaya bahwa dengan mengedepankan persaudaraan, musyawarah, dan gotong royong, kita dapat menghadapi dinamika yang ada dengan kepala dingin. Mari kita jaga Kota Bekasi sebagai rumah bersama yang aman, damai, dan penuh persatuan.

Hubbul wathan minal iman — cinta tanah air adalah bagian dari iman. Itulah semangat yang selalu kami pegang dalam setiap langkah pengabdian.” []

Prof. Husnan Bey Fananie: PPP Siap Mengawal Pemerintah di Bawah Presiden Prabowo Subianto

POLITIK

DN September 27, 2025

Jakarta, penaXpose.com – Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Prof. Husnan Bey Fananie, menegaskan komitmennya untuk menjadikan PPP sebagai partai yang solid dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“PPP adalah bagian dari kekuatan politik nasional yang harus berada di garda depan menjaga stabilitas pemerintahan. Saya dengan tegas menyatakan, PPP siap bersama komando Presiden Prabowo untuk memastikan program-program kerakyatan berjalan dengan baik,” ujar Prof. Husnan.

Ia menekankan, sebagai partai Islam yang berakar kuat pada umat, PPP memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendukung agenda pemerintah demi kepentingan bangsa.

“Partai Persatuan Pembangunan tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus aktif menjadi pengawal sekaligus mitra strategis pemerintah. Dengan kebersamaan, PPP akan menjadi penopang penting dalam keberhasilan Presiden Prabowo membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Husnan menyampaikan bahwa kepemimpinannya kelak akan mengedepankan politik kebersamaan, memperkuat basis umat, serta memperkokoh sinergi dengan pemerintah dalam menjaga arah pembangunan nasional.

“PPP siap melangkah bersama Presiden Prabowo Subianto, menjaga persatuan bangsa, dan memastikan cita-cita pembangunan Indonesia terwujud. Itulah komitmen perjuangan kita semua,” tegasnya.

Kontak Media:
Tim Media Center Prof. Husnan Bey Fananie
Ust. Ade Munadi – 0852 8556 2332

Prof. Husnan Bey Fananie: Satukan Nurani Demi Kebangkitan PPP

POLITIK

DN September 27, 2025

Jakarta, penaxpose.com | Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie, MA, menyerukan kepada seluruh muktamirin agar menjadikan Muktamar sebagai momentum persatuan dan kebangkitan partai.

“PPP adalah rumah besar umat Islam yang harus kembali kokoh berdiri. Karena itu, saya mengajak seluruh muktamirin untuk bersatu, melepaskan kepentingan pribadi, dan menetapkan pilihan berdasarkan nurani demi bangkitnya PPP,” tegas Prof. Husnan.

Menurutnya, Muktamar bukan sekadar ajang memilih pemimpin, melainkan juga ruang bersama untuk merumuskan arah perjuangan partai ke depan. Keutuhan dan kekompakan kader, lanjutnya, menjadi kunci agar PPP kembali mendapat tempat terhormat di hati rakyat.

“Pilihan politik yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan partai. Mari kita gunakan hati dan nurani, bukan sekadar kalkulasi politik sesaat. Kebangkitan PPP adalah amanah sejarah yang harus kita wujudkan bersama,” ujarnya.

Prof. Husnan juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog, merangkul semua faksi, serta memastikan PPP hadir sebagai partai modern yang berakar kuat pada nilai Islam, demokrasi, dan kebangsaan.

“PPP harus kembali menjadi partai pemersatu umat dan bangsa. Saya percaya, dengan kebersamaan dan ketulusan, kita mampu mengembalikan marwah partai,” tambahnya.

Jika dalam proses Muktamar muncul kondisi yang tidak kondusif, Prof. Husnan menegaskan akan menyerahkan sepenuhnya kepada muktamirin untuk menjaga marwah PPP.

“Semua saya kembalikan kepada muktamirin yang memiliki hak suara,” tegasnya.

Kontak Media:
Tim Media Center Prof. Husnan Bey Fananie
Ustadz Ade Munadi
📞 0852-8556-2332

Husnan Bey Fananie di ISNU: Jembatan Pesantren dan Modernitas, Modal Penting Menuju Ketua Umum PPP

OPINI POLITIK

DN September 23, 2025

Jakarta, penaxpose.com – Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nama Prof. Dr. Husnan Bey Fananie kian menguat sebagai salah satu kandidat Ketua Umum. Di balik kiprah politiknya, ada satu rekam jejak yang jarang diangkat namun sangat relevan: perannya sebagai Dewan Ahli Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).

Keterlibatan Husnan di ISNU menegaskan posisinya sebagai jembatan antara tradisi pesantren dengan wacana modernitas. Baginya, pesantren tidak boleh tercerabut dari akar tradisi, namun juga harus terbuka terhadap perubahan zaman. Pemikiran ini menjadi penting mengingat PPP adalah partai Islam yang lahir dari rahim umat dan membutuhkan pemimpin yang mampu meramu nilai klasik dengan kebutuhan politik kontemporer.

“PPP harus bisa berbicara dengan bahasa santri dan ulama, tapi sekaligus memahami logika generasi muda akademis. Di sinilah peran figur seperti Husnan menjadi relevan,” ujar salah satu kader ISNU yang menilai kiprahnya dekat dengan dua dunia: pesantren dan perguruan tinggi.

Kehadiran Husnan di ISNU juga memperlihatkan kapasitas intelektualnya diakui lintas kalangan Islam. PPP membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat dalam strategi politik, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan keilmuan. Sebab, krisis yang dihadapi PPP saat ini bukan sekadar elektoral, melainkan juga krisis identitas di mata umat.

