Jelang Hari Pahlawan, Pendiri Teater Nebula Ajak Perempuan dan Anak Muda Kenali Sejarah Pahlawan Perempuan Lewat Panggung

Jelang Hari Pahlawan, Pendiri Teater Nebula Ajak Perempuan dan Anak Muda Kenali Sejarah Pahlawan Perempuan Lewat Panggung

JAKARTA – Pendiri sekaligus penggerak Teater Nebula, Dian Mariyana, menilai seni teater memiliki peran strategis sebagai media edukasi sejarah, khususnya untuk memperkenalkan perjuangan dan pemikiran para tokoh perempuan Indonesia kepada generasi muda.

Menurut Dian, perjuangan perempuan Indonesia memiliki perjalanan panjang yang tidak hanya berkaitan dengan emansipasi, tetapi juga pendidikan, kebudayaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kisah perjuangan sejumlah tokoh perempuan masih belum banyak diangkat menjadi karya pertunjukan teater.

Puluhan bahkan ratusan naskah lakon telah lahir dari para penulis Indonesia. Namun, kisah para pahlawan perempuan seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, hingga Nyai Ahmad Dahlan atau Nyai Siti Walidah masih memiliki ruang luas untuk dieksplorasi melalui panggung pertunjukan.

“Sejarah perjuangan perempuan Indonesia sangat kaya. Sayang jika kisah-kisah itu hanya dikenal melalui buku pelajaran atau sekadar nama yang tercantum dalam sejarah. Teater bisa menghadirkan sisi kemanusiaan, pergulatan pemikiran, keberanian, dan pengorbanan mereka secara lebih dekat kepada penonton,” ujar Dian saat ditemui di Kopi Banjoemas, kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026) sore, menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Dian mencontohkan sosok Cut Nyak Dien yang dikenal melalui perjuangannya melawan kolonialisme. Namun, menurutnya, masih banyak sisi kehidupan dan keteguhan perjuangannya yang dapat digali sebagai sumber inspirasi bagi perempuan masa kini.

Selain itu, Dian juga menaruh perhatian pada perjuangan Nyai Siti Walidah, tokoh perempuan yang memiliki kontribusi besar dalam membangun kesadaran pendidikan dan pemberdayaan perempuan melalui gerakan 'Aisyiyah.

Nyai Siti Walidah dan Siti Bariyah, Perjuangan yang Dihidupkan Kembali

Sebagai bentuk nyata dari gagasan tersebut, LSB Muhammadiyah DKI Jakarta tengah mempersiapkan pementasan yang mengangkat kisah perjuangan Nyai Siti Walidah dan perjalanan gerakan perempuan pada masa awal berdirinya 'Aisyiyah.

Pementasan berjudul “Nyai Siti Walidah: Pembuka Jendela” tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12 November 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki.

Pementasan ini diproduksi oleh LSB Muhammadiyah dengan karya dan arahan sutradara Prof. Dr. Moch. Imamudin, M.M., M.Sc., M.Psi.

Dalam produksi tersebut, Dian Mariyana turut mengambil peran sebagai Siti Bariyah, tokoh yang dikenal sebagai ketua pertama 'Aisyiyah. Melalui peran ini, Dian tidak hanya menjalani proses artistik sebagai aktor, tetapi juga berupaya memahami karakter, pemikiran, serta dinamika perjuangan perempuan pada masa tersebut.

Siti Bariyah merupakan sosok penting dalam perjalanan awal organisasi 'Aisyiyah. Kehadirannya menjadi bagian dari sejarah kepemimpinan perempuan dalam gerakan sosial dan keagamaan di Indonesia.

Bagi Dian, memerankan tokoh sejarah bukan pekerjaan yang berhenti pada menghafalkan dialog dan membangun karakter di atas panggung. Ada tanggung jawab untuk memahami latar belakang sejarah, membaca pemikiran tokoh, serta menyampaikan nilai perjuangannya secara tepat kepada penonton.

“Ketika kita memerankan tokoh sejarah, kita tidak sekadar mengenakan kostum dan mengucapkan dialog. Kita harus memahami apa yang diperjuangkan, apa yang dipikirkan, dan tantangan apa yang mereka hadapi. Dari situ kita bisa menemukan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan perempuan hari ini,” ungkapnya.

Ia menilai kisah Nyai Siti Walidah dan Siti Bariyah sangat menarik untuk diangkat karena memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan tidak selalu dilakukan melalui perlawanan fisik.

Perjuangan juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, pengorganisasian, keberanian mengambil keputusan, membangun kemandirian, serta membuka kesempatan bagi perempuan lain untuk berkembang.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut tetap relevan bagi generasi sekarang, terutama ketika perempuan dan anak muda menghadapi berbagai tantangan sosial dan perubahan zaman.

Teater sebagai Ruang Ekspresi dan Pendidikan Generasi Muda

Lebih jauh, Dian berpandangan bahwa teater bukan hanya ruang ekspresi seni, tetapi juga sarana pembentukan karakter.

Proses produksi teater mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, keberanian berpendapat, serta kemampuan memahami sudut pandang orang lain.

Keterlibatan perempuan dalam proses kreatif, baik sebagai pemain, penulis, sutradara maupun bagian dari tim produksi, juga dapat menjadi ruang untuk membangun kepercayaan diri dan mengembangkan potensi.

Dian menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak cukup dilakukan dengan memperkenalkan kesenian tradisional. Mengangkat sejarah bangsa dan perjuangan para tokoh melalui seni pertunjukan juga merupakan bagian dari upaya merawat kebudayaan sekaligus membangun kesadaran sejarah masyarakat.

Ia berharap semakin banyak penulis naskah, komunitas teater, dan pegiat seni yang berani mengangkat kisah tokoh-tokoh perempuan Indonesia ke dalam karya pertunjukan.

Dengan demikian, panggung teater dapat menjadi ruang pertemuan antara sejarah, seni, dan pendidikan.

Mengajak Generasi Muda Menjadi Penerus Semangat Perjuangan

Momentum Hari Pahlawan 10 November, menurut Dian, seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial untuk mengenang jasa para pejuang.

Lebih dari itu, momentum tersebut perlu menjadi kesempatan untuk memahami kembali nilai perjuangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengajak perempuan dan generasi muda agar tidak hanya mengenal nama para pahlawan, tetapi juga mempelajari gagasan, keberanian, serta kontribusi mereka bagi bangsa.

“Anak muda memiliki energi, kreativitas, dan cara pandang yang luar biasa. Saya ingin mereka tidak hanya menjadi penonton sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga dan meneruskan nilai perjuangan itu. Salah satunya melalui seni dan kebudayaan,” tuturnya.

Dian menyatakan Teater Nebula akan terus berupaya menghadirkan karya-karya yang memiliki nilai edukasi, sejarah, dan kemanusiaan.

Baginya, panggung pertunjukan dapat menjadi media untuk mempertemukan generasi masa lalu dengan generasi masa kini.

Sebab, menurut Dian, pahlawan tidak cukup hanya dikenang. Pemikiran, keberanian, dan nilai perjuangannya harus terus dihidupkan agar menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

LLHPB PWA DKI JAKARTA GELAR PENYULUHAN DAN PRAKTIK MITIGASI BENCANA SERTA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI KAMPUNG NELAYAN MARUNDA

LLHPB PWA DKI JAKARTA GELAR PENYULUHAN DAN PRAKTIK MITIGASI BENCANA SERTA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI KAMPUNG NELAYAN MARUNDA
Suasana penyuluhan dan dialog bersama masyarakat Kampung Nelayan Marunda

Jakarta Utara, 23 September 2026 — Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PWA DKI Jakarta menggelar Penyuluhan dan Praktik Mitigasi Bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim bersama Komunitas Kampung Nelayan Marunda, Jakarta Utara, Rabu, 23 September 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Perempuan Tangguh, Keluarga Tangguh, Masyarakat Tangguh Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim” tersebut menjadi bagian dari upaya LLHPB PWA DKI Jakarta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, beradaptasi terhadap perubahan iklim, menjaga lingkungan, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat pesisir.

Kegiatan berlangsung di Kampung Nelayan Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan melibatkan masyarakat Kampung Nelayan, perempuan pesisir, kader masyarakat, penggiat lingkungan, unsur pemerintah, Muhammadiyah, dan 'Aisyiyah.

Diawali Kultum Dakwah Komunitas

Rangkaian kegiatan diawali dengan kultum Dakwah Komunitas yang disampaikan oleh Ketua MTK PWA DKI Jakarta, Dra. Sukmaini, MARS.

Kultum tersebut memberikan penguatan nilai-nilai keagamaan sekaligus mengajak masyarakat untuk memandang kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kebersihan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Sinergi Pemerintah, Muhammadiyah, 'Aisyiyah dan Masyarakat

Dalam kegiatan tersebut, Anita Permatasari (ASMINRA) hadir mewakili Wali Kota Jakarta Utara dan memberikan sambutan.

Sementara itu, Nursetyono hadir mewakili Kecamatan Cilincing.

Turut hadir Dwi Junarso, perwakilan Kelurahan Marunda; H. Aman Bogor, Ketua RW 007; serta Abdul Somad, Ketua RT 008.

Dari unsur Persyarikatan, hadir Ketua PWA DKI Jakarta, Dra. Hj. Ello Albugis, M.Ag., yang memberikan sambutan, Lahudin dari PDM Jakarta Utara, serta Dra. Hj. Soenanti dari PDA Jakarta Utara.

Kegiatan juga dibersamai anggota PWA DKI Jakarta dan perwakilan Badan Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga) PWA DKI Jakarta.

Ketua PWA DKI Jakarta, Dra. Hj. Ello Albugis, M.Ag., bersama pengurus dan peserta mengikuti rangkaian kegiatan LLHPB PWA DKI Jakarta di Kampung Nelayan Marunda.

Ketua PWA DKI Jakarta, Dra. Hj. Ello Albugis, M.Ag., bersama pengurus dan peserta mengikuti rangkaian kegiatan LLHPB PWA DKI Jakarta di Kampung Nelayan Marunda.

BPBD DKI Jakarta Berikan Edukasi Kebencanaan

Materi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana disampaikan oleh Basuki Rakhmat, S.Sos., M.Si., perwakilan BPBD DKI Jakarta.

Para peserta mendapatkan penguatan mengenai berbagai risiko bencana yang dapat terjadi di kawasan pesisir, antara lain banjir, rob, dan cuaca ekstrem, serta pentingnya membangun kesiapsiagaan mulai dari tingkat keluarga hingga komunitas.

Materi kemudian diperkuat melalui praktik dan simulasi kesiapsiagaan. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi juga memiliki pengalaman dalam melakukan tindakan yang tepat ketika menghadapi kondisi darurat.

Penyampaian materi dalam kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

KPKP DKI Jakarta Dorong Ketahanan Pangan

Dari sektor ketahanan pangan dan pertanian, hadir Solihin, perwakilan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Hasan, dari Pusat Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Dinas KPKP DKI Jakarta, memberikan penyuluhan mengenai pengembangan benih dan produksi tanaman.

Dalam kesempatan tersebut, Pusat Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Dinas KPKP DKI Jakarta juga memberikan bantuan berupa bibit cabai, tomat, terong, sukun, dan sirsak, serta pupuk dan media tanam.

Bantuan tersebut diharapkan dapat dikembangkan oleh masyarakat melalui kegiatan penghijauan, urban farming, dan pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Masyarakat mengikuti penyuluhan dan kegiatan pengembangan tanaman.

Praktik Pilah Sampah dan Pengenalan Tempat Sampah 4 Pilah

Salah satu kegiatan penting dalam rangkaian acara adalah praktik pemilahan sampah yang dilakukan bersama masyarakat.

LLHPB PWA DKI Jakarta memberikan edukasi bahwa pengelolaan sampah perlu dimulai dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga dan lingkungan komunitas. Peserta diajak mengenali berbagai jenis sampah sekaligus mempraktikkan pemilahan sesuai karakteristiknya.

Dalam kegiatan tersebut, LLHPB PWA DKI Jakarta juga memperkenalkan Tempat Sampah 4 Pilah, yaitu:

  1. Sampah Organik, seperti sisa makanan, daun, dan bahan yang mudah terurai.
  2. Sampah Anorganik, seperti botol plastik, kaleng, kertas, dan material yang masih dapat dimanfaatkan atau didaur ulang.
  3. Sampah B3, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sehingga membutuhkan penanganan khusus.
  4. Sampah Residu, yaitu sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang secara sederhana.

Melalui praktik tersebut, masyarakat diperkenalkan pada konsep pemilahan sampah dari sumber, sehingga sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali, sementara sampah yang memerlukan penanganan khusus dapat dikelola dengan tepat.

Pengenalan Tempat Sampah 4 Pilah juga menjadi bagian dari edukasi LLHPB PWA DKI Jakarta dalam membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan di kawasan pesisir.

Perempuan sebagai Penggerak Ketangguhan

Ketua LLHPB PWA DKI Jakarta, Dra. Ferawati, M.Pd., M.Si., bertindak sebagai pelaksana kegiatan sekaligus narasumber.

“Ketangguhan masyarakat dimulai dari keluarga dan komunitas. Perempuan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun kesiapsiagaan keluarga, menjaga lingkungan dan mendukung ketahanan pangan.”

Menurutnya, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan secara terpadu melalui aksi lingkungan sehari-hari, termasuk pengelolaan sampah, penghijauan, urban farming, dan perlindungan lingkungan pesisir.

Peserta mengikuti rangkaian kegiatan bersama unsur pemerintah dan organisasi.

Praktik Nyata: Dari Mitigasi Bencana hingga Pengelolaan Lingkungan

Rangkaian kegiatan tidak berhenti pada penyuluhan. Peserta mengikuti berbagai praktik yang mencakup:

  • Praktik kesiapsiagaan menghadapi bencana.
  • Edukasi risiko banjir, rob, dan cuaca ekstrem.
  • Peran perempuan dalam mitigasi bencana.
  • Praktik pemilahan sampah.
  • Pengenalan Tempat Sampah 4 Pilah.
  • Pengembangan benih dan perlindungan tanaman.
  • Pengelolaan lingkungan.
  • Adaptasi perubahan iklim.
  • Pengembangan urban farming.

Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dapat dimulai dari tindakan sederhana di lingkungan keluarga dan komunitas.

Praktik lapangan dan penghijauan sebagai bagian dari adaptasi perubahan iklim.

Penutupan oleh Wakil Ketua PWA DKI Jakarta

Rangkaian kegiatan ditutup oleh Dr. Miciko Umeda, M. BioMed., Wakil Ketua PWA DKI Jakarta.

Dalam penutupan, disampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan, mulai dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda, BPBD DKI Jakarta, Dinas KPKP DKI Jakarta, PWA DKI Jakarta, Muhammadiyah, 'Aisyiyah, Majelis/Lembaga, hingga masyarakat Kampung Nelayan Marunda.

Membangun Pesisir yang Tangguh dan Berkelanjutan

Kegiatan LLHPB PWA DKI Jakarta di Kampung Nelayan Marunda menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan kebencanaan serta perubahan iklim.

Tidak hanya membangun kesiapsiagaan bencana, kegiatan tersebut juga mendorong ketahanan pangan, pengelolaan sampah, penghijauan, dan adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas.

Melalui gerakan bersama tersebut, masyarakat Kampung Nelayan Marunda diharapkan semakin mampu menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko bencana.

“Perempuan Tangguh, Keluarga Tangguh, Masyarakat Tangguh Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim.”

LLHPB PWA DKI Jakarta — Bersama Mewujudkan Pesisir yang Tangguh, Lingkungan yang Lestari, dan Masa Depan yang Berkelanjutan.

