KAMAKSI Dorong Transformasi Perumda Pasar Jaya dan Penguatan Ketahanan Pangan Jakarta

KAMAKSI Dorong Transformasi Perumda Pasar Jaya dan Penguatan Ketahanan Pangan Jakarta
     

 

Jakarta, penaxpose.com - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendorong Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya mempercepat transformasi pengelolaan pasar rakyat, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di DKI Jakarta.

Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai transformasi pasar harus dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan digitalisasi transaksi, tetapi juga memastikan kebersihan, keamanan, keterjangkauan harga, perlindungan pedagang kecil, dan transparansi pengelolaan aset milik daerah.

“Pasar Jaya memiliki posisi strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat Jakarta. Karena itu, transformasi perusahaan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan pedagang dan konsumen, mulai dari kualitas fasilitas, kelancaran distribusi pangan, kemudahan bertransaksi, hingga terjaganya harga kebutuhan pokok,” ujar Joko Priyoski dalam pernyataan KAMAKSI.

153 Pasar dan Ratusan Ribu Pelaku UMKM Menjadi Basis Transformasi

Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 23 Februari 2026, Jakarta memiliki 153 pasar dengan sekitar 286 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Gubernur DKI Jakarta juga menyebut nilai transaksi ekonomi di pasar-pasar Jakarta mencapai lebih dari Rp150 triliun per tahun.

Angka tersebut menunjukkan besarnya peran pasar rakyat dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan usaha, dan menopang rantai distribusi kebutuhan masyarakat.

Menurut Joko, besarnya potensi ekonomi itu harus diikuti indikator kinerja perusahaan yang terukur, termasuk pertumbuhan pendapatan, efisiensi operasional, kualitas pelayanan, tingkat keterisian kios, serta peningkatan kesejahteraan pedagang.

“Potensi ekonomi pasar Jakarta sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional, efisien, dan akuntabel. Publik perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai target, realisasi program, penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Digitalisasi Pasar Harus Disertai Transparansi dan Literasi Keuangan

Program digitalisasi menjadi salah satu agenda transformasi Perumda Pasar Jaya pada 2026.

Dalam pemberitaan sejumlah media pada 8 April 2026, Perumda Pasar Jaya menargetkan 110 pasar terdigitalisasi hingga akhir 2026. Saat pemberitaan tersebut diterbitkan, sekitar 60 pasar telah menerapkan digitalisasi berdasarkan keterangan yang disampaikan perusahaan.

Program tersebut merupakan kelanjutan dari tahapan digitalisasi yang dimulai pada Juli dan Desember 2025, dengan dukungan sejumlah lembaga dan penyedia jasa pembayaran.

KAMAKSI memandang digitalisasi berpotensi memperluas akses pembayaran nontunai, meningkatkan kemudahan transaksi, serta membantu pencatatan kegiatan perdagangan. 

Namun, implementasinya perlu disertai pendampingan kepada pedagang, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan keterbukaan mengenai biaya layanan.

“Digitalisasi jangan hanya mengejar jumlah pasar yang menggunakan sistem pembayaran elektronik.

Ukur pula manfaatnya bagi pedagang, kemudahan penggunaannya, keamanan transaksi, dan kontribusinya terhadap transparansi. Pedagang kecil harus menjadi bagian dari transformasi, bukan justru menghadapi beban baru,” kata Joko.

KAMAKSI juga mendorong publikasi laporan perkembangan digitalisasi secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui berapa pasar yang telah memenuhi seluruh indikator implementasi, bukan sekadar mengikuti program sosialisasi.

Revitalisasi Pasar Harus Tepat Waktu dan Melindungi Pedagang

Pada 6 April 2026, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan dimulainya revitalisasi Pasar Gardu Asem di Kemayoran dan pembangunan Pasar Kramat Jaya di Cilincing. Kedua proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2027.

Pasar Gardu Asem dibangun di atas lahan seluas 1.735 meter persegi dengan rencana kapasitas 80 kios dan 128 los. Sebanyak 79 pedagang eksisting direlokasi sementara ke Pasar Nangka Bungur selama proses pembangunan.

Sementara itu, Pasar Kramat Jaya dibangun di atas lahan seluas 2.617 meter persegi dan direncanakan memiliki 49 kios serta fasilitas penunjang.