Dengan latar belakang akademisi bergelar profesor, pengalaman sebagai diplomat, serta pergaulan luas di kalangan intelektual Islam, Husnan diyakini mampu memperkuat wajah PPP sebagai partai modern yang tetap berpijak pada nilai keislaman.

Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah Muktamar mendatang akan melihat kiprah Husnan di ISNU sebagai modal strategis untuk mengangkat PPP dari keterpurukan? Jika iya, maka PPP berpeluang memiliki ketua umum yang tidak hanya politisi, tetapi juga pemikir yang mampu menyatukan tradisi dan modernitas.

Sejarah akan mencatat, apakah kali ini PPP memilih sekadar melanjutkan pola lama, atau benar-benar memberi ruang kepada figur yang bisa menjadi jembatan harapan umat.

Editor: Adang

Pertarungan Calon Ketum PPP Memanas, Prof. Dr. Husnan Bey Fananie Maju dengan Modal Pemikiran dan Kapasitas Akademis

OPINI POLITIK

DN September 22, 2025

Oleh: James Doni Kurniawan (Peneliti Partai Politik di Indonesia)

Prof. Dr. Husnan Bey Fananie merupakan sosok yang cukup dikenal dalam dunia pendidikan, akademisi, sekaligus aktivis politik di Indonesia. Pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membawa angin segar dalam dinamika politik nasional, terutama dalam upaya mencari figur pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan positif bagi partai dan bangsa.

Latar Belakang Akademis dan Kredibilitas

Sebagai seorang profesor, Husnan tidak hanya berkiprah di bidang akademis, tetapi juga aktif dalam politik dan sosial. Pengetahuan mendalam serta penguasaan isu-isu strategis menjadikannya kandidat dengan kredibilitas tinggi. Kehadiran pemimpin yang berpendidikan dan berpengalaman diyakini akan melahirkan kebijakan yang terarah, berbasis data, serta analisis menyeluruh—sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah kompleksitas politik Indonesia saat ini.

Menguatkan Citra PPP

Kepemimpinan Prof. Husnan diharapkan mampu memperkuat kembali citra PPP sebagai partai Islam yang konsisten memperjuangkan nilai moral, etika, dan komitmen sosial. Dalam situasi di mana kepercayaan publik terhadap partai politik sering kali menurun, hadirnya figur dengan integritas dan rekam jejak akademis yang kuat menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PPP.

Visi Modernisasi dan Generasi Muda

Prof. Husnan juga dikenal memiliki visi jelas untuk masa depan PPP. Ia menekankan pentingnya inovasi dan modernisasi partai agar tidak tertinggal dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, PPP dituntut mampu menarik minat generasi muda. Husnan menilai, keterlibatan aktif anak muda dalam politik merupakan syarat mutlak untuk memastikan partisipasi publik yang lebih luas dalam pembangunan bangsa.

Kapasitas Dialog dan Kolaborasi

Selain itu, Husnan memiliki kapasitas dialog yang tinggi serta kemampuan menjembatani perbedaan. Dalam sistem demokrasi, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil sangat penting. Dengan pendekatan inklusif, PPP berpeluang merangkul lebih banyak pihak dan menciptakan sinergi yang produktif antara partai dan masyarakat.

Momentum Perubahan bagi PPP

Pencalonan Prof. Dr. Husnan Bey Fananie harus dipandang sebagai momentum refleksi dan evaluasi bagi PPP. Keberaniannya maju di tengah berbagai tantangan menunjukkan tekad untuk membawa partai menuju perubahan yang lebih baik. Jika terpilih, publik berharap ia dapat merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat sekaligus mengembalikan kejayaan PPP sebagai salah satu partai besar di Indonesia.

Dengan segala kapasitas, visi, dan integritasnya, Husnan layak mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen partai maupun masyarakat luas. Kepemimpinannya diharapkan mampu menjawab tantangan politik sekaligus mengarahkan PPP menuju peran yang lebih strategis dalam membangun Indonesia.

Husnan Bey Fananie: Jejak Parmusi yang Siap Menghidupkan Kembali PPP

ARTIKEL OPINI POLITIK

DN September 22, 2025

Jakarta, penaxpose.com – Pencalonan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada muktamar mendatang mulai memunculkan sejumlah nama. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Prof. Dr. Husnan Bey Fananie. Kehadirannya menghadirkan harapan baru sekaligus membuka ruang diskusi penting: apakah PPP kali ini akan memilih pemimpin visioner, atau sekadar mengulang pola lama “asal bapak senang”?

Figur Intelektual dan Politisi Lapangan

Prof. Husnan Bey Fananie bukanlah sosok asing dalam dunia politik dan pemikiran nasional. Sebagai akademisi bergelar profesor, ia membawa tradisi intelektual yang kuat ke dalam gelanggang politik. Kemampuan berpikir analitis, menyusun strategi berbasis data, serta merumuskan arah kebijakan modern menjadi modal besar yang jarang dimiliki politisi.

Lebih jauh, kiprahnya di DPR maupun berbagai posisi strategis di PPP menunjukkan bahwa ia bukan sekadar “menara gading”. Ia adalah politisi lapangan yang memahami dinamika politik praktis sekaligus strategi besar partai.

Menggerakkan Umat dari Akar Rumput

Kapasitas kepemimpinan Husnan Bey Fananie semakin teruji saat memimpin Parmusi (Persatuan Muslimin Indonesia). Ia berhasil menjadikan Parmusi bukan hanya organisasi formalitas, melainkan wadah konsolidasi umat di akar rumput.

Di tangannya, Parmusi hidup di tengah masyarakat: menggerakkan jaringan dakwah, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi. Jejak ini penting bagi PPP, karena partai yang mengklaim diri sebagai rumah besar umat Islam harus bersandar pada kekuatan nyata di masyarakat, bukan sekadar jargon elit.

Husnan Bey Fananie menunjukkan kemampuannya memadukan gerakan sosial-keagamaan dengan visi kebangsaan. Kepemimpinan berbasis akar rumput inilah yang sangat dibutuhkan PPP untuk bangkit.

Tantangan Besar PPP

Meski demikian, tantangan nyata tetap menanti. Pasca-Pemilu 2024, PPP menghadapi krisis elektoral, citra yang melemah, serta friksi internal yang tak kunjung selesai.

Karena itu, partai berlambang Ka’bah ini membutuhkan lebih dari sekadar pergantian ketua umum. Diperlukan transformasi menyeluruh: mulai dari rebranding citra, regenerasi kepemimpinan, peneguhan kembali posisi sebagai rumah besar umat, hingga strategi untuk merebut hati pemilih muda yang semakin rasional.

Figur Pemersatu atau Representasi Faksi?

Salah satu ujian terberat adalah kemampuan merangkul semua faksi di internal partai. Selama ini, PPP sering terjebak dalam tarik-menarik kepentingan elit yang berujung pada fragmentasi.

Husnan Bey Fananie akan diuji: apakah ia mampu tampil sebagai figur pemersatu, membangun komunikasi lintas kelompok, dan mengembalikan kepercayaan kader? Jika iya, maka kapasitas intelektual, pengalaman politik, dan rekam jejak sosial-religiusnya akan menemukan momentum terbaik.

Kesimpulan

PPP tidak boleh lagi terjebak pada pola lama dalam memilih pemimpin. Partai ini membutuhkan sosok visioner, berani, berprestasi, dan berakar kuat di tengah umat.

Dalam konteks itu, Prof. Dr. Husnan Bey Fananie menawarkan kombinasi langka: akademisi visioner, politisi berpengalaman, diplomat berprestasi, sekaligus pembina pesantren yang dekat dengan umat.

Apakah ia akan menjadi nakhoda tepat untuk membawa PPP kembali ke jalur kejayaan? Jawabannya akan ditentukan di Muktamar mendatang. Sejarah akan mencatat pilihan kader PPP kali ini: memilih sekadar formalitas, atau memilih sosok dengan kapasitas sejati.

Editor: Adang

Tim Hukum Husnan Bey Fananie Desak Transparansi Muktamar PPP, Siap Tempuh Jalur Hukum

POLITIK

DN September 20, 2025

Jakarta, 19 September 2025 – Aroma ketegangan mulai menyelimuti persiapan Muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tim pemenangan sekaligus kuasa hukum Calon Ketua Umum (Caketum) PPP, Prof. DR. KH. Husnan Bey Fananie, MA, menyoroti keras sikap tertutup DPP PPP yang dinilai tidak transparan terkait syarat pencalonan.

Dipimpin langsung oleh Ahid Syaroni dari ATS & Partners Law Firm, tim ini mendatangi kantor DPP PPP dengan maksud bersilaturahmi sekaligus meminta penjelasan resmi mengenai regulasi pencalonan. Namun, alih-alih mendapatkan kejelasan, mereka justru pulang dengan tangan hampa.

“Kami datang dengan itikad baik, untuk memastikan pencalonan Pak Husnan berjalan sesuai AD/ART. Tapi sayangnya, tidak ada jawaban, tidak ada transparansi. Ini jelas sangat disayangkan,” tegas Ahid dalam konferensi pers usai pertemuan, Jumat (19/9).

Menurut Ahid, sikap DPP PPP yang tidak membuka informasi justru menimbulkan tanda tanya besar. Padahal, Muktamar adalah momentum penting untuk menentukan arah partai. Husnan Bey Fananie sendiri disebut sebagai figur yang diyakini mampu mengembalikan marwah PPP sebagai partai Islam yang bermartabat.

“Ketertutupan ini memberi kesan seolah ada hal yang ingin disembunyikan. Jangan sampai Muktamar yang seharusnya menjadi ajang demokratis justru ternodai oleh praktik transaksional dan kecurangan,” imbuhnya.

Tim hukum menegaskan, langkah mereka bukan sekadar formalitas, melainkan pengawalan serius agar PPP tidak kembali terjerembab dalam politik uang. Mereka mendesak agar seluruh proses berjalan terbuka, akuntabel, dan sesuai konstitusi partai.

Ahid bahkan menegaskan, pihaknya siap menempuh langkah hukum lebih lanjut jika aspirasi mereka terus diabaikan. “Kami akan ambil langkah-langkah hukum yang tegas demi memastikan Muktamar berjalan jujur, adil, dan demokratis,” tutupnya.

Dengan sikap keras ini, tekanan terhadap DPP PPP kian menguat. Publik kini menanti, apakah partai berlambang Ka’bah itu berani menjawab tantangan transparansi atau justru terjebak dalam bayang-bayang politik transaksional yang selama ini menjadi sorotan. (Adang)

H. Sholikhah Bersuara di Balai Kota: RT/RW dan PKK Harus Diberi Perhatian Lebih

POLITIK SOSIAL

DN Agustus 21, 2025

Jakarta, penaXpose.com – Suasana hangat mewarnai pertemuan antara Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), H. Sholikhah, dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Rabu (20/8). Dalam kunjungan silaturahim itu, Sholikhah membawa pesan penting dari warga: kesejahteraan para penggerak masyarakat di tingkat bawah harus lebih diperhatikan.

Di hadapan Gubernur, Sholikhah menyampaikan langsung keresahan banyak pengurus RT dan RW mengenai insentif yang dinilai masih belum cukup menopang kinerja mereka. Ia menekankan perlunya pembedaan yang jelas antara insentif pribadi dengan dana operasional organisasi, sehingga beban kerja mereka bisa lebih ringan dan pelayanan kepada warga menjadi lebih optimal.

Tidak berhenti di sana, Sholikhah juga mengingatkan pentingnya dukungan bagi organisasi kemasyarakatan yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas sosial warga, mulai dari PKK, Dasawisma (Dawis), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Posyandu, hingga Posbindu.

“Mereka ini adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari kesehatan keluarga, pemberdayaan perempuan, sampai pencegahan penyakit, peran mereka sangat besar. Sudah seharusnya pemerintah hadir memberikan dukungan nyata, bukan hanya apresiasi,” tutur Sholikhah.

Ia menegaskan perjuangannya ini bukan sekadar soal menambah angka pada pos anggaran, melainkan bentuk nyata dari kepedulian terhadap warga Jakarta yang sudah mengabdikan waktu dan tenaga tanpa pamrih.

Sholikhah pun berharap pemerintah provinsi tidak menutup mata, melainkan merespons aspirasi warga dengan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.

“Kalau akar rumputnya kuat, maka Jakarta juga akan kuat,” pungkasnya. (Angga)

Kondisi Politik Aceh Pasca Pemilu 2024: Tantangan Pemerintahan dan Dinamika Partai Aceh

POLITIK

DN Mei 20, 2025

Aceh, penaxpose.com – Dinamika politik Aceh pasca pemilu kepala daerah tahun 2024, yang dimenangkan oleh pasangan Muzakir Manaf - Fadlullah mendapat sorotan dari Pengamat Sosial Politik sekaligus Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Wais Alqarni. Ia menyoroti kondisi politik yang relatif kondusif serta sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.

Wais mengungkapkan kekhawatiran terkait janji-janji politik yang kurang realistis, perpecahan internal Partai Aceh, serta potensi munculnya bibit separatisme yang perlu mendapatkan perhatian serius demi menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah.

Wais menceritakan bahwa saat pelantikan Gubernur – Wakil Gubernur, Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal dengan nama Mualem mengeluarkan pernyataan bahwa Aceh akan dijadikan Pusat Manasik Haji se-Asia Tenggara, memperjuangkan anggaran sebesar Rp5 juta per KK, dan memberangkatkan haji untuk seluruh warga Aceh serta mengusulkan penghapusan scan barcode dalam pembelian BBM. Janji-janji politik ini dinilai kurang realistis dan berpotensi menurunkan citra Mualem.

Di sisi lain, Wais juga melihat di lingkungan pemerintahan daerah Aceh, sering terjadi pergantian sekretaris daerah. Meski pergantian tersebut hal yang wajar namun Ia menduga ada alasan dibalik pergantian tersebut yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Wais juga mengungkapkan bahwa ada indikasi perpecahan di internal Partai Aceh. Yang menjadi pemicu antara lain karena meninggalnya Abu Rada, sosok yang disegani oleh para tokoh Partai Aceh, yang kemudian menimbulkan perebutan posisi Sekjen di internal partai.

Selain itu, kondisi kesehatan Mualem juga menimbulkan keterbatasan fokus terhadap pembangunan Aceh serta sorotan publik atas kebijakan yang memicu pro-kontra pasca pengangkatan istri Mualem menjadi anggota DPRD melalui sistem pergantian antar waktu (PAW) sehingga hal ini memicu berkurangnya simpati masyarakat Aceh kepada Mualem.

Dampak dari kebijakan tersebut, sejumlah tokoh di Partai Aceh yang berseberangan dengan Mualem termasuk mantan kombatan yang pernah berlatih di Libya, mulai meninggalkan Mualem sehingga Partai Aceh diprediksi akan kehilangan dukungan signifikan dalam pemilu mendatang jika tidak ada rekonsilisasi atau penataan kembali partai.

Wais juga mengingatkan potensi bibit separatisme di Aceh yang dapat saja muncul akibat kekecewaan mantan kombatan dan tapol yang merasa tidak diakui maupun terlibat dalam janji politik Mualem seperti di Wilayah Aceh Utara dan Bireun yang kurang mendapatkan perhatian.

Di akhir pernyataannya, Wais Alqarni berharap dapat terus mendukung Pemerintahan Aceh dalam rangka deteksi dini dan turut aktif melakukan pencegahan munculnya paham-paham separatisme, sehingga Aceh tetap aman dan kondusif demi keutuhan NKRI.

Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Kegiatan Politik Kampus

ARTIKEL PENDIDIKAN POLITIK

DN Januari 24, 2025

Jakarta, penaXpose.com | Kamis, 23 Januari 2025

Penulis: Magdalena Murniwati Zebua (211011500097)
Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM)

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di lingkungan kampus, pendidikan ini menjadi sarana inspirasi bagi mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan politik kampus, seperti pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), diskusi, seminar, hingga aksi advokasi yang membahas isu-isu sosial.

Makna dan Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan ini dirancang untuk membentuk karakter mahasiswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berdaya kritis.

Pada tingkat universitas, mata kuliah ini menjadi komponen penting dalam kurikulum wajib. Efektivitasnya bergantung pada metode pengajaran yang mampu menghubungkan teori dengan praktik nyata, seperti simulasi pemilu kampus atau forum diskusi kebijakan.

Faktor Pendukung Partisipasi Mahasiswa

1. Kurikulum yang Inovatif

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang menyertakan pendekatan praktis dapat menarik minat mahasiswa terhadap isu-isu politik. Simulasi pemilu lintas jurusan, misalnya, memberikan pengalaman langsung tentang proses demokrasi.

2. Peran Aktif Pengajar

Dosen yang memotivasi dan menggunakan metode pembelajaran relevan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya politik kampus. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif berdiskusi tentang kebijakan publik di kelas lebih cenderung terlibat dalam organisasi kampus.

3. Budaya Demokrasi di Kampus

Lingkungan kampus yang mendukung demokrasi, seperti debat kandidat pemilihan ketua BEM secara terbuka, menjadi wadah pembelajaran politik yang efektif. Sebaliknya, kampus yang minim kegiatan politik menghasilkan mahasiswa yang kurang peduli terhadap partisipasi politik.

4. Kesadaran Mahasiswa

Pendidikan kewarganegaraan membangun kesadaran bahwa kegiatan politik kampus bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari proses belajar demokrasi. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus umumnya memiliki wawasan lebih luas tentang tata kelola organisasi dan nilai-nilai kepemimpinan.

Dampak Positif Partisipasi Politik Kampus

1. Penguatan Kompetensi Demokrasi

Mahasiswa yang terlibat dalam politik kampus cenderung memiliki kemampuan komunikasi, analisis, dan kepemimpinan yang lebih baik. Hal ini menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik sebagai individu maupun pemimpin masyarakat.

2. Pembentukan Pemimpin Muda

Kegiatan politik kampus melatih mahasiswa memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Banyak pemimpin nasional memulai karier mereka dari organisasi kampus, menjadikannya ruang latihan yang ideal.

3. Kesadaran Sosial yang Lebih Kuat

Partisipasi dalam advokasi isu-isu sosial, seperti lingkungan atau kesetaraan gender, membantu mahasiswa mengembangkan empati dan tanggung jawab terhadap kondisi masyarakat.

Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk mahasiswa yang sadar politik dan bertanggung jawab. Dengan metode pengajaran yang efektif serta dukungan dari lingkungan kampus, mahasiswa dapat terinspirasi untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik kampus.

Keterlibatan ini tidak hanya melatih mahasiswa menjadi pemimpin yang kompeten, tetapi juga membangun generasi muda yang peduli terhadap nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, sinergi antara pengajar, kurikulum, dan budaya demokrasi di kampus sangat penting untuk memastikan pendidikan kewarganegaraan menghasilkan dampak positif secara maksimal.

Serangan Fajar: Praktik Politik Uang yang Mengancam Integritas Pemilu

ARTIKEL PENDIDIKAN POLITIK

DN Januari 16, 2025

penaXpose.com | Kamis, 16 Januari 2025

Penulis: Berlian Gultom (211011500167)
Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM)

Politik Indonesia memiliki dinamika yang khas, ditandai oleh sistem multipartai yang kompleks dan pelaksanaan pemilu secara langsung. Pemilu, baik untuk memilih presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah, selalu menjadi ajang kompetisi ketat antar calon dan partai politik. Dalam persaingan ini, berbagai taktik digunakan oleh kandidat atau tim kampanye untuk meraih kemenangan. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah praktik "serangan fajar" atau politik uang, yang merujuk pada pembelian suara atau pemberian imbalan berupa uang atau barang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu.

Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serangan fajar sering melibatkan distribusi uang dalam jumlah kecil kepada pemilih untuk memengaruhi keputusan mereka. Praktik ini berlangsung secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit untuk dibuktikan. Biasanya, serangan fajar terjadi menjelang hari pemungutan suara, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, di mana pemilih lebih rentan terhadap tawaran material.

Faktor Penyebab Serangan Fajar

1. Kepentingan Politik dan Elektabilitas
Banyak kandidat merasa tertekan untuk meraih suara sebanyak mungkin. Dalam sistem pemilu yang sangat kompetitif, politik uang dianggap sebagai cara cepat dan efektif untuk meningkatkan elektabilitas, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi pemilih rendah. Menurut laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2020, rendahnya kesadaran politik di kalangan pemilih sering menjadi penyebab utama praktik politik uang. Pemilih cenderung memilih berdasarkan imbalan materi, bukan visi dan misi calon.

2. Kesenjangan Ekonomi
Ketidakstabilan ekonomi membuat masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah lebih rentan terhadap tawaran uang atau barang sebagai imbalan memilih calon tertentu. Transparency International Indonesia (TII) dalam laporan tahun 2018 menyebutkan bahwa praktik politik uang sering terjadi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, di mana kebutuhan ekonomi mendesak membuat pemilih mudah tergoda.

3. Budaya Politik Patronase
Di banyak wilayah Indonesia, budaya politik patronase masih kuat. Pemilih sering mengharapkan balas jasa dari calon yang mereka pilih. Southeast Asia Research (2021) mencatat bahwa budaya patronase ini menciptakan ekosistem politik di mana pemberian uang atau barang dianggap sebagai hal yang wajar dalam proses pemilu.

4. Minimnya Penegakan Hukum
Meskipun aturan melarang politik uang, lemahnya penegakan hukum membuat praktik ini sulit diberantas. Bawaslu dalam laporan tahun 2022 mengungkapkan bahwa kasus politik uang sering kali sulit dibuktikan, sehingga pelaku merasa aman untuk melanjutkan praktik tersebut.

5. Keterbatasan Akses Informasi Politik
Kurangnya pendidikan politik dan minimnya informasi tentang program atau visi misi calon membuat pemilih lebih mudah dipengaruhi oleh iming-iming materi. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2019 menunjukkan bahwa pemilih yang kurang informasi cenderung menerima uang karena merasa tidak memiliki cukup dasar untuk membuat keputusan rasional.

Dampak Serangan Fajar

Serangan fajar memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik ini merusak prinsip pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Ketika pemilih memilih berdasarkan imbalan materi, hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat secara nyata. Hal ini berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak kompeten atau hanya mengandalkan kekayaan untuk meraih dukungan politik.

Selain itu, serangan fajar mendorong terbentuknya politik transaksional, di mana suara pemilih menjadi komoditas. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang penentuan nasib bangsa berdasarkan kebijakan dan visi calon berubah menjadi transaksi material yang merusak integritas demokrasi.

Menurut KPU, praktik ini tidak hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Pemilih yang merasa suara mereka bisa dibeli cenderung menganggap bahwa memilih bukanlah tindakan penting.

Kesimpulan

Serangan fajar tetap menjadi tantangan besar dalam politik Indonesia. Meskipun sudah ada regulasi yang melarang praktik ini, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran politik membuat serangan fajar terus berlangsung. Dibutuhkan upaya serius untuk mengedukasi pemilih, meningkatkan transparansi kampanye, dan memperkuat pengawasan terhadap politik uang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan integritas pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia dapat terjaga.

Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin Siap Maju Sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)

POLITIK

DN Januari 10, 2025

DEPOK, penaXpose.com – Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin, mantan Jenderal Kopassus, menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030. Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers di kediamannya di Jalan Bukit Pasir, Cijantung, pada Jumat (10/1/2025).

Dalam keterangannya, Tatang mengungkapkan rasa prihatin terhadap kondisi PBB yang dinilainya semakin terpuruk. "Saya merasa terpanggil untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBB. Kondisi partai yang kian merosot membuat saya ingin membawa perubahan besar dan menjadikan PBB sebagai partai berbasis Islam yang kuat di tengah mayoritas penduduk muslim Indonesia," ujarnya.

Visi Membawa PBB Bangkit

Menurut Tatang, PBB memiliki potensi besar untuk menjadi partai besar yang mampu bersaing dengan partai-partai nasionalis lainnya. Ia mengaku pencalonannya sebagai Ketua Umum didorong oleh permintaan sejumlah kader, pengurus partai, dan organisasi masyarakat yang berada di bawah naungannya.

"Saya telah memantapkan tujuan untuk maju, dengan alasan yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak. Jika terpilih, saya akan melakukan pembenahan manajemen partai dan memperkuat jaringan agar PBB mampu meraih suara signifikan pada pemilu mendatang," tegasnya.

Tatang juga menyoroti hasil Pemilu 2024, di mana PBB hanya memperoleh 484.487 suara, jauh di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen atau sekitar 6 juta suara. "Hasil ini sangat memprihatinkan dan menjadi motivasi utama bagi saya untuk membawa PBB bangkit," tambahnya.

Gagasan dan Strategi Baru

Dengan tagline "Bangkit, Bergerak, Menang," Tatang optimis PBB dapat masuk ke jajaran delapan besar partai besar di parlemen. Ia berencana menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh nasional, tokoh agama, budayawan, dan masyarakat luas, untuk mewujudkan visi tersebut.

"Saya memiliki banyak gagasan yang akan saya realisasikan, salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun desa, sebagaimana yang pernah saya lakukan saat menjabat sebagai Deputi Basarnas," jelasnya.

Harapan pada Muktamar PBB VI

Tatang berharap Muktamar PBB ke-6 yang akan digelar di Denpasar, Bali, pada 13-15 Januari 2025, dapat berlangsung secara transparan, jujur, dan bermartabat. Ia yakin ajang tersebut menjadi momentum penting untuk menentukan arah baru bagi PBB.

"Dengan dukungan seluruh kader dan elemen masyarakat, saya optimis PBB akan mampu meraih 3 hingga 4 persen suara pada pemilu mendatang dan menjadi partai yang lebih kuat serta berdaya saing," pungkasnya.

Semangat dan optimisme Tatang menjadi sinyal kuat bahwa PBB berpotensi bangkit dari keterpurukan dan kembali berkontribusi dalam menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. (Emy)

Eksponen Fusi PPP 1973 Dukung Calon Ketua Umum PPP dari Internal dan Eksternal

POLITIK

DN Januari 05, 2025

JAKARTA, penaXpose.com – Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar pada akhir April atau awal Mei 2025 di Bali. Salah satu agenda utama Muktamar adalah memilih Ketua Umum partai berlambang Ka’bah tersebut.

Merespons hal itu, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Eksponen Fusi PPP 1973 menggelar konferensi pers pada Ahad (5/1/2025) untuk menyampaikan pernyataan sikap. Mereka mendukung calon-calon Ketua Umum PPP yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang dapat menjadi panutan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

Dukungan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap Eksponen Fusi PPP 1973 yang diwakili oleh KH. Drs. Zarkasih Nur (Nahdlatul Ulama), Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie, MA (Persaudaraan Muslimin Indonesia/Parmusi), Achmad Farial (Serikat Islam/SI), Hj. Irena R. Rusli Halil (Partai Tarbiyah Indonesia/Perti), dan Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar.

Calon-calon Ketua Umum PPP yang didukung adalah mereka yang dinilai mampu menjalankan enam prinsip perjuangan dan lima khidmat PPP sesuai dengan Khitthah 1973.

“Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan calon-calon Ketua Umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam Muktamar, baik dari internal maupun eksternal,” bunyi rilis yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut.

Sejumlah calon internal yang dimaksud adalah kader PPP, di antaranya:

• H. Habil Maranti (Anggota DPR RI 1999–2009)

• Taj Yasin dari Nahdlatul Ulama

• Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie, MA (Anggota DPR RI 2009–2014, Dubes RI untuk Republik Azerbaijan 2016–2020)

• Drs. H. Hasrul Azwar (Dubes RI untuk Maroko dari Parmusi)

• H. Achmad Farial (Anggota DPR RI 1999–2019) dari Sarikat Islam

• Dr. H. Anwar Sanusi, SH, SPl (Anggota DPR RI dan KPKPN RI 1997–2014) dari Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti).