Dokumentasi Tambahan Kegiatan

Suasana kegiatan dan penyampaian sambutan dalam Penyuluhan dan Praktik Mitigasi Bencana serta Adaptasi Perubahan Iklim di Kampung Nelayan Marunda.

Wawancara media dengan perwakilan PWA DKI Jakarta dan unsur terkait setelah kegiatan di Kampung Nelayan Marunda

Lomba Pidato Warnai Festival Santri LKSA Muhammadiyah se-DKI Jakarta

Lomba Pidato Warnai Festival Santri LKSA Muhammadiyah se-DKI Jakarta

JAKARTA, 31 Oktober 2026 – Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta menyelenggarakan Festival Santri pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Santri dan diikuti oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Muhammadiyah se-DKI Jakarta.

Sebagai ketua pelaksana, Dra. Ferawati, M.Pd., M.Si. menyampaikan sambutan pembuka sekaligus berperan sebagai dewan juri lomba pidato atau kultum.

Festival Santri diikuti sekitar 150 orang, termasuk panitia penyelenggara. Kegiatan berlangsung selepas salat Zuhur hingga menjelang Magrib dengan menghadirkan tiga cabang perlombaan, yakni azan, tilawah Al-Qur'an, serta pidato atau kultum. Peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

Dalam sambutan pembukaannya, Ferawati menyampaikan bahwa peringatan Hari Santri menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keislaman, kedisiplinan, dan kebersamaan di kalangan santri. Menurutnya, kegiatan keagamaan perlu menjadi bagian dari proses pendampingan anak di lingkungan LKSA, sehingga nilai-nilai yang dipelajari tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui Festival Santri ini, kami ingin mengingatkan kembali pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman, memperkuat akhlak, serta membangun kebersamaan di antara anak-anak LKSA Muhammadiyah. Peringatan Hari Santri bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menumbuhkan semangat belajar agama, menghormati sesama, dan membiasakan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ferawati dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan antarlembaga dalam mendampingi anak-anak. Pertemuan antarsantri dari berbagai LKSA diharapkan menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan memperkuat hubungan di lingkungan Muhammadiyah.

Setelah sambutan Ferawati, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua MPKS PWM DKI Jakarta, H. Iqbal Rais, M.M., dan Ketua Umum PWM DKI Jakarta, Dr. Akhmad H. Abubakar, S.E., M.M.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh santri dari LKSA Al Maun, Duren Sawit.

Selain menjalankan tugas sebagai ketua pelaksana, Ferawati turut menjadi dewan juri dalam lomba pidato atau kultum. Penilaian pada cabang ini memberikan perhatian terhadap penyampaian pesan keagamaan, susunan materi, serta cara peserta menyampaikan pidato di hadapan para juri.

Festival Santri menghadirkan tiga cabang perlombaan, yaitu azan, tilawah Al-Qur'an, dan pidato atau kultum. Ketiga cabang tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan keagamaan yang memberikan kesempatan kepada para santri untuk mengikuti perlombaan sesuai dengan bidang masing-masing.

Kemeriahan kegiatan juga diisi dengan penampilan hadroh oleh santri LKSA Al Maun, Duren Sawit. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara penutup yang menghadirkan seni Islami dalam peringatan Hari Santri.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, panitia membagikan paket sembako kepada setiap LKSA yang hadir. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba dan penyerahan hadiah kepada peserta yang meraih juara di setiap cabang perlombaan.

Penyelenggaraan Festival Santri menjadi bagian dari upaya MPKS PWM DKI Jakarta dalam mempererat hubungan antarlembaga kesejahteraan sosial anak Muhammadiyah se-DKI Jakarta. Melalui kegiatan ini, nilai keagamaan, persaudaraan, dan kepedulian sosial menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri.

Festival Santri diharapkan menjadi ruang kebersamaan bagi anak-anak dan pendamping dari berbagai LKSA Muhammadiyah untuk memperkuat silaturahmi serta menjaga semangat pembinaan keagamaan di lingkungan masing-masing.

Dua Tahun Prabowo-Gibran, YPPI Soroti Ketahanan Pangan, Pembangunan Papua dan Perdamaian Nasional

Dua Tahun Prabowo-Gibran, YPPI Soroti Ketahanan Pangan, Pembangunan Papua dan Perdamaian Nasional


JAKARTA, penaxpose.com – 
Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI) menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan agenda pembangunan nasional yang sejalan dengan Asta Cita.

Ketua Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI), Alfred Pabika, mengatakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menjadi kesempatan untuk mengapresiasi berbagai upaya pembangunan sekaligus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Alfred, pembangunan nasional perlu terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, serta pemerataan ekonomi.

YPPI Apresiasi Pembangunan Papua

Alfred Pabika mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan Papua, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, pendidikan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Menurutnya, Papua memiliki potensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat perekonomian kawasan Pasifik.

Namun, Alfred menegaskan pembangunan Papua harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

“Pembangunan Papua harus mengedepankan perlindungan hak masyarakat adat, menjaga kelestarian lingkungan, serta melibatkan masyarakat setempat. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan,” ujar Alfred.

Ia menilai keberhasilan pembangunan Papua tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik maupun realisasi program pemerintah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, keadilan sosial, serta terciptanya perdamaian juga harus menjadi indikator penting.

Dorong Partisipasi Masyarakat dan Dialog

Alfred menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal berbagai program pembangunan.

Masyarakat, khususnya pemuda, diharapkan dapat mengambil peran melalui dialog, memberikan masukan, serta menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya program yang direalisasikan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Alfred.

Ajak Demonstrasi Damai dan Tertib

Menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Alfred juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan yang akan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi agar melakukannya secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dihormati. Namun, hak tersebut perlu dijalankan dengan tetap menghormati hak masyarakat lainnya.

Karena itu, Alfred mengimbau peserta aksi menghindari tindakan kekerasan, provokasi, maupun perusakan fasilitas umum.

Di sisi lain, ia berharap aparat keamanan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam menjaga keamanan sekaligus melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Tahun Ketiga, YPPI Siap Berkontribusi

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Alfred berharap berbagai program pembangunan terus diperkuat melalui tata kelola yang transparan, pemerataan manfaat, serta penyelesaian persoalan masyarakat melalui pendekatan dialogis dan berkeadilan.

Sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan pemberdayaan masyarakat adat, YPPI menyatakan kesiapan untuk terus berkontribusi melalui pendidikan, pengembangan kapasitas pemuda, dialog sosial, dan pengawasan partisipatif.

Alfred berharap berbagai upaya tersebut dapat memperkuat terciptanya Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan pembangunan nasional.

“Perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan harus berjalan beriringan. Pembangunan yang melibatkan masyarakat dan menghormati hak masyarakat adat akan menjadi fondasi penting bagi masa depan Papua dan Indonesia,” pungkas Alfred Pabika.

Dua Tahun Prabowo-Gibran, GPM Dorong Pembangunan yang Berpihak kepada Rakyat Kecil

Dua Tahun Prabowo-Gibran, GPM Dorong Pembangunan yang Berpihak kepada Rakyat Kecil

JAKARTA — Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menyampaikan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ketua Harian DPP Gerakan Pemuda Marhaenis, Abdur Rajab Saputra, mengatakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menjadi kesempatan untuk mengapresiasi berbagai langkah strategis pemerintah sekaligus melakukan evaluasi secara objektif.

Menurut Abdur Rajab, pembangunan nasional harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama rakyat kecil yang selama ini menjadi kelompok penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Sebagai organisasi kepemudaan yang berlandaskan nilai-nilai Marhaenisme, kami memandang keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan rakyat kecil, khususnya petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro, dan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Abdur Rajab.

Ia menilai sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan pendidikan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Program-program tersebut harus dikawal melalui pengawasan, transparansi anggaran, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dukungan masyarakat akan semakin kuat apabila manfaat program benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat,” katanya.

GPM Dukung Kritik sebagai Bagian dari Demokrasi

Abdur Rajab menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berarti menutup ruang kritik dan perbedaan pendapat.

Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik, aspirasi, maupun perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

“Dukungan harus tetap disertai sikap kritis dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Kritik dan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

GPM Imbau Aksi Demonstrasi Berlangsung Damai

Menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, GPM juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan kelompok buruh yang akan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi agar mengedepankan cara-cara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Abdur Rajab meminta peserta aksi menghindari tindakan kekerasan, provokasi, maupun perusakan fasilitas umum. Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya menghormati hak masyarakat lainnya.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk tetap damai, tertib, dan bermartabat. Jangan sampai perbedaan pandangan justru memecah persatuan bangsa,” ujarnya.

Ia juga berharap aparat keamanan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam menjaga keamanan serta tetap menjamin hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Masuk Tahun Ketiga, Pembangunan Harus Semakin Berpihak kepada Rakyat

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, GPM berharap pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Abdur Rajab mengatakan GPM berkomitmen mengambil bagian dalam pembangunan melalui pemberdayaan pemuda, edukasi masyarakat, serta penguatan dialog yang konstruktif.

“GPM akan terus berkontribusi melalui pemberdayaan pemuda, edukasi masyarakat, dan penguatan dialog yang konstruktif. Kami ingin menjaga persatuan nasional sekaligus mendorong terwujudnya Indonesia yang adil, mandiri, dan sejahtera,” katanya.

Abdur Rajab menegaskan bahwa pembangunan nasional membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan dari seluruh elemen masyarakat.

“Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi, tetapi persatuan bangsa harus tetap dijaga. Mari sampaikan kritik dan aspirasi secara damai, tertib, dan bermartabat. Kawal pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil, jaga solidaritas, dan bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” pungkasnya.

KAMAKSI Dorong Transformasi Perumda Pasar Jaya dan Penguatan Ketahanan Pangan Jakarta

KAMAKSI Dorong Transformasi Perumda Pasar Jaya dan Penguatan Ketahanan Pangan Jakarta

 

Jakarta, penaxpose.com - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendorong Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya mempercepat transformasi pengelolaan pasar rakyat, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di DKI Jakarta.

Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai transformasi pasar harus dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan digitalisasi transaksi, tetapi juga memastikan kebersihan, keamanan, keterjangkauan harga, perlindungan pedagang kecil, dan transparansi pengelolaan aset milik daerah.

“Pasar Jaya memiliki posisi strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat Jakarta. Karena itu, transformasi perusahaan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan pedagang dan konsumen, mulai dari kualitas fasilitas, kelancaran distribusi pangan, kemudahan bertransaksi, hingga terjaganya harga kebutuhan pokok,” ujar Joko Priyoski dalam pernyataan KAMAKSI.