Pada 31 Agustus 2026, RRI juga memberitakan rencana revitalisasi Pasar Sunter Podomoro di Jakarta Utara.

Konsep yang disiapkan mencakup penguatan struktur bangunan, pembaruan sistem mekanikal dan elektrikal, penataan zonasi kios dan los, serta pembenahan area parkir.

Menurut Joko, revitalisasi merupakan bagian penting dari pembenahan pasar rakyat. Namun, keberhasilannya harus dinilai berdasarkan ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kewajaran penggunaan anggaran, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi pedagang.

“Pembangunan pasar tidak boleh berhenti pada bangunan yang terlihat baru. Pastikan fasilitas berfungsi, sanitasi terjaga, akses pembeli mudah, dan pedagang memperoleh kepastian selama proses pembangunan.

Seluruh tahapan juga harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

KAMAKSI mendorong Perumda Pasar Jaya menyampaikan perkembangan proyek secara terbuka, termasuk jadwal pekerjaan, anggaran yang dialokasikan, mekanisme pengadaan, serta evaluasi manfaat setelah pasar kembali beroperasi.

Ketahanan Pangan Harus Berorientasi pada Ketersediaan dan Keterjangkauan

KAMAKSI menempatkan penguatan ketahanan pangan sebagai salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja Perumda Pasar Jaya.

Pengendalian harga kebutuhan pokok tidak dapat dilakukan hanya melalui pemantauan harga. Diperlukan pula kepastian pasokan, kelancaran distribusi, koordinasi dengan daerah produsen, dan intervensi yang tepat ketika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga yang membebani masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 

Berbagai instrumen yang digunakan mencakup pangan bersubsidi, bazar murah, gerakan pangan murah, pemantauan harga dan stok, serta penguatan fasilitas distribusi.

Menurut Joko, Pasar Jaya perlu memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta, instansi terkait, BUMD pangan, dan daerah produsen agar distribusi kebutuhan pokok berlangsung lebih efisien.

“Ketahanan pangan harus terlihat dari ketersediaan barang di pasar dan kemampuan masyarakat membelinya. Kami mendorong pemantauan stok dan harga dilakukan secara konsisten, disertai informasi yang mudah diakses publik serta langkah antisipasi yang jelas ketika terjadi gejolak harga,” ungkapnya.

KAMAKSI juga meminta agar setiap program intervensi pangan dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran, volume pasokan, jangkauan penerima manfaat, dan pengaruhnya terhadap keterjangkauan harga. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Persoalan Kebersihan dan Sampah Harus Menjadi Evaluasi Operasional

Selain pembangunan dan digitalisasi, kualitas pengelolaan lingkungan pasar menjadi perhatian penting.

Pada 1 April 2026, Pemprov DKI Jakarta melaporkan langkah Perumda Pasar Jaya menyewa 20 truk untuk mempercepat penanganan timbunan sampah di Pasar Induk Kramat Jati.

Saat itu, volume sampah dilaporkan sempat mencapai sekitar 6.970 ton akibat kendala teknis penyediaan armada pengangkutan sejak 9 Maret 2026.

Perumda Pasar Jaya juga menyampaikan rencana pengadaan lima truk sampah mandiri dan menyiapkan kajian penggunaan teknologi pengolahan sampah.

Informasi tersebut merupakan catatan penanganan pada periode tersebut, bukan konfirmasi mengenai kondisi sampah terkini. KAMAKSI mendorong publikasi hasil penanganan, status tindak lanjut, dan sistem pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.

“Pasar yang modern harus bersih, aman, dan sehat. Pengelolaan sampah, saluran air, sanitasi, keamanan bangunan, serta pemeliharaan fasilitas merupakan kewajiban operasional yang harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul persoalan di ruang publik,” ujar Joko.

Menurutnya, manajemen perlu memastikan tersedianya sistem pengangkutan sampah yang andal, pembagian tanggung jawab yang jelas, pengawasan rutin, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif.

KAMAKSI Dorong Evaluasi Kinerja dan Keterbukaan Informasi

KAMAKSI menegaskan bahwa penilaian terhadap Direktur Utama dan jajaran direksi Perumda Pasar Jaya harus didasarkan pada data yang dapat diverifikasi, laporan kinerja, dan hasil yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, KAMAKSI mendorong perusahaan menyampaikan indikator kinerja utama secara berkala, termasuk realisasi program revitalisasi, capaian digitalisasi, perkembangan pendapatan dan biaya operasional, kondisi aset, pengelolaan sampah, serta kontribusi perusahaan dalam mendukung distribusi dan stabilitas harga pangan.

KAMAKSI juga meminta keterbukaan informasi mengenai penggunaan Penyertaan Modal Daerah, pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan aset, serta tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengawasan publik bukan untuk menghambat perusahaan, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah memberikan manfaat optimal. Kami mendorong manajemen Pasar Jaya terbuka terhadap kritik, menyampaikan capaian berdasarkan data, dan segera memperbaiki persoalan yang berdampak terhadap masyarakat,” tegas Joko Priyoski.

Ia menambahkan, profesionalisme BUMD harus berjalan beriringan dengan integritas, efisiensi, dan tanggung jawab pelayanan publik. 

Dengan tata kelola yang kuat, transformasi pasar diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung ketahanan pangan Jakarta secara berkelanjutan.

KAMAKSI mendorong Perumda Pasar Jaya menjadikan transformasi pasar sebagai agenda pembenahan menyeluruh yang mengintegrasikan modernisasi infrastruktur, digitalisasi, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan lingkungan, dan penguatan distribusi pangan.

Keberhasilan program tersebut harus dibuktikan melalui target yang jelas, realisasi yang dapat diperiksa, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta manfaat nyata bagi pedagang dan konsumen.

“Pasar Jaya harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilannya adalah pasar yang semakin bersih, aman, tertib, harga kebutuhan pokok yang terpantau, pedagang yang terlindungi, dan masyarakat yang memperoleh pelayanan yang layak,” tutup Joko Priyoski. Rill/red

Satu Tahun Berkiprah, Koperasi Merah Putih Desa Pingku Gelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025

Satu Tahun Berkiprah, Koperasi Merah Putih Desa Pingku Gelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025
     

BOGOR, penaXpose.com – Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) Desa Pingku menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Aula Kantor Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Selasa (05/05/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Koperasi Dr. Gojali Supiandi bersama jajaran pengurus. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Pingku H. Mad Nawin, Ketua BPD Suherman, Babinsa Desa Pingku Deni Lukmana, Pendamping Desa (PD) Bisma Arijona, PPL Desa Pingku Charum, para Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat.

Selain itu, RAT juga dihadiri sejumlah tokoh yang berkompeten dalam mendorong kemajuan koperasi, di antaranya Pembina UMKM dan Koperasi DPP ARUN Dr. Rita Satria, SE., SM, perwakilan DPD PPRI Bogor Heri, serta Penyuluh Pertanian IPB Dedik Suparjiono.

Dalam rapat tersebut, Ketua Koperasi Dr. Gojali Supiandi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2025. Ia menjelaskan bahwa selama satu tahun terakhir, koperasi masih fokus pada tahap pembentukan dan legalitas.

“Selama satu tahun ini kita masih dalam tahap pelaksanaan legalitas koperasi. Alhamdulillah, seluruh proses legalitas telah selesai hingga terbitnya SK dari Kemenkumham,” jelas Gojali.

Selanjutnya, ia juga memaparkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai landasan hukum bagi pengurus dan anggota koperasi. Dalam rapat tersebut disepakati simpanan pokok sebesar Rp25.000 dan simpanan wajib sebesar Rp20.000 sebagai kewajiban anggota.

Gojali menambahkan, untuk tahap awal kegiatan koperasi akan difokuskan pada sektor pertanian, mengingat potensi dan kearifan lokal yang dimiliki Desa Pingku.

“Untuk tahap awal, koperasi akan lebih fokus pada bidang pertanian, menyesuaikan dengan potensi desa yang ada,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan terkait AD/ART akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, sambil menunggu penambahan anggota baru.

Sementara itu, Kepala Desa Pingku H. Mad Nawin berharap koperasi ini dapat berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Gojali Supiandi, Koperasi Merah Putih Desa Pingku dapat berjalan dengan baik dan membawa kemajuan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan RAT berlangsung dengan lancar dan mendapat respons positif serta antusias dari para anggota dan masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Usai rapat, pengurus koperasi bersama kepala desa dan tamu undangan melakukan peninjauan ke Gedung Koperasi Merah Putih yang berada di lahan milik Pemda di Kampung Cipariuk RT 001/RW 001, Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

(Indra)

Warganet Soroti Aktivisme Lingkungan dan Jejak Bisnis Virdian

Warganet Soroti Aktivisme Lingkungan dan Jejak Bisnis Virdian
     

Jakarta – Konsistensi konten kreator Virdian Aurellio kembali menjadi sorotan publik. Sosok yang selama ini dikenal lantang mengkritik industri sawit dan menuding praktik deforestasi sebagai biang kerusakan lingkungan, justru diketahui memiliki keterlibatan dalam aktivitas bisnis yang berkaitan langsung dengan sektor perkebunan.

Virdian tercatat terlibat dalam PT Digdaya Agro Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang survei dan analisis lahan dengan memanfaatkan teknologi drone. Teknologi tersebut lazim digunakan di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk untuk pemetaan lahan dan pengelolaan kawasan perkebunan berskala besar.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius di ruang publik, terutama karena PT Digdaya Agro Indonesia disebut menjalin kerja sama dengan entitas perkebunan negara di wilayah Sumatera. Kerja sama tersebut dinilai beririsan langsung dengan sektor yang selama ini menjadi sasaran kritik Virdian dalam berbagai konten digitalnya.

Pengamat kebijakan publik Martin Aprildo menilai situasi ini sebagai bentuk standar ganda yang sulit dibenarkan. Menurutnya, kritik keras yang disampaikan Virdian di ruang publik bertabrakan dengan kepentingan bisnis yang dijalani di balik layar.

“Lucu nih orang ngomong soal deforestasi, krisis lingkungan dan kerusakan alam, seolah jadi si paling peduli. Merasa yang paling keras teriak soal kerusakan akibat sawit, tapi ternyata justru berbisnis di sawit. Nah, loh, jadi standar ganda nih,” ujar Martin.

Martin menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada posisi pro atau kontra terhadap industri sawit, melainkan soal integritas dan konsistensi sikap. Ia menilai, kritik publik seharusnya sejalan dengan praktik nyata, bukan sekadar menjadi komoditas konten.

“Ini bukan soal pro atau kontra sawit, ini soal konsistensi. Kalau masih cari makan dari sawit, ya enggak usah juga terlalu keras di kamera. Gimana nih pendapat kalian?” lanjutnya.

Sorotan terhadap Virdian ini memperlihatkan pentingnya transparansi bagi figur publik, khususnya mereka yang kerap memosisikan diri sebagai pengkritik kebijakan dan industri strategis nasional. Publik pun kini menunggu klarifikasi terbuka agar polemik ini tidak terus berkembang menjadi krisis kepercayaan. ***

INDEF : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025: Stabil Namun Belum Maksimal

INDEF : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025: Stabil Namun Belum Maksimal
     

Selama tiga tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 5,04 persen per tahun. Angka ini terkesan stabil dan terkontrol dalam laporan resmi pemerintah, namun Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut belum cukup membaik secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Eko, pertumbuhan 5 persen tidak berarti pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta investasi produktif. "Stimulus yang tidak tepat sasaran cenderung bersifat sementara dan tak berdampak berkelanjutan," ujarnya.

Eko menyoroti beberapa fenomena mengkhawatirkan di balik angka stabilitas itu. Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya berkisar antara 4,89 hingga 4,94 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dari konsumsi, namun peningkatan konsumsi masyarakat secara riil bergerak lamban.

Kedua, deflasi di beberapa kuartal tahun 2024 (Mei-September) dan berlanjut di awal 2025 menimbulkan efek negatif, di mana konsumen dan pelaku usaha menunda pembelian karena ekspektasi penurunan harga lebih lanjut. Hal ini menyebabkan permintaan melambat dan ekonomi mengalami spiral negatif. Ketiga, investasi asing langsung (FDI) menurun hingga 8,87 persen pada triwulan III 2025, yang mencerminkan keraguan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia akibat ketidakpastian regulasi, perpajakan, dan hambatan infrastruktur.

Meski terdapat kritik tersebut, Eko melihat ada usaha pencapaian tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam pengendalian inflasi yang masih sesuai target. Inflasi yang terjaga di angka 2,86 persen juga memberi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Namun, Eko menegaskan tantangan struktural yang harus segera diatasi. Daya beli masyarakat masih menjadi masalah utama, padahal kontribusi konsumsi domestik mencapai 50-60 persen dari pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah harus memprioritaskan peningkatan penghasilan tidak kena pajak, stabilitas harga pangan, dan program yang langsung berdampak pada daya beli," katanya.