Adapun calon eksternal (non-kader) yang disebutkan meliputi:

• Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, MA (Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005–2015, Ketua MUI 2014–2015)

• Syaifulloh Yusuf (Gus Ipul)

• Prof. Dr. Hamdan Zulfa (Kader PBB, Mantan Ketua MK 2013–2015)

• Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurrachman (Kepala Staf Angkatan Darat ke-33)

• Sandiaga Salahudin Uno

• Dr. Ahmad Yani (Ketua Umum Partai Masyumi)

• Dr. Ridho Rahmadi (Ketua Umum Partai Ummat).

“Kami mengharapkan calon-calon Ketua Umum PPP, baik dari internal maupun eksternal, memiliki sifat-sifat yang jujur, dapat dipercaya, amanah, cerdas, dan berintegritas,” tegas pernyataan tersebut.

Dalam konferensi pers itu, tokoh-tokoh Eksponen Fusi PPP 1973 juga menyampaikan ucapan selamat atas Harlah ke-52 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang jatuh pada 5 Januari 2025.

Mereka menyatakan bahwa kehadiran Eksponen Fusi PPP 1973 adalah bentuk keprihatinan dan tanggung jawab atas kegagalan PPP dalam Pemilu 2024, yang mengakibatkan partai ini tidak lolos ke Senayan.

“Kami terpanggil untuk turun berjuang bersama-sama guna mengembalikan PPP menjadi partai Islam yang disegani dan rumah besar politik bagi umat Islam Indonesia,” ujar mereka. (Adang)

Pilkada Binjai 2024: KPU Gagal Total, Partisipasi Pemilih Merosot Drastis di Tengah Banjir

DAERAH POLITIK

DN Desember 07, 2024

Binjai, penaXpose.com | Pilkada 2024 di Kota Binjai meninggalkan noda besar pada penyelenggaraan demokrasi. Dari total 219.808 pemilih terdaftar, hanya 126.699 orang atau sekitar 57% yang menggunakan hak pilihnya.

Angka partisipasi yang merosot tajam ini jelas mencerminkan kegagalan besar KPU Kota Binjai. Di tengah bencana banjir yang melanda hampir seluruh wilayah, KPU tetap nekat membuka TPS tanpa memperhitungkan keselamatan dan kenyamanan pemilih.

Pertanyaan besar pun muncul: apakah KPU benar-benar peduli pada rakyat, atau sekadar mengejar ambisi egois?

Anggaran Miliaran, Hasil Mengecewakan Hak Konstitusi

Dengan anggaran yang mencapai Rp17,7 miliar, seharusnya KPU Kota Binjai mampu mengatasi segala kendala dan memastikan partisipasi pemilih yang optimal, bahkan di tengah bencana.

Namun kenyataannya, KPU memilih untuk bertindak gegabah dan mengabaikan realitas di lapangan.

Pembukaan TPS di lokasi yang terisolasi oleh banjir bukan hanya ceroboh, tetapi juga memperlihatkan ketidakmampuan dalam merespons situasi darurat.

Praktisi hukum, Adv. Johendri Perangin-angin, SH., dengan tegas mengkritik langkah KPU. “Ini bukan hanya soal angka partisipasi yang rendah. Ini adalah kegagalan besar dalam menjalankan amanat konstitusi. KPU menunjukkan keputusan yang tidak hanya gegabah, tetapi juga mengabaikan kenyataan sosial dan geografis di lapangan. Keputusan mereka jelas mencoreng kredibilitas dan integritas mereka sebagai lembaga penyelenggara pemilu,” ujar Johendri, Sabtu (7/12/2024).

Johendri juga menegaskan bahwa tindakan KPU melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, KPU diharuskan untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang aman, lancar, dan inklusif.

Namun, pembukaan TPS di daerah yang terisolasi jelas menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut.

“PSS yang dilaksanakan di 20 TPS di Kecamatan Binjai Kota hanya menyelesaikan sebagian masalah, sementara bencana banjir tidak hanya melanda Binjai Kota. KPU gagal memahami besarnya dampak bencana dan mengabaikan prinsip aksesibilitas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara juga dengan jelas menekankan pentingnya aksesibilitas bagi pemilih, terutama di daerah terdampak bencana. KPU wajib memastikan pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya secara layak dan aman. Tindakan membuka TPS di lokasi terisolasi—di mana pemilih tidak bisa menjangkau tempat pemungutan suara—jelas melanggar prinsip dasar ini.

“Ini bukan hanya soal teknis. Ini adalah malpraktek demokrasi yang merugikan rakyat dan menghina integritas pemilu itu sendiri,” ujar Harkarando Siregar, SH., seorang advokat yang terkenal tegas. Harkarando mengecam keras kebijakan KPU yang membuka TPS di daerah yang tidak terjangkau oleh pemilih karena banjir.

“KPU menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap hak rakyat untuk memilih. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip dasar demokrasi.”

KPU Kota Binjai tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, mereka juga berisiko melanggar UU No. 10/2016 dan PKPU No. 17/2024.

Ini bukan lagi soal kebijakan yang salah, melainkan pelanggaran hukum yang berpotensi mengancam integritas pemilu dan merusak kepercayaan publik.

Penyelenggaraan pilkada yang gagal ini bukan hanya angka partisipasi yang rendah, tetapi juga pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi.

Rakyat berhak mendapatkan pemilu yang aman, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pemilih, tanpa terkecuali. KPU Kota Binjai harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan politik atas kelalaian ini.

Partisipasi Pemilih yang Tergerus oleh Kelalaian KPU

Partisipasi pemilih yang jeblok di tengah bencana ini bukan hanya soal angka. Ini adalah cerminan dari seberapa buruk pengelolaan demokrasi di Kota Binjai. Kegagalan KPU untuk merespons keadaan darurat dengan bijaksana dan bertanggung jawab merusak citra demokrasi. Tanpa perbaikan yang serius, kepercayaan publik terhadap proses pemilu akan semakin rapuh.