153 Pasar dan Ratusan Ribu Pelaku UMKM Menjadi Basis Transformasi

Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 23 Februari 2026, Jakarta memiliki 153 pasar dengan sekitar 286 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Gubernur DKI Jakarta juga menyebut nilai transaksi ekonomi di pasar-pasar Jakarta mencapai lebih dari Rp150 triliun per tahun.

Angka tersebut menunjukkan besarnya peran pasar rakyat dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan usaha, dan menopang rantai distribusi kebutuhan masyarakat.

Menurut Joko, besarnya potensi ekonomi itu harus diikuti indikator kinerja perusahaan yang terukur, termasuk pertumbuhan pendapatan, efisiensi operasional, kualitas pelayanan, tingkat keterisian kios, serta peningkatan kesejahteraan pedagang.

“Potensi ekonomi pasar Jakarta sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional, efisien, dan akuntabel. Publik perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai target, realisasi program, penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Digitalisasi Pasar Harus Disertai Transparansi dan Literasi Keuangan

Program digitalisasi menjadi salah satu agenda transformasi Perumda Pasar Jaya pada 2026.

Dalam pemberitaan sejumlah media pada 8 April 2026, Perumda Pasar Jaya menargetkan 110 pasar terdigitalisasi hingga akhir 2026. Saat pemberitaan tersebut diterbitkan, sekitar 60 pasar telah menerapkan digitalisasi berdasarkan keterangan yang disampaikan perusahaan.

Program tersebut merupakan kelanjutan dari tahapan digitalisasi yang dimulai pada Juli dan Desember 2025, dengan dukungan sejumlah lembaga dan penyedia jasa pembayaran.

KAMAKSI memandang digitalisasi berpotensi memperluas akses pembayaran nontunai, meningkatkan kemudahan transaksi, serta membantu pencatatan kegiatan perdagangan. 

Namun, implementasinya perlu disertai pendampingan kepada pedagang, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan keterbukaan mengenai biaya layanan.

“Digitalisasi jangan hanya mengejar jumlah pasar yang menggunakan sistem pembayaran elektronik.

Ukur pula manfaatnya bagi pedagang, kemudahan penggunaannya, keamanan transaksi, dan kontribusinya terhadap transparansi. Pedagang kecil harus menjadi bagian dari transformasi, bukan justru menghadapi beban baru,” kata Joko.

KAMAKSI juga mendorong publikasi laporan perkembangan digitalisasi secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui berapa pasar yang telah memenuhi seluruh indikator implementasi, bukan sekadar mengikuti program sosialisasi.

Revitalisasi Pasar Harus Tepat Waktu dan Melindungi Pedagang

Pada 6 April 2026, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan dimulainya revitalisasi Pasar Gardu Asem di Kemayoran dan pembangunan Pasar Kramat Jaya di Cilincing. Kedua proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2027.

Pasar Gardu Asem dibangun di atas lahan seluas 1.735 meter persegi dengan rencana kapasitas 80 kios dan 128 los. Sebanyak 79 pedagang eksisting direlokasi sementara ke Pasar Nangka Bungur selama proses pembangunan.

Sementara itu, Pasar Kramat Jaya dibangun di atas lahan seluas 2.617 meter persegi dan direncanakan memiliki 49 kios serta fasilitas penunjang.

Pada 31 Agustus 2026, RRI juga memberitakan rencana revitalisasi Pasar Sunter Podomoro di Jakarta Utara.

Konsep yang disiapkan mencakup penguatan struktur bangunan, pembaruan sistem mekanikal dan elektrikal, penataan zonasi kios dan los, serta pembenahan area parkir.

Menurut Joko, revitalisasi merupakan bagian penting dari pembenahan pasar rakyat. Namun, keberhasilannya harus dinilai berdasarkan ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kewajaran penggunaan anggaran, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi pedagang.

“Pembangunan pasar tidak boleh berhenti pada bangunan yang terlihat baru. Pastikan fasilitas berfungsi, sanitasi terjaga, akses pembeli mudah, dan pedagang memperoleh kepastian selama proses pembangunan.

Seluruh tahapan juga harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

KAMAKSI mendorong Perumda Pasar Jaya menyampaikan perkembangan proyek secara terbuka, termasuk jadwal pekerjaan, anggaran yang dialokasikan, mekanisme pengadaan, serta evaluasi manfaat setelah pasar kembali beroperasi.

Ketahanan Pangan Harus Berorientasi pada Ketersediaan dan Keterjangkauan

KAMAKSI menempatkan penguatan ketahanan pangan sebagai salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja Perumda Pasar Jaya.

Pengendalian harga kebutuhan pokok tidak dapat dilakukan hanya melalui pemantauan harga. Diperlukan pula kepastian pasokan, kelancaran distribusi, koordinasi dengan daerah produsen, dan intervensi yang tepat ketika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga yang membebani masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 

Berbagai instrumen yang digunakan mencakup pangan bersubsidi, bazar murah, gerakan pangan murah, pemantauan harga dan stok, serta penguatan fasilitas distribusi.

Menurut Joko, Pasar Jaya perlu memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, instansi terkait, BUMD pangan, dan daerah produsen agar distribusi kebutuhan pokok berlangsung lebih efisien.