Sektor pertanian dan UMKM juga perlu diperkuat karena menjadi fondasi kehidupan mayoritas masyarakat. Program koperasi desa harus dikelola secara profesional agar mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja.

Eko mengingatkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan yang hanya sekitar 8 persen masih belum cukup untuk mendukung target pertumbuhan 5,4 persen di tahun 2026. 

"Diperlukan percepatan agar kredit bisa mencapai 12-15 persen," ujarnya.

INDEF merekomendasikan tujuh prioritas kebijakan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4 persen 2026, di antaranya adalah fokus pada peningkatan daya beli riil, akselerasi kredit perbankan, penciptaan lapangan kerja yang cukup, belanja pemerintah yang produktif, hilirisasi mineral yang berkelanjutan, penyederhanaan regulasi, serta optimalisasi program UMKM dan pertanian.

Eko mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade stagnan di kisaran 5 persen menandakan perlunya peremajaan fundamental arah pembangunan nasional. "Tantangan terbesar bukan hanya angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan keadilan sosial-ekonomi yang merata," tegasnya.

Dengan strategi yang tepat dan eksekusi konsisten, Eko optimistis Indonesia dapat keluar dari "jebakan pertumbuhan 5 persen" menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Legalitas untuk Keadilan Ekonomi: Mama-Mama Papua Jadi Prioritas Pendataan UMKM

Legalitas untuk Keadilan Ekonomi: Mama-Mama Papua Jadi Prioritas Pendataan UMKM
     

Wamena, penaxpose.com - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Perindakop) terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dengan langkah konkret: pendataan dan pengurusan dokumen kependudukan bagi pelaku usaha mikro di wilayah pegunungan.

Langkah strategis itu diwujudkan melalui penyerahan 1.000 dokumen KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi kelompok Mama-Mama Papua Tim Doa Maria, yang menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi lokal.

Penyerahan dokumen berlangsung di kantor Dinas Perindakop Papua Pegunungan, Senin (20/10), pukul 13.45 WIT. Kepala Dinas Perindakop, Alpius Yigibalom, S.H., M.Si., yang juga merupakan mantan Penjabat Bupati Lanny Jaya, secara langsung menerima dokumen tersebut dari perwakilan Mama-Mama Tim Doa Maria yang dipimpin oleh Elisabet Kogoya.

Menurut Alpius, program ini merupakan implementasi nyata dari arahan Gubernur Papua Pegunungan untuk memperkuat basis legalitas pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya kaum perempuan Papua.

“Kita tidak bisa bicara penguatan ekonomi rakyat tanpa memastikan mereka memiliki identitas hukum yang sah. KTP dan KK adalah pintu masuk bagi Mama-Mama Maria Papua untuk mendapatkan akses terhadap berbagai program pemberdayaan ekonomi,” ujar Alpius dalam keterangannya.


Pentingnya Legalitas dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Dari perspektif kebijakan publik, kegiatan ini tidak sekadar administratif, melainkan juga strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan. Legalitas kependudukan menjadi prasyarat penting untuk berbagai layanan publik, termasuk perizinan usaha, akses pembiayaan, bantuan modal, serta perlindungan sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan hukum setiap warga negara. Dalam konteks Papua Pegunungan yang berstatus sebagai daerah otonom baru, kewajiban ini menjadi landasan moral sekaligus administratif bagi pemerintah provinsi.

“Kepemilikan dokumen kependudukan bukan sekadar pelayanan dasar, tetapi fondasi dari seluruh sistem pelayanan publik. Tanpa dokumen yang sah, warga sulit mengakses hak-haknya sebagai warga negara,” tambah Alpius.

Mama-Mama Maria Papua sebagai Penggerak UMKM Lokal

Kelompok Mama-Mama Papua selama ini dikenal sebagai tulang punggung ekonomi pasar rakyat di Wamena dan sekitarnya. Mereka aktif dalam perdagangan hasil bumi, makanan lokal, dan kerajinan tangan yang menjadi identitas ekonomi daerah.

Dengan adanya pendataan kependudukan ini, para mama diharapkan dapat segera terintegrasi dalam sistem administrasi provinsi sehingga lebih mudah mendapatkan pelatihan, bantuan permodalan, dan sertifikasi usaha melalui Dinas Koperasi dan UKM.

Elisabet Kogoya, perwakilan Tim Doa Mama Mama Maria, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah.

“Selama ini kami berjualan seadanya, banyak yang belum punya KTP. Sekarang kami bisa urus dengan bantuan pemerintah. Harapan kami bisa ikut program bantuan usaha supaya lebih maju,” ujarnya.

Langkah Menuju Tata Kelola Ekonomi yang Inklusif

Kebijakan ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk menghadirkan tata kelola ekonomi yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data kependudukan. Dengan mengintegrasikan sektor administrasi, koperasi, dan perdagangan, Pemprov berupaya memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah pegunungan.

Langkah ini sekaligus menjadi contoh nyata bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak selalu dimulai dari infrastruktur besar, tetapi dari penguatan identitas dan hak-hak dasar masyarakat. (Red)

Radian Azhar Konsolidasikan Pengusaha untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045

Radian Azhar Konsolidasikan Pengusaha untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045
     

Jakarta, penaxpose.com | Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan negara memproduksi bahan makanan, tetapi juga pada keberanian dunia usaha mengambil peran dalam menjaga rantai distribusi dan stabilitas pasok. Dalam konteks ini, Radian Azhar menegaskan pentingnya konsolidasi pengusaha nasional melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peluang dan Tantangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jakarta Menuju Indonesia Emas 2045”, yang digelar oleh Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) bersama KAHMI Jaya di Hotel The Tavia Heritage, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Radian menilai, membangun ketahanan pangan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan top-down dari pemerintah. Diperlukan kesadaran kolektif dari dunia usaha sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kebangsaan.

“Kami ingin forum ini menjadi ruang kolaboratif lintas sektor, agar pengusaha tidak hanya memikirkan margin keuntungan, tetapi juga kontribusi terhadap kemandirian pangan bangsa. Dunia usaha adalah motor penggerak ekonomi sekaligus pilar ketahanan nasional,” tegas Radian.

Menurutnya, posisi strategis Jakarta sebagai pusat konsumsi dan mobilitas ekonomi nasional menuntut sistem pangan yang tangguh, efisien, dan berkeadilan. Ketimpangan akses pangan di ibu kota kerap menjadi cermin lemahnya integrasi antara sektor produksi, distribusi, dan kebijakan daerah.

“Kami ingin melahirkan gagasan nyata, inovasi, serta peta jalan kolaboratif yang bisa diimplementasikan. Tujuannya bukan hanya stabilitas harga, tetapi juga keadilan pangan dan kedaulatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

FGD ini menghadirkan sejumlah tokoh lintas lembaga, antara lain Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim, SE, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta yang diwakili Widiya, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Hj. Diana Dewi, SE, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Viktor Aritonang, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya yang diwakili Affan, Ketua Umum BPW HIPKA DKI Jakarta Analia Trisna, MM, dan Ketua Umum MW KAHMI Jaya M. Ichwan Ridwan, SE.

Diskusi yang berlangsung dinamis itu turut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Dr. drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si, Raditya Endra Budiman, dan Rhesa Yogaswara, S.Si., MM., CIFP, bersama pelaku usaha dari berbagai sektor. Mereka membedah tantangan ketahanan pangan urban — mulai dari logistik, inflasi harga, hingga perubahan iklim.

Kehadiran para tokoh dan narasumber memperlihatkan bahwa isu ketahanan pangan bukan hanya urusan pertanian, melainkan juga ekosistem bisnis yang melibatkan teknologi, kebijakan, serta tata kelola pasar. Di sinilah HIPKA dan KAHMI Jaya berperan sebagai jembatan dialog antara sektor publik dan swasta yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.

Radian menambahkan, salah satu persoalan mendasar ketahanan pangan nasional adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya inovasi distribusi. Padahal, di wilayah Jakarta yang padat konsumsi dan memiliki daya beli tinggi, ketahanan pangan juga berarti ketahanan sosial.

“Kekuatan utama pengusaha adalah kolaborasi. Dengan bekerja bersama, kita tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membangun daya tahan bangsa,” tutup Radian.

FGD ini menjadi refleksi kritis atas tantangan klasik: bagaimana kebijakan pangan nasional sering berhenti di tataran wacana tanpa peta jalan konkret di lapangan. Melalui inisiatif seperti ini, HIPKA dan KAHMI Jaya berupaya mengembalikan peran pengusaha sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan menjadi komitmen nyata menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Emy) 

APKLINDO dan KADIN Indonesia Bahas Penguatan Industri Padat Karya dan Peningkatan Kompetensi SDM Klining Servis Nasional

APKLINDO dan KADIN Indonesia Bahas Penguatan Industri Padat Karya dan Peningkatan Kompetensi SDM Klining Servis Nasional
     

Jakarta, 14 Oktober 2025 — Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) melaksanakan audiensi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia pada Selasa (14/10/2025), bertempat di Menara Kadin Tower, Jakarta.

Pertemuan ini bertujuan untuk menginformasikan kembali bahwa APKLINDO merupakan asosiasi resmi yang telah menjadi anggota KADIN Indonesia sejak tahun 1985, sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadapi dinamika industri padat karya di Indonesia.

Hingga saat ini, APKLINDO telah memiliki 20 Dewan Pengurus Provinsi (DPP), 9 Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK), dengan jumlah anggota mencapai 2.000 perusahaan yang menaungi lebih dari 4 juta tenaga kerja klining servis di seluruh Indonesia.

Dihadiri oleh:

Perwakilan APKLINDO:

  • H. Kus Junianto, S.E. (Ketua Umum)
  • Edison Boyle Sianipar, S.E., S.H. (Ketua I Bidang OKK)
  • Erhash (Ketua II Bidang Sertifikasi, Pendidikan & Pelatihan)
  • Salva Yurigan Saragih, S.T.P. (Ketua IV Bidang Litbang)
  • Nano Sumarno, M.I.Kom. (Ketua Departemen Litbang)

Perwakilan KADIN Indonesia:

  • Benny Soetrisno (Wakil Ketua Umum Bidang ALB)
  • Widiyanto Saputro (Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan)

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum APKLINDO H. Kus Junianto, S.E. menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan oleh KADIN Indonesia untuk berdialog dan memperkuat kolaborasi strategis.

“Kami berharap KADIN Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan keberlanjutan industri padat karya, khususnya sektor klining servis yang selama ini menjadi tulang punggung kebersihan dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi nasional,” ujar H. Kus Junianto.

Salah satu isu penting yang dibahas adalah meningkatnya dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) serta anak perusahaan BUMN yang turut bergerak di sektor padat karya. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha swasta nasional di bidang klining servis, di mana banyak perusahaan lokal kesulitan bersaing bahkan terpaksa gulung tikar.

Selain itu, APKLINDO juga menyoroti tingginya permintaan tenaga kerja klining servis di luar negeri, khususnya di Malaysia dan Jepang. Untuk menjawab tantangan tersebut, APKLINDO berencana mendirikan Sekolah Klining Servis dengan program Diploma 1 (D1).

Program pendidikan ini diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing global, sehingga mampu membuka peluang penempatan kerja di luar negeri serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.

APKLINDO menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan KADIN Indonesia dalam mendorong penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan kesempatan usaha di sektor padat karya.

“Harapan kami, KADIN Indonesia dapat menjadi wadah perjuangan bersama agar pelaku usaha lokal di sektor cleaning service mampu tumbuh, berdaya saing, dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” tutup H. Kus Junianto.

(Tim Media, Informasi & Komunikasi) 

Manajemen Keuangan Perusahaan di Era Digital Payment: Tantangan dan Peluang

Manajemen Keuangan Perusahaan di Era Digital Payment: Tantangan dan Peluang
     


Penulis          : Shilla Khairani Putri
NIM                : 2410101059
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan Perusahaan Universitas Islam Tazkia Bogor

Bayangkan sebuah perusahaan ritel besar yang setiap harinya melayani jutaan transaksi. Dahulu, arus kas perusahaan ini sangat bergantung pada pembayaran tunai dan transfer bank konvensional. Kini, peta bisnis berubah drastis: lebih dari 70% transaksi dilakukan melalui dompet digital, QRIS, hingga buy now pay later (BNPL). Perubahan ini tidak hanya soal cara membayar, tetapi juga cara perusahaan mengelola keuangannya. Pertanyaannya: siapkah manajemen keuangan perusahaan menghadapi era digital payment yang serba cepat, transparan, sekaligus penuh risiko?

Transformasi digital di sektor keuangan membawa dampak signifikan bagi perusahaan. Berdasarkan proyeksi industri yang dilaporkan Katadata, nilai transaksi uang elektronik di Indonesia diperkirakan menembus Rp2.000 triliun pada 2025. Pertumbuhan eksponensial ini menandakan bahwa digital payment bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan operasional.

Namun, arus kas yang sebelumnya bisa diprediksi lebih stabil kini menjadi semakin kompleks. Perusahaan harus menghadapi biaya merchant discount rate (MDR), risiko kebocoran data, potensi fraud digital, hingga perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan cicilan instan seperti BNPL.

Masalah lain adalah kesenjangan adaptasi. Banyak perusahaan besar mampu mengintegrasikan digital payment gateway dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), sementara UMKM sering kali kesulitan mencatat transaksi digital secara akurat. Akibatnya, muncul potensi mismatch antara realisasi keuangan dengan pencatatan dalam laporan keuangan.

Di satu sisi, digital payment memberikan peluang besar bagi perusahaan. Transparansi transaksi meningkat karena semua kegiatan tercatat otomatis dalam sistem. Perusahaan juga dapat memanfaatkan big data dari pola pembayaran konsumen untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, digital payment mempercepat siklus kas, yang berarti perusahaan bisa mengelola modal kerja lebih efisien.

Namun, disisi lain, ada tantangan serius. Pertama, risiko keamanan data dan fraud. Laporan PwC Global Economic Crime and Fraud Survey 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 40% perusahaan global pernah mengalami kejahatan siber terkait pembayaran digital. Kedua, ketergantungan pada infrastruktur digital. Gangguan server atau kegagalan sistem pembayaran bisa melumpuhkan arus kas harian. Ketiga, regulasi yang terus berkembang. Misalnya, BI dan OJK terus memperketat aturan terkait keamanan data, integrasi QRIS, dan pelaporan transaksi digital.

Dari perspektif manajemen keuangan, tantangan terbesar adalah perubahan pola likuiditas. Jika dulu transaksi tunai bisa langsung digunakan, kini ada jeda settlement antara penyedia layanan pembayaran dan perusahaan. Bagi perusahaan dengan arus kas ketat, delay satu atau dua hari saja bisa mengganggu likuiditas operasional.

Meski begitu, jika dikelola dengan tepat, digital payment dapat menjadi leverage strategis. Contohnya, GoTo dan Shopee memanfaatkan layanan dompet digital bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan dana dan customer engagement. Perusahaan-perusahaan ini berhasil memonetisasi data keuangan menjadi sumber keuntungan baru.

Apa yang harus dilakukan perusahaan?

Pertama, integrasi sistem keuangan digital. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap transaksi digital langsung tercatat dalam sistem akuntansi. Ini bisa dicapai dengan menghubungkan payment gateway ke ERP atau software akuntansi berbasis cloud.

Kedua, penguatan manajemen risiko digital. Perusahaan wajib berinvestasi pada keamanan siber, enkripsi data, dan sistem deteksi fraud. Tidak kalah penting, literasi digital bagi karyawan keuangan juga harus ditingkatkan.

Ketiga, diversifikasi instrumen pembayaran. Jangan hanya mengandalkan satu platform. Semakin beragam kanal pembayaran, semakin kecil risiko tergantung pada satu sistem yang mungkin bermasalah.

Keempat, kolaborasi dengan regulator dan fintech. Perusahaan perlu aktif mengikuti kebijakan BI dan OJK agar tidak tertinggal dari sisi kepatuhan. Kolaborasi juga membuka peluang inovasi, misalnya integrasi sistem keuangan perusahaan dengan layanan digital banking berbasis syariah yang kini mulai berkembang.

Era digital payment bukan ancaman, melainkan peluang untuk mengubah manajemen keuangan perusahaan menjadi lebih modern, transparan, dan responsif. Tantangannya nyata: risiko fraud, keterlambatan settlement, hingga regulasi yang dinamis. Namun, dengan strategi integrasi sistem, penguatan keamanan, dan kolaborasi lintas sektor, perusahaan bisa menjadikan digital payment sebagai motor pertumbuhan keuangan jangka panjang.

Pada akhirnya, pertanyaan bagi perusahaan bukan lagi “apakah perlu beradaptasi dengan digital payment?”, melainkan “seberapa cepat kita bisa beradaptasi agar tetap relevan?”