Jangan biarkan kebodohan dan ketidakmampuan menguasai proses demokrasi. Rakyat berhak atas pemilu yang lebih baik, bukan pemilu yang terjerumus dalam kegagalan fatal seperti ini.

(Laporan S.Hadi/SMJ)

Optimistis Pilkada DKI Jakarta Berlangsung Dua Putaran, Tim R1DO Diminta Segera Evaluasi Strategi

POLITIK

DN Desember 04, 2024

Jakarta, penaXpose.com – Ketua Umum Organisasi Masyarakat Restorasi Gerakan Anak Negeri (RGAN), Yayang Rahmat, S.Sos, menyatakan keyakinannya bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 akan berlangsung dalam dua putaran. Rabu (4 Desember 2024).

Menurut Yayang, jika prediksi tersebut terjadi, Tim Pemenangan pasangan calon R1DO harus segera melakukan evaluasi dan perubahan strategi untuk mencapai kemenangan. Strategi baru ini harus difokuskan pada langkah-langkah efektif dan efisien guna menjangkau suara masyarakat hingga ke tingkat akar rumput (grassroot).

Fokus pada Konsolidasi dan Pendekatan Akar Rumput

Yayang menyarankan agar Tim R1DO mengurangi kegiatan yang bersifat euforia semata dan lebih mengedepankan konsolidasi. Salah satu langkah penting adalah membentuk tim juru kampanye (jurkam) atau juru bicara (jubir) yang bertugas langsung menjangkau masyarakat di enam wilayah DKI Jakarta.

"Tugas jurkam tidak hanya mensosialisasikan program-program jangka panjang pasangan R1DO, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung dan memberikan solusi atas kebutuhan mereka," ujar Yayang.

Ia menekankan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat saat ini berfokus pada isu kesejahteraan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Oleh karena itu, pendekatan persuasif yang dilakukan jurkam hingga ke tingkat RT, RW, Dasawisma, PKK, dan Karang Taruna menjadi langkah strategis untuk mendulang suara lebih besar bagi pasangan R1DO.

Mengutamakan Narasi Positif dan Kepatuhan pada Aturan Pemilu

Yayang juga mengingatkan bahwa seluruh upaya penggalangan suara harus dilakukan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu. Ia menekankan pentingnya menyampaikan narasi positif kepada masyarakat, seperti mengedukasi mereka tentang pentingnya memilih pemimpin yang memiliki pengalaman, kualitas, solusi konkret, dan kemampuan untuk membawa DKI Jakarta ke arah kemajuan dan kesejahteraan.

"Saya yakin dari tiga pasangan calon yang berlaga di DKI Jakarta, pasangan R1DO adalah yang paling mampu membawa ibu kota menuju kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," tegas Yayang.

Dengan strategi yang tepat dan fokus pada pendekatan langsung ke masyarakat, pasangan R1DO diharapkan dapat memperkuat posisinya dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, khususnya jika pemilihan berlangsung hingga dua putaran. (YR)

Ketua RGAN Soroti Praktik Money Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024

OPINI POLITIK

DN Desember 03, 2024

Jakarta, penaXpose.com | Ketua Umum Restorasi Gerakan Anak Negeri (RGAN), Yayang Rahmat, S.Sos, menyampaikan keprihatinannya terkait praktik politik uang (money politik) yang mencederai proses demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Senin (2/12/2024).

Yayang menilai, dinamika kontestasi politik tahun ini menunjukkan maraknya praktik curang, khususnya yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon.

Menurut Yayang, salah satu pasangan calon dari kubu nomor urut 3, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, terindikasi melakukan pembagian sembako saat masa kampanye berlangsung. Praktik ini dinilai melanggar Pasal 523 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur pelarangan politik uang dalam tiga kategori: saat kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara.

“Money politik adalah tindakan yang sangat merugikan semua pihak dalam kontestasi pilkada. Ini merusak moral generasi muda dan mencederai proses demokrasi. Bawaslu seharusnya lebih tegas dalam memantau pelaksanaan kampanye dan segera bertindak jika menemukan praktik kotor tersebut,” tegas Yayang.

Ia menambahkan, jika terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Bawaslu harus segera mendiskualifikasi pasangan calon yang melanggar. Yayang juga berharap Bawaslu bekerja lebih ketat dan cepat, terutama jika Pilkada DKI Jakarta memasuki putaran kedua.

Hasil Hitung Cepat: Belum Ada Pemenang Mutlak

Hasil rekapitulasi cepat (quick count) Litbang Kompas menunjukkan tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat pemenangan Pilkada DKI Jakarta, yakni perolehan suara 50%+1. Data hingga Rabu, 27 November 2024, pukul 18.18 WIB, mencatat hasil sebagai berikut:

1. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO), meraih 40,06% suara.

2. Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, memperoleh 10,48%.

3. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, mendapatkan 49,46%.

Dengan hasil tersebut, Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan berlanjut ke putaran kedua. Yayang optimistis bahwa pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, memiliki peluang besar untuk menang jika praktik politik uang dapat dicegah.

“Jika Bawaslu mampu mengontrol dan menindak tegas pihak-pihak yang curang pada putaran kedua nanti, saya yakin pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO) akan keluar sebagai pemenang,” ujar Yayang.

Seruan untuk Demokrasi yang Bersih

Sebagai penutup, Yayang Rahmat menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi dalam Pilkada. Ia berharap seluruh pihak, termasuk pengawas pemilu, masyarakat, dan peserta Pilkada, dapat bersama-sama menciptakan proses yang bersih, jujur, dan adil. (YR/Dn)