“Ketahanan pangan harus terlihat dari ketersediaan barang di pasar dan kemampuan masyarakat membelinya. Kami mendorong pemantauan stok dan harga dilakukan secara konsisten, disertai informasi yang mudah diakses publik serta langkah antisipasi yang jelas ketika terjadi gejolak harga,” ungkapnya.

KAMAKSI juga meminta agar setiap program intervensi pangan dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran, volume pasokan, jangkauan penerima manfaat, dan pengaruhnya terhadap keterjangkauan harga. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Persoalan Kebersihan dan Sampah Harus Menjadi Evaluasi Operasional

Selain pembangunan dan digitalisasi, kualitas pengelolaan lingkungan pasar menjadi perhatian penting.

Pada 1 April 2026, Pemprov DKI Jakarta melaporkan langkah Perumda Pasar Jaya menyewa 20 truk untuk mempercepat penanganan timbunan sampah di Pasar Induk Kramat Jati.

Saat itu, volume sampah dilaporkan sempat mencapai sekitar 6.970 ton akibat kendala teknis penyediaan armada pengangkutan sejak 9 Maret 2026.

Perumda Pasar Jaya juga menyampaikan rencana pengadaan lima truk sampah mandiri dan menyiapkan kajian penggunaan teknologi pengolahan sampah.

Informasi tersebut merupakan catatan penanganan pada periode tersebut, bukan konfirmasi mengenai kondisi sampah terkini. KAMAKSI mendorong publikasi hasil penanganan, status tindak lanjut, dan sistem pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.

“Pasar yang modern harus bersih, aman, dan sehat. Pengelolaan sampah, saluran air, sanitasi, keamanan bangunan, serta pemeliharaan fasilitas merupakan kewajiban operasional yang harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul persoalan di ruang publik,” ujar Joko.

Menurutnya, manajemen perlu memastikan tersedianya sistem pengangkutan sampah yang andal, pembagian tanggung jawab yang jelas, pengawasan rutin, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif.

KAMAKSI Dorong Evaluasi Kinerja dan Keterbukaan Informasi

KAMAKSI menegaskan bahwa penilaian terhadap Direktur Utama dan jajaran direksi Perumda Pasar Jaya harus didasarkan pada data yang dapat diverifikasi, laporan kinerja, dan hasil yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, KAMAKSI mendorong perusahaan menyampaikan indikator kinerja utama secara berkala, termasuk realisasi program revitalisasi, capaian digitalisasi, perkembangan pendapatan dan biaya operasional, kondisi aset, pengelolaan sampah, serta kontribusi perusahaan dalam mendukung distribusi dan stabilitas harga pangan.

KAMAKSI juga meminta keterbukaan informasi mengenai penggunaan Penyertaan Modal Daerah, pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan aset, serta tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengawasan publik bukan untuk menghambat perusahaan, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah memberikan manfaat optimal. Kami mendorong manajemen Pasar Jaya terbuka terhadap kritik, menyampaikan capaian berdasarkan data, dan segera memperbaiki persoalan yang berdampak terhadap masyarakat,” tegas Joko Priyoski.

Ia menambahkan, profesionalisme BUMD harus berjalan beriringan dengan integritas, efisiensi, dan tanggung jawab pelayanan publik. 

Dengan tata kelola yang kuat, transformasi pasar diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung ketahanan pangan Jakarta secara berkelanjutan.

KAMAKSI mendorong Perumda Pasar Jaya menjadikan transformasi pasar sebagai agenda pembenahan menyeluruh yang mengintegrasikan modernisasi infrastruktur, digitalisasi, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan lingkungan, dan penguatan distribusi pangan.

Keberhasilan program tersebut harus dibuktikan melalui target yang jelas, realisasi yang dapat diperiksa, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta manfaat nyata bagi pedagang dan konsumen.

“Pasar Jaya harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilannya adalah pasar yang semakin bersih, aman, tertib, harga kebutuhan pokok yang terpantau, pedagang yang terlindungi, dan masyarakat yang memperoleh pelayanan yang layak,” tutup Joko Priyoski. Rill/red

Menghitung Untung-Rugi Kecerdasan: Ketika Pendidikan Bertransformasi Menjadi Investasi Paling Seksi di Era Modern

Menghitung Untung-Rugi Kecerdasan: Ketika Pendidikan Bertransformasi Menjadi Investasi Paling Seksi di Era Modern

Oleh: Shinta Komalasari & Sri Hastuti
Mahasiswa S2 UNPAM
Dosen: Dr. Imas Masriah, S.Pd., M.Pd.

Memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) pada abad ke-21, paradigma pembangunan nasional suatu bangsa telah bergeser secara radikal. Jika dahulu kekayaan suatu negara diukur dari melimpahnya sumber daya alam dan modal fisik, hari ini kualitas sumber daya manusialah yang menjadi penentu utama kemajuan. Dalam pusaran perubahan ini, pendidikan menduduki posisi yang paling sentral. Pandangan klasik yang sempat melabeli pendidikan sebagai sektor konsumtif dan membebani negara kini telah runtuh, digantikan oleh keyakinan modern bahwa pendidikan adalah sebuah bentuk investasi strategis jangka panjang (Human Capital Investment).

Menguak Anatomi Biaya: Mengapa Pendidikan Adalah Investasi?

Embrio teori investasi pendidikan ini berakar dari pemikiran klasik Adam Smith yang kemudian disistematisasi oleh peraih Nobel Ekonomi, Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker, pada dekade 1960-an. Schultz menegaskan bahwa perolehan pengetahuan dan keterampilan bukanlah sekadar bentuk konsumsi, melainkan instrumen penambah kapasitas produksi.

Namun, layaknya bisnis apa pun, investasi pendidikan menuntut pengorbanan atau biaya (cost) yang nyata. Biaya ini terbagi menjadi tiga lapis:

  1. Biaya Langsung (Direct Cost): Pengeluaran out-of-pocket yang secara fisik dibayarkan, seperti SPP, uang pangkal, buku, hingga biaya hidup.

  2. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost/Opportunity Cost): Sering disebut sebagai penghasilan yang hilang (forgone earnings). Ketika seseorang memilih untuk meninggalkan dunia kerja demi menempuh studi lanjut (misalnya S2 penuh waktu), ada potensi gaji yang harus ia korbankan selama masa studi tersebut.

  3. Biaya Sosial (Social Cost): Beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat dan negara secara kolektif untuk menyelenggarakan sistem pendidikan.

Menakar Keuntungan Melalui Rate of Return

Jika Human Capital Theory menjawab "mengapa" kita harus bersekolah, maka Rate of Return Theory (Teori Pengembalian) hadir untuk menjawab "bagaimana mengukur" keberhasilannya menggunakan Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis).

Secara ekonomi, pendidikan memberikan keuntungan ganda:

  • Tingkat Pengembalian Pribadi (Private Rate of Return): Keuntungan finansial bagi individu berupa selisih peningkatan gaji di dunia kerja setelah lulus, ditambah manfaat non-moneter seperti perluasan status sosial dan kesehatan yang lebih baik.

  • Tingkat Pengembalian Sosial (Social Rate of Return): Keuntungan makro bagi negara, yang diukur dari peningkatan pendapatan nasional, kepatuhan pajak, kohesi sosial, hingga penurunan angka kriminalitas dan biaya kesehatan publik.

Menabrak Realitas: Kapita Selekta dan Berbagai Dilema Lapangan

Meski di atas kertas teori investasi menjanjikan linieritas antara pendidikan tinggi dan kesejahteraan, realitas di lapangan tidak selalu seindah itu. Masalah-masalah kontemporer yang terangkum dalam Kapita Selekta Pendidikan sering kali menjadi batu sandungan:

  • Skill Mismatch (Miskeselarasan Kompetensi): Kurikulum yang usang kerap melahirkan fenomena "pengangguran terdidik" karena output institusi tidak sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

  • Disparitas Mutu dan Akses: Kesenjangan fasilitas antara perkotaan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang menciptakan ketimpangan akumulasi human capital.

  • Komersialisasi & Disrupsi AI: Inflasi biaya pendidikan yang mengancam fungsi sekolah sebagai eskalator mobilitas sosial, ditambah tuntutan adaptasi kecerdasan buatan (AI) yang menuntut perombakan metode belajar secara masif.

Refleksi Kelas: Meritokrasi, Beasiswa LPDP, dan Keseimbangan "Adab"

Dinamika teori ekonomi pendidikan ini semakin memanas tatkala ditarik ke ranah praktis, sebagaimana tercermin dalam diskusi hangat di ruang kelas Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang. Perdebatan publik mengenai figur publik dari kalangan mampu (have) yang memanfaatkan beasiswa negara seperti LPDP menghadirkan dialektika menarik antara dua sudut pandang:

  1. Perspektif Meritokrasi: Beasiswa negara pada prinsipnya bersifat inklusif. Siapa pun yang mampu lolos dari saringan ketat dan memenuhi persyaratan berhak mendapatkannya tanpa memandang latar belakang finansial.

  2. Perspektif Ekuitas Sosial: Kelompok masyarakat dengan kelebihan finansial seyogianya memilih jalur mandiri (berbayar). Langkah ini dinilai lebih adil agar subsidi negara bisa difokuskan sebagai instrumen mobilitas vertikal bagi anak bangsa yang cerdas secara intelektual namun terkendala secara ekonomi.

Selain isu keadilan distributif anggaran, diskusi kelas juga menyoroti polemik mindfulness dan esensi manusia pembelajar. Investasi pada manusia tidak boleh direduksi sekadar menjadi pabrik pencetak gelar dan kecerdasan intelektual semata. Diperlukan pilar moral berupa adab. Ilmu yang tinggi dan rate of return yang gemilang tidak akan membawa keberkahan sosial tanpa diiringi etika, kebijaksanaan, dan kepekaan terhadap sesama.

Kesimpulan

Pada akhirnya, ekonomi pendidikan mengajarkan kita bahwa sekolah, kuliah, dan pelatihan bukanlah pos pengeluaran yang sia-sia, melainkan tabungan peradaban. Namun, agar investasi ini mendatangkan dividen kesejahteraan yang berkelanjutan bagi individu maupun negara, diperlukan perbaikan alokasi anggaran yang tepat sasaran, mitigasi isu struktural yang responsif, serta keseimbangan mutlak antara tingginya ilmu pengetahuan dan keluhuran adab.

Jakarta, penaxpose.com | Senin, 29 September 2026