.: NASIONAL

Jelang Hari Pahlawan, Pendiri Teater Nebula Ajak Perempuan dan Anak Muda Kenali Sejarah Pahlawan Perempuan Lewat Panggung

DN November 07, 2026

JAKARTA – Pendiri sekaligus penggerak Teater Nebula, Dian Mariyana, menilai seni teater memiliki peran strategis sebagai media edukasi sejarah, khususnya untuk memperkenalkan perjuangan dan pemikiran para tokoh perempuan Indonesia kepada generasi muda.

Menurut Dian, perjuangan perempuan Indonesia memiliki perjalanan panjang yang tidak hanya berkaitan dengan emansipasi, tetapi juga pendidikan, kebudayaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kisah perjuangan sejumlah tokoh perempuan masih belum banyak diangkat menjadi karya pertunjukan teater.

Puluhan bahkan ratusan naskah lakon telah lahir dari para penulis Indonesia. Namun, kisah para pahlawan perempuan seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, hingga Nyai Ahmad Dahlan atau Nyai Siti Walidah masih memiliki ruang luas untuk dieksplorasi melalui panggung pertunjukan.

“Sejarah perjuangan perempuan Indonesia sangat kaya. Sayang jika kisah-kisah itu hanya dikenal melalui buku pelajaran atau sekadar nama yang tercantum dalam sejarah. Teater bisa menghadirkan sisi kemanusiaan, pergulatan pemikiran, keberanian, dan pengorbanan mereka secara lebih dekat kepada penonton,” ujar Dian saat ditemui di Kopi Banjoemas, kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026) sore, menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Dian mencontohkan sosok Cut Nyak Dien yang dikenal melalui perjuangannya melawan kolonialisme. Namun, menurutnya, masih banyak sisi kehidupan dan keteguhan perjuangannya yang dapat digali sebagai sumber inspirasi bagi perempuan masa kini.

Selain itu, Dian juga menaruh perhatian pada perjuangan Nyai Siti Walidah, tokoh perempuan yang memiliki kontribusi besar dalam membangun kesadaran pendidikan dan pemberdayaan perempuan melalui gerakan 'Aisyiyah.

Nyai Siti Walidah dan Siti Bariyah, Perjuangan yang Dihidupkan Kembali

Sebagai bentuk nyata dari gagasan tersebut, LSB Muhammadiyah DKI Jakarta tengah mempersiapkan pementasan yang mengangkat kisah perjuangan Nyai Siti Walidah dan perjalanan gerakan perempuan pada masa awal berdirinya 'Aisyiyah.

Pementasan berjudul “Nyai Siti Walidah: Pembuka Jendela” tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12 November 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki.

Pementasan ini diproduksi oleh LSB Muhammadiyah dengan karya dan arahan sutradara Prof. Dr. Moch. Imamudin, M.M., M.Sc., M.Psi.

Dalam produksi tersebut, Dian Mariyana turut mengambil peran sebagai Siti Bariyah, tokoh yang dikenal sebagai ketua pertama 'Aisyiyah. Melalui peran ini, Dian tidak hanya menjalani proses artistik sebagai aktor, tetapi juga berupaya memahami karakter, pemikiran, serta dinamika perjuangan perempuan pada masa tersebut.

Siti Bariyah merupakan sosok penting dalam perjalanan awal organisasi 'Aisyiyah. Kehadirannya menjadi bagian dari sejarah kepemimpinan perempuan dalam gerakan sosial dan keagamaan di Indonesia.

Bagi Dian, memerankan tokoh sejarah bukan pekerjaan yang berhenti pada menghafalkan dialog dan membangun karakter di atas panggung. Ada tanggung jawab untuk memahami latar belakang sejarah, membaca pemikiran tokoh, serta menyampaikan nilai perjuangannya secara tepat kepada penonton.

“Ketika kita memerankan tokoh sejarah, kita tidak sekadar mengenakan kostum dan mengucapkan dialog. Kita harus memahami apa yang diperjuangkan, apa yang dipikirkan, dan tantangan apa yang mereka hadapi. Dari situ kita bisa menemukan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan perempuan hari ini,” ungkapnya.

Ia menilai kisah Nyai Siti Walidah dan Siti Bariyah sangat menarik untuk diangkat karena memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan tidak selalu dilakukan melalui perlawanan fisik.

Perjuangan juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, pengorganisasian, keberanian mengambil keputusan, membangun kemandirian, serta membuka kesempatan bagi perempuan lain untuk berkembang.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut tetap relevan bagi generasi sekarang, terutama ketika perempuan dan anak muda menghadapi berbagai tantangan sosial dan perubahan zaman.

Teater sebagai Ruang Ekspresi dan Pendidikan Generasi Muda

Lebih jauh, Dian berpandangan bahwa teater bukan hanya ruang ekspresi seni, tetapi juga sarana pembentukan karakter.

Proses produksi teater mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, keberanian berpendapat, serta kemampuan memahami sudut pandang orang lain.

Keterlibatan perempuan dalam proses kreatif, baik sebagai pemain, penulis, sutradara maupun bagian dari tim produksi, juga dapat menjadi ruang untuk membangun kepercayaan diri dan mengembangkan potensi.

Dian menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak cukup dilakukan dengan memperkenalkan kesenian tradisional. Mengangkat sejarah bangsa dan perjuangan para tokoh melalui seni pertunjukan juga merupakan bagian dari upaya merawat kebudayaan sekaligus membangun kesadaran sejarah masyarakat.

Ia berharap semakin banyak penulis naskah, komunitas teater, dan pegiat seni yang berani mengangkat kisah tokoh-tokoh perempuan Indonesia ke dalam karya pertunjukan.

Dengan demikian, panggung teater dapat menjadi ruang pertemuan antara sejarah, seni, dan pendidikan.

Mengajak Generasi Muda Menjadi Penerus Semangat Perjuangan

Momentum Hari Pahlawan 10 November, menurut Dian, seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial untuk mengenang jasa para pejuang.

Lebih dari itu, momentum tersebut perlu menjadi kesempatan untuk memahami kembali nilai perjuangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengajak perempuan dan generasi muda agar tidak hanya mengenal nama para pahlawan, tetapi juga mempelajari gagasan, keberanian, serta kontribusi mereka bagi bangsa.

“Anak muda memiliki energi, kreativitas, dan cara pandang yang luar biasa. Saya ingin mereka tidak hanya menjadi penonton sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga dan meneruskan nilai perjuangan itu. Salah satunya melalui seni dan kebudayaan,” tuturnya.

Dian menyatakan Teater Nebula akan terus berupaya menghadirkan karya-karya yang memiliki nilai edukasi, sejarah, dan kemanusiaan.

Baginya, panggung pertunjukan dapat menjadi media untuk mempertemukan generasi masa lalu dengan generasi masa kini.

Sebab, menurut Dian, pahlawan tidak cukup hanya dikenang. Pemikiran, keberanian, dan nilai perjuangannya harus terus dihidupkan agar menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

Dua Tahun Prabowo-Gibran, YPPI Soroti Ketahanan Pangan, Pembangunan Papua dan Perdamaian Nasional

NASIONAL

DN Oktober 19, 2026

JAKARTA, penaxpose.com – Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI) menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan agenda pembangunan nasional yang sejalan dengan Asta Cita.

Ketua Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI), Alfred Pabika, mengatakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menjadi kesempatan untuk mengapresiasi berbagai upaya pembangunan sekaligus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Alfred, pembangunan nasional perlu terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, serta pemerataan ekonomi.

YPPI Apresiasi Pembangunan Papua

Alfred Pabika mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan Papua, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, pendidikan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Menurutnya, Papua memiliki potensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat perekonomian kawasan Pasifik.

Namun, Alfred menegaskan pembangunan Papua harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

“Pembangunan Papua harus mengedepankan perlindungan hak masyarakat adat, menjaga kelestarian lingkungan, serta melibatkan masyarakat setempat. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan,” ujar Alfred.

Ia menilai keberhasilan pembangunan Papua tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik maupun realisasi program pemerintah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, keadilan sosial, serta terciptanya perdamaian juga harus menjadi indikator penting.

Dorong Partisipasi Masyarakat dan Dialog

Alfred menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal berbagai program pembangunan.

Masyarakat, khususnya pemuda, diharapkan dapat mengambil peran melalui dialog, memberikan masukan, serta menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya program yang direalisasikan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Alfred.

Ajak Demonstrasi Damai dan Tertib

Menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Alfred juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan yang akan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi agar melakukannya secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dihormati. Namun, hak tersebut perlu dijalankan dengan tetap menghormati hak masyarakat lainnya.

Karena itu, Alfred mengimbau peserta aksi menghindari tindakan kekerasan, provokasi, maupun perusakan fasilitas umum.

Di sisi lain, ia berharap aparat keamanan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam menjaga keamanan sekaligus melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Tahun Ketiga, YPPI Siap Berkontribusi

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Alfred berharap berbagai program pembangunan terus diperkuat melalui tata kelola yang transparan, pemerataan manfaat, serta penyelesaian persoalan masyarakat melalui pendekatan dialogis dan berkeadilan.

Sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan pemberdayaan masyarakat adat, YPPI menyatakan kesiapan untuk terus berkontribusi melalui pendidikan, pengembangan kapasitas pemuda, dialog sosial, dan pengawasan partisipatif.

Alfred berharap berbagai upaya tersebut dapat memperkuat terciptanya Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan pembangunan nasional.

“Perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan harus berjalan beriringan. Pembangunan yang melibatkan masyarakat dan menghormati hak masyarakat adat akan menjadi fondasi penting bagi masa depan Papua dan Indonesia,” pungkas Alfred Pabika.

Dua Tahun Prabowo-Gibran, GPM Dorong Pembangunan yang Berpihak kepada Rakyat Kecil

NASIONAL

DN Oktober 19, 2026

JAKARTA — Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menyampaikan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ketua Harian DPP Gerakan Pemuda Marhaenis, Abdur Rajab Saputra, mengatakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menjadi kesempatan untuk mengapresiasi berbagai langkah strategis pemerintah sekaligus melakukan evaluasi secara objektif.

Menurut Abdur Rajab, pembangunan nasional harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama rakyat kecil yang selama ini menjadi kelompok penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Sebagai organisasi kepemudaan yang berlandaskan nilai-nilai Marhaenisme, kami memandang keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan rakyat kecil, khususnya petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro, dan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Abdur Rajab.

Ia menilai sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan pendidikan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Program-program tersebut harus dikawal melalui pengawasan, transparansi anggaran, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dukungan masyarakat akan semakin kuat apabila manfaat program benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat,” katanya.

GPM Dukung Kritik sebagai Bagian dari Demokrasi

Abdur Rajab menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berarti menutup ruang kritik dan perbedaan pendapat.

Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik, aspirasi, maupun perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

“Dukungan harus tetap disertai sikap kritis dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Kritik dan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

GPM Imbau Aksi Demonstrasi Berlangsung Damai

Menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, GPM juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan kelompok buruh yang akan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi agar mengedepankan cara-cara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Abdur Rajab meminta peserta aksi menghindari tindakan kekerasan, provokasi, maupun perusakan fasilitas umum. Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya menghormati hak masyarakat lainnya.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk tetap damai, tertib, dan bermartabat. Jangan sampai perbedaan pandangan justru memecah persatuan bangsa,” ujarnya.

Ia juga berharap aparat keamanan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam menjaga keamanan serta tetap menjamin hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Masuk Tahun Ketiga, Pembangunan Harus Semakin Berpihak kepada Rakyat

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, GPM berharap pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Abdur Rajab mengatakan GPM berkomitmen mengambil bagian dalam pembangunan melalui pemberdayaan pemuda, edukasi masyarakat, serta penguatan dialog yang konstruktif.

“GPM akan terus berkontribusi melalui pemberdayaan pemuda, edukasi masyarakat, dan penguatan dialog yang konstruktif. Kami ingin menjaga persatuan nasional sekaligus mendorong terwujudnya Indonesia yang adil, mandiri, dan sejahtera,” katanya.

Abdur Rajab menegaskan bahwa pembangunan nasional membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan dari seluruh elemen masyarakat.

“Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi, tetapi persatuan bangsa harus tetap dijaga. Mari sampaikan kritik dan aspirasi secara damai, tertib, dan bermartabat. Kawal pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil, jaga solidaritas, dan bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” pungkasnya.

Pemuda Kota RI: Pemberantasan Narkotika Harus Jadi Gerakan Bersama, “Tangkap Bandarnya, Selamatkan Korbannya”

NASIONAL

DN Agustus 13, 2026

JAKARTA, 13 Agustus 2026 — Ketua Umum Pemuda Kota Republik Indonesia, Abu Bakar MBS, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap operasi pemberantasan narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) bersama Brimob Polda Metro Jaya di Kampung Bahari, Jakarta Utara, menjelang fajar.

Abu Bakar menilai langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika.

“Di bulan kemerdekaan ini, makna kemerdekaan harus kita perluas. Indonesia tidak cukup hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga harus merdeka dari narkotika yang menghancurkan generasi bangsa,” ujar Abu Bakar MBS, Kamis (13/8/2026).

Berdasarkan informasi yang diterima Pemuda Kota, dalam operasi tersebut aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 89 kilogram sabu, 91 gram ganja, 159 butir ekstasi, uang tunai sekitar Rp1,4 miliar, sejumlah senjata dan peluru, serta kendaraan. Sebanyak sembilan orang turut diamankan.

“Ini bukan sekadar persoalan jumlah barang bukti. Di balik narkotika ada ancaman terhadap masa depan anak muda Indonesia. Karena itu, jaringan peredarannya harus dibongkar sampai ke akar,” tegas Abu Bakar.

Pemuda Kota memberikan apresiasi kepada Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto beserta jajaran BNN, Kapolda Metro Jaya, dan jajaran Brimob atas keberanian dan keseriusan dalam menjalankan operasi tersebut, meski terdapat perlawanan dari sejumlah oknum melalui kembang api.

Abu Bakar MBS juga mendorong agar penindakan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Aparat perlu menelusuri pemasok, pengendali, aliran dana, hingga aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika sesuai ketentuan hukum.

“Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Telusuri siapa pemasoknya, siapa pengendalinya, bagaimana aliran dananya, dan putus seluruh mata rantai jaringan narkotika,” katanya.

Di sisi lain, Abu Bakar mengingatkan agar masyarakat di Kampung Bahari maupun kawasan lain tidak mendapatkan stigma akibat keberadaan jaringan narkotika.

“Narkoba bukan identitas sebuah wilayah di lingkup kota. Yang harus diberantas adalah jaringan kejahatannya. Masyarakat umum, khususnya anak muda yang menjadi korban, harus dilindungi dan diselamatkan,” ujarnya.

Pemuda Kota juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum, pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi.

“Prinsip kami jelas: tangkap bandarnya, selamatkan korbannya. Mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika harus diberi ruang untuk pulih dan kembali produktif,” kata Abu Bakar.

Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat. Pemuda, masyarakat, sekolah, komunitas lokal, dan organisasi mahasiswa serta kepemudaan harus menjadi bagian dari gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Negara bergerak, masyarakat bergerak, pemuda adalah pelopor utama gerakan tersebut. Tidak boleh ada bandar yang merasa lebih kuat daripada negara dan aparat kepolisian,” tegasnya.

Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemuda Kota Republik Indonesia menyerukan semangat baru:

“MERDEKA DARI NARKOTIKA. MERDEKA UNTUK BERPRESTASI. MERDEKA UNTUK MEMBANGUN MASA DEPAN INDONESIA.”

Abu Bakar MBS menegaskan Pemuda Kota siap menjadi bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika.

“Merah Putih harus berkibar di langit Indonesia, bukan narkotika di tangan generasi muda. Kemerdekaan harus kita jaga dengan menyelamatkan generasi bangsa,” tutup Abu Bakar MBS, Ketua Umum Pemuda Kota Republik Indonesia. []

Andri Maulana SH Bangun Kirana Musik, Siap Lahirkan Grup Dangdut Original yang Profesional dan Berkualitas

MUSIK NASIONAL

DN Juli 25, 2026

Tangerang – Berawal dari kecintaan terhadap musik dangdut dan keinginan menghadirkan hiburan yang berkualitas, Andri Maulana, S.H. resmi membentuk Kirana Musik, sebuah grup musik bergenre dangdut original yang siap meramaikan industri hiburan Tanah Air.

Momentum bersejarah itu ditandai dengan latihan perdana Kirana Musik yang digelar pada Jumat malam (24/7/2026) di sebuah studio musik di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kekompakan, menyatukan visi, serta mempersiapkan penampilan terbaik bagi masyarakat.

Sebagai pendiri sekaligus manager, Andri Maulana menaruh harapan besar agar Kirana Musik tidak hanya dikenal sebagai grup penghibur, tetapi juga menjadi wadah bagi para musisi berbakat untuk berkarya secara profesional.

"Kirana Musik kami bangun dengan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap musik dangdut original. Kami ingin menghadirkan hiburan yang berkualitas, menjaga profesionalisme, serta terus memberikan penampilan terbaik di setiap kesempatan," ujar Andri.

Menurutnya, keberhasilan sebuah grup musik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga kekompakan seluruh personel dalam membangun harmoni di atas panggung maupun di luar panggung.

Kirana Musik diperkuat oleh para personel yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, yaitu Umi Syahirah sebagai vokalis, Eko Lutfi Andrianto (Eko) pada melodi, Jainudin (Bule) pada gendang, Ahmad Aryanto (Otnay) pada suling, Haris Ferdiansyah (Aris) pada keyboard, Indra Mahendra (Indra) pada mandolin, Pramudeo (Deo) pada saksofon, dan Rahmat Hidayat (Ichal) pada bass.

Andri menegaskan bahwa latihan perdana bukan sekadar ajang memainkan lagu, melainkan proses membangun chemistry antarpersonel agar mampu menghadirkan pertunjukan yang solid dan berkelas.

"Kami ingin setiap penampilan Kirana Musik memberikan kesan yang baik bagi penonton. Kepuasan masyarakat adalah motivasi kami untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas," katanya.

Sementara itu, vokalis Umi Syahirah mengaku bangga menjadi bagian dari Kirana Musik dan optimistis grup tersebut mampu diterima oleh masyarakat.

"Alhamdulillah, latihan perdana berjalan lancar. Kami memiliki semangat yang sama untuk terus belajar, berkembang, dan menghibur masyarakat. Semoga Kirana Musik mendapat tempat di hati para pecinta dangdut dan mampu memberikan warna baru di dunia musik Indonesia," ungkap Umi.

Dengan dukungan personel yang solid serta kepemimpinan Andri Maulana, Kirana Musik optimistis mampu berkembang menjadi grup dangdut original yang profesional, menghibur, dan dipercaya tampil dalam berbagai kegiatan, baik di tingkat daerah maupun nasional. (Dan)

Perkuat Ketahanan Pangan, Pengurus Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Parungpanjang Resmi Dilantik

NASIONAL ORGANISASI

DN Juni 20, 2026

BOGOR, penaxpose.com – Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) dan Koordinasi Desa (Kordes)Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kecamatan Parungpanjang resmi dikukuhkan dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Kecamatan Parungpanjang, Jumat (19/06/2026). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPD TMI Kabupaten Bogor, H. Cecep Gogom, S.Ag., M.Pd.

Kehadiran organisasi ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat perjuangan meningkatkan taraf hidup para petani, dan pelaku usaha sektor pertanian di wilayah Parungpanjang dan sekitarnya.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Parungpanjang, antara lain Camat Parungpanjang Drs. Chairuka Judhyanto, M.Si.; Kapolsek Parungpanjang Kompol Muhamad Taufik, S.H., M.H.; serta Danramil 0621-23/PP Kapten INF Junaedi, S.Sos., M.I.P. Hadir pula Kepala Desa Gorowong, Ruly Akbar, S.IP,, yang mewakili Ketua APDESI Parungpanjang,jajaran pengurus DPD TMI Kabupaten Bogor,serta kordes 11 desa sekecamatan Parungpanjang

Ketua DPK TMI Kecamatan Parungpanjang terpilih, Eman Suherman, yang dalam strukturnya didampingi oleh Sekjend Indra Saftaji menegaskan komitmennya. Ia menyatakan bahwa TMI hadir sebagai wadah yang siap mengadvokasi, mendampingi, dan memfasilitasi kebutuhan para petani demi mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan mereka.

"Program utama kami di Parungpanjang adalah bersinergi dengan kelompok tani demi mewujudkan swasembada pangan. Sebagai wujud nyata perhatian pemerintah, Alhamdulillah, pada hari Senin besok bantuan alat pertanian akan segera diturunkan. Salah satunya dialokasikan untuk Kelompok Tani Bubulak di Desa Pingku yang diketuai oleh kang Usmaedi," ujar Eman dalam sambutannya, Jumat (19/06).

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD TMI Kabupaten Bogor, H. Cecep Gogom, menggaris bawahi pentingnya peran strategis TMI dalam menjembatani kebutuhan petani secara berkelanjutan.

"Kami hadir untuk membantu meningkatkan swasembada pangan sesuai dengan tujuan presiden Prabowo Subianto agar masyarakat tani sejahtera sesuai amanat undang - undang dasar 1945 pasal 33,dan kami sangat bangga atas pengukuhan ini dengan hadirnya Muspika,pak Camat,pak Kapolsek dan Pak Danramil Parungpanjang",tambah Cecep

TMI - Sinergi Bersama Pemerintah Daerah dan APDESI,Dukungan penuh juga mengalir dari jajaran pemerintah setempat. Camat Parungpanjang, Drs. Chairuka Judhyanto, M.Si., menyampaikan pesan mendalam agar kepengurusan yang baru dilantik ini tidak terjebak dalam aktivitas yang bersifat seremonial semata.

"Jangan hanya berhenti setelah pelantikan, tetapi langsung turun ke lapangan dan bekerja nyata. Fokuslah mendukung program ketahanan pangan nasional. Pertanian adalah sektor masa depan yang nilainya akan terus meningkat," tegas Camat Parungpanjang.

Ia juga mengajak generasi muda untuk mengubah paradigma dan mulai melirik sektor agribisnis modern. "Di negara-negara maju, pertanian modern justru dikelola oleh anak-anak muda. Kesuksesan bisa diraih melalui fokus dan ketekunan di sektor ini. Namun, saya juga mengingatkan agar para petani tidak melupakan kewajiban zakat dari hasil panennya, karena hal itu merupakan bagian dari keberkahan yang akan melipatgandakan hasil tani kita," imbuhnya.

Di sisi lain, perwakilan APDESI Parungpanjang yang diwakili oleh Kades Gorowong, Ruly Akbar, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas mulai mengalirnya bantuan alat pertanian ke wilayah mereka. APDESI menyatakan siap bersinergi dan mendukung penuh seluruh program kerja yang digagas oleh DPK TMI Parungpanjang demi kemajuan desa.[]

Dari Kamojang ke Maluku, Panas Bumi Disebut Mampu Gerakkan Ekonomi Daerah

NASIONAL

DN Mei 22, 2026

Jakarta — Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Sarulla Operation Limited, Riza Pasikki, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai 24.000 megawatt (MW). Namun, hingga saat ini baru sekitar 2.740 MW atau sekitar 12 persen yang berhasil dimanfaatkan menjadi energi listrik.

Hal tersebut disampaikan Riza saat diwawancarai Pemimpin Redaksi INAnews TV, Helmi Romdhoni, dalam program Prime Time, Rabu (20/5/2026).

“Masih ada sekitar 88 persen yang belum dimanfaatkan. Potensinya masih sangat besar,” ujar Riza.

Menurutnya, panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang benar-benar terbarukan karena proses pengelolaannya bersifat siklikal. Fluida yang diproduksi dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik akan diinjeksikan kembali ke reservoir, dipanaskan ulang oleh magma, lalu kembali dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain itu, emisi karbon yang dihasilkan pembangkit panas bumi sangat rendah, hanya sekitar 0,1 persen dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas yang sama.

Riza menjelaskan, pengembangan panas bumi di Indonesia dimulai sejak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Garut, pada 1983. Hingga kini, lapangan panas bumi tersebut telah beroperasi lebih dari empat dekade. Potensi panas bumi terbesar Indonesia sendiri berada di sepanjang jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera.

Target Ambisius 5.200 MW

Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas panas bumi sebesar 5.200 MW dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Target tersebut hampir dua kali lipat dari total kapasitas panas bumi yang telah dibangun sejak Indonesia merdeka.

Target ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mencapai net zero emission pada 2060.

“Antara 2025 sampai 2034 ditargetkan penambahan 5.200 MW. Secara target, pemerintah memiliki ambisi yang besar,” kata Riza.

Terkendala Tarif dan Minim Insentif

Meski memiliki potensi besar, pengembangan panas bumi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi komersialisasi dan keekonomian proyek.

Riza menilai industri panas bumi merupakan sektor yang padat modal, padat teknologi, dan memiliki risiko eksplorasi tinggi. Di sisi lain, harga jual listrik panas bumi kepada PLN masih diatur pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.

“IRR proyek panas bumi saat ini sangat tidak atraktif, bahkan di bawah 5 persen. Karena itu, industri membutuhkan insentif dari pemerintah,” tegasnya.

Asosiasi Panas Bumi Indonesia mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai insentif fiskal, revisi tarif listrik panas bumi, serta kepastian regulasi yang konsisten guna mempercepat investasi di sektor ini.

Riza menyebut, pemerintah saat ini tengah mengkaji revisi terhadap Perpres Nomor 112 Tahun 2022 sebagai upaya memperbaiki iklim investasi energi baru terbarukan, termasuk panas bumi.

Luruskan Mitos di Masyarakat

Dalam kesempatan itu, Riza juga meluruskan sejumlah kekhawatiran masyarakat terkait pengembangan panas bumi.

Ia menegaskan bahwa aktivitas panas bumi tidak mengganggu cadangan air tanah karena reservoir panas bumi berada pada kedalaman sekitar 2.000 hingga 3.000 meter, jauh di bawah kedalaman sumur air masyarakat yang rata-rata hanya sekitar 100 meter.

Terkait penggunaan lahan, ia menjelaskan bahwa wilayah kerja panas bumi yang terlihat sangat luas di atas peta sebenarnya lebih banyak merujuk pada area bawah tanah. Sementara lahan permukaan yang dibuka untuk fasilitas produksi relatif kecil, umumnya tidak lebih dari 300 hektare.

“Berbeda dengan tambang terbuka batu bara yang membuka lahan dalam skala besar,” jelasnya.

Namun demikian, Riza mengakui industri panas bumi pernah mengalami insiden serius, salah satunya kasus paparan gas H2S di Sorik Marapi pada 2021 yang menyebabkan lima warga meninggal dunia.

“Itu menjadi kelemahan yang harus kami akui dan perbaiki. Sejak kejadian tersebut, tidak ada lagi fatality akibat paparan H2S,” katanya.

Pemantik Ekonomi Daerah

Riza menilai pengembangan panas bumi juga dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku yang masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik.

Ia mencontohkan keberhasilan Star Energy menemukan potensi panas bumi sebesar 60 MW di lapangan Hamiding, Maluku.

Menurutnya, peningkatan ketahanan listrik akan mendorong masuknya investasi industri, mulai dari pembangunan cold storage hingga smelter.

“Kalau ketahanan listrik di Maluku meningkat, investor akan lebih tertarik masuk. Geotermal bisa menjadi pemantik kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menghasilkan ekspor,” pungkasnya. (**)

Satu Tahun Berkiprah, Koperasi Merah Putih Desa Pingku Gelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025

EKONOMI NASIONAL PEMERINTAHAN

DN Mei 05, 2026

BOGOR, penaXpose.com – Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) Desa Pingku menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Aula Kantor Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Selasa (05/05/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Koperasi Dr. Gojali Supiandi bersama jajaran pengurus. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Pingku H. Mad Nawin, Ketua BPD Suherman, Babinsa Desa Pingku Deni Lukmana, Pendamping Desa (PD) Bisma Arijona, PPL Desa Pingku Charum, para Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat.

Selain itu, RAT juga dihadiri sejumlah tokoh yang berkompeten dalam mendorong kemajuan koperasi, di antaranya Pembina UMKM dan Koperasi DPP ARUN Dr. Rita Satria, SE., SM, perwakilan DPD PPRI Bogor Heri, serta Penyuluh Pertanian IPB Dedik Suparjiono.

Dalam rapat tersebut, Ketua Koperasi Dr. Gojali Supiandi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2025. Ia menjelaskan bahwa selama satu tahun terakhir, koperasi masih fokus pada tahap pembentukan dan legalitas.

“Selama satu tahun ini kita masih dalam tahap pelaksanaan legalitas koperasi. Alhamdulillah, seluruh proses legalitas telah selesai hingga terbitnya SK dari Kemenkumham,” jelas Gojali.

Selanjutnya, ia juga memaparkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai landasan hukum bagi pengurus dan anggota koperasi. Dalam rapat tersebut disepakati simpanan pokok sebesar Rp25.000 dan simpanan wajib sebesar Rp20.000 sebagai kewajiban anggota.

Gojali menambahkan, untuk tahap awal kegiatan koperasi akan difokuskan pada sektor pertanian, mengingat potensi dan kearifan lokal yang dimiliki Desa Pingku.

“Untuk tahap awal, koperasi akan lebih fokus pada bidang pertanian, menyesuaikan dengan potensi desa yang ada,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan terkait AD/ART akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, sambil menunggu penambahan anggota baru.

Sementara itu, Kepala Desa Pingku H. Mad Nawin berharap koperasi ini dapat berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Gojali Supiandi, Koperasi Merah Putih Desa Pingku dapat berjalan dengan baik dan membawa kemajuan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan RAT berlangsung dengan lancar dan mendapat respons positif serta antusias dari para anggota dan masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Usai rapat, pengurus koperasi bersama kepala desa dan tamu undangan melakukan peninjauan ke Gedung Koperasi Merah Putih yang berada di lahan milik Pemda di Kampung Cipariuk RT 001/RW 001, Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

(Indra)

Alarm Keras Energi Nasional: Stok Tipis, Impor Tinggi, APBN Tertekan

NASIONAL

DN April 23, 2026

JAKARTA – Indonesia saat ini berada dalam kondisi kerentanan energi yang serius. Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz menjadi pengingat keras bagi pemerintah bahwa ketahanan energi nasional sedang berada di titik nadir.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengibaratkan kondisi saat ini seperti lampu lalu lintas yang sudah berwarna kuning.

"Artinya hati-hati, jangan sampai menyentuh merah," ujar Komaidi dalam wawancara di Prime Time INAnews TV, Rabu (22/4/2026).

Data menunjukkan jurang yang lebar antara konsumsi dan produksi. Indonesia mengonsumsi 1,6 juta barel minyak per hari, namun produksi domestik hanya mampu menyuplai 600 ribu barel. Defisit 1 juta barel setiap harinya dipenuhi melalui impor yang seluruhnya melewati Singapura.

Kondisi ini diperparah dengan ancaman penutupan Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi bagi 13% impor minyak mentah dan 20% impor BBM Indonesia. Jika jalur ini terganggu, Indonesia terpaksa beralih mencari pasokan ke wilayah jauh seperti Texas, Amerika Serikat.

"Jarak tempuh dari Arab Saudi hanya 8–12 hari, sementara dari Amerika mencapai 45 hari. Padahal, cadangan operasional kita hanya cukup untuk 25 hari. Stok di sini habis sebelum barang dari Amerika sampai," jelas Komaidi.

Komaidi menyoroti fakta bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan yang tidak memiliki Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau cadangan energi milik negara. Selama ini, cadangan 25 hari yang sering disebut hanyalah stok operasional milik badan usaha seperti Pertamina, Shell, dan VIVO.

Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki cadangan strategis untuk tiga hingga enam bulan, Indonesia sangat rentan terhadap gangguan distribusi global.

Storage minyak Indonesia sebagian besar (54%) terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Lokasi utamanya berada di Plumpang (Jakarta), Balongan, Kalimantan, serta pusat produksi di Riau (Dumai) dan Cilacap. Infrastruktur ini dikelola Pertamina dan badan usaha lain untuk mendukung pasokan BBM nasional.

Lonjakan harga minyak mentah dunia dari asumsi APBN sebesar $70 per barel menjadi aktual $90 per barel menciptakan lubang fiskal yang besar.

Komaidi menghitung setiap kenaikan $1 akan menambah defisit Rp6–7 triliun.

"Selisih $20 dikalikan Rp7 triliun, artinya ada beban tambahan sekitar Rp140 triliun. Itu baru dari subsidi BBM dan LPG," paparnya.

Situasi LPG juga harus jadi perhatian serius, karena 70% pasokan diimpor dari dua wilayah yang sedang berkonflik: Amerika Serikat dan Timur Tengah.

Dengan harga keekonomian Rp20.000 per kg dan harga jual subsidi Rp4.250 per kg, negara menanggung beban subsidi Rp15.000 untuk setiap kilogram LPG yang dikonsumsi masyarakat.

Di tingkat kebijakan, Komaidi menyayangkan revisi UU Migas yang terbengkalai selama 14 tahun. Ketidakpastian hukum ini membuat investor asing lebih memilih berinvestasi di Afrika atau Malaysia.

Selain itu, transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) terhambat oleh struktur pasar yang bersifat monopsoni, dimana PLN menjadi satu-satunya pembeli.

"Kalau PLN tidak mau beli karena harga lebih tinggi dari biaya pokok mereka, pengembang EBT tidak punya pilihan. Jual ke siapa lagi, " tegasnya.

Untuk menghadapi krisis ini, ReforMiner Institute mengusulkan beberapa langkah strategis :

1. Kerugian tidak boleh hanya ditanggung APBN. Pertamina harus merelakan marginnya, dan masyarakat harus siap menghadapi penyesuaian harga.

2. Mendorong transportasi publik listrik dan memperluas jaringan pengumpan (feeder) di kota satelit.

3. Membangun transmisi antar-pulau untuk mengatasi kelebihan pasokan di Jawa dan pemadaman di luar Jawa.

"Konflik Iran-Amerika harus menjadi ember air dingin yang membangunkan kita. Kita punya potensi untuk berdaulat di 2040, tapi yang kurang adalah kemauan untuk bergegas melakukan perbaikan nyata," tutup Komaidi. []

Di Balik Capaian 1,1 Miliar Porsi, Ahli Ingatkan Ancaman Alergi dan Keracunan di Program MBG

NASIONAL

DN November 14, 2025

Jakarta, panaxpose.com - Wartawan senior Bambang Harimurti (BHM) menyoroti peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut BHM, keterlibatan Polri bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang bisa menjadi bumerang bagi program ambisius ini.

Dalam pemaparannya, BHM mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kegagalan eksekusi program yang dinilainya baik.

"Mimpi buruk saya adalah kalau program yang baik ini, gara-gara dalam eksekusi ada masalah, malah berbalik menjadi bumerang," ujar BHM, Rabu 12 November 2025, dalam diskusinya di program INANEWS.

Ia mencontohkan kasus di India, negara yang menjadi inspirasi program ini, di mana satu sekolah pernah mengalami tragedi 22 anak meninggal akibat keracunan makanan. "Ada waktu yang nyuci alat masak, ada zat kimia. Wah, skandal besar," kenang BHM.

BHM juga mengingatkan soal karakteristik fisiologis masyarakat Indonesia. "Mayoritas orang Indonesia itu alergi susu. Jadi kalau tahu-tahu dipaksain minum susu, diare dia," tegasnya.

Pengalaman pribadi BHM memperkuat peringatan ini. Ketika ia membantu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di rumahnya dan memberikan susu, banyak anak yang mengalami diare. "Akhirnya kita ganti kacang hijau," katanya.

Masalah serupa juga terjadi dengan alergi kacang yang bisa berakibat fatal. "Sekarang misalnya alergi kacang itu, anak-anak bisa mati kalau makan kacang," peringatannya.

BHM menilai keterlibatan Polri dalam program MBG saat ini masih bersifat transisi.

"Polisi ini sekarang transisi. Karena ini hal yang baru, kalau dilaksanakan tidak dengan benar bisa mengakibatkan masalah keamanan, makanya intel harus masuk," jelasnya.

Kendati begitu, BHM menyinggung keunggulan Polri dalam mengelola SPPG yang menurutnya, terletak pada kemampuan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat.

"Polri termasuk Indonesia yang jagoan dalam soal standar operasional, apalagi SPPG POLRI itu kemarin mendapat apresiasi Presiden Prabowo yang pengelolaannya paling baik," katanya.

Ia mengusulkan beberapa protokol penting dalam hal pelaksanaan program MBG ini diantaranya ; Sekolah harus mencatat siswa yang memiliki alergi makanan tertentu. Sebelum pemberian makanan, harus dikonfirmasi dulu potensi alergi. Guru-guru harus dilatih mengenali gejala dan respons cepat jika ada masalah kesehatan. Prosedur cuci tangan dan penanganan darurat harus diajarkan dengan jelas.

"Jika perlu tambahan suplemen makanan untuk anak-anak seperti vitamin yang fungsinya untuk menekan angka stunting," ujar Bambang mantan Pemred Tempo.

Data terbaru menunjukkan program ini telah menjangkau 29,6 juta penerima manfaat, dengan 9.406 dapur SPPG beroperasi di 514 kabupaten/kota. Yang lebih mengesankan, model SPPG yang dikelola POLRI berhasil mencatat tingkat keamanan pangan 99,1% dengan waktu distribusi rata-rata hanya 2,3 jam.

BHM membandingkan keterlibatan Polri dengan konsep "community policing" (kepolisian warga) yang ia pelajari di Jepang.

Disana, polisi tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat, termasuk membantu anak-anak mengerjakan PR.

Menurutnya di Jepang, keamanan itu bukan hanya tugas Polisi, tapi juga peran serta aktif masyarakat membantu menciptakan keamanan untuk seluruh masyarakat.

"Jadi sama halnya dengan Program MBG yang ditujukan untuk keperluan masyarakat ini. Masyarakat harus bisa berkontribusi untuk mewujudkan program MBG yang aman dan bermanfaat," katanya.

BHM menekankan pentingnya pengelolaan narasi publik untuk program MBG yang menyentuh 80 juta anak dan lebih dari 100 juta orang tua.

"Dari sisi narasi, kan bahaya 100 juta orang ini kalau tidak dimanage soal isu MBG yang berkembang, tugas Polisi itu menjadi katup pengaman agar tidak meledak akibat dari isu negatif yang muncul, pertama SPPG POLRI ini menjadi contoh bagi SPPG lainnya, kemudian menjadi pembimbing setelahnya posisi POLRI bisa menjadi pengawas," katanya.

Ia menggunakan analogi film India yang durasinya 3 jam. "Mungkin 2 jam 45 menit jagoan kalah terus, tapi 15 menit terakhir menang. Dan ketika orang selesai nonton, yang diingat ya 15 menit terakhir," jelasnya.

Strategi komunikasi yang diusulkan BHM adalah jujur mengakui masalah yang terjadi, lalu menunjukkan solusi dan pembelajaran dari setiap insiden.

"Kalau ada anak keracunan atau masuk rumah sakit, kita beritakan. Tapi ketika anak itu sudah sembuh dan pulih, kita angkat lagi ceritanya, dan jadikan momen edukasi," ujarnya.

BHM menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makan, melainkan investasi kesehatan jangka panjang.

Ia mengutip data World Food Organization (lembaga PBB) yang menyebutkan bahwa investasi 1 USD dalam program makan bergizi menghasilkan return 9 USD bagi generasi penerima manfaat MBG ini di tahun 2045 nanti.

"Kalau kita investasi ke orang sampai dapat sarjana, baru produktif berapa tahun, kena serangan jantung, biaya BPJS serangan jantung bisa ratusan juta. Negara rugi," paparnya, menyoroti masalah obesitas dan penyakit degeneratif yang kini menyerang usia produktif.

Harymurti mengungkapkan, SPPG POLRI berhasil mencapai efisiensi 15-20% lebih tinggi dibandingkan model konvensional.

"Biaya per porsi hanya Rp 12.500, sementara model Kemenkes Rp 15.200. Dalam skala miliar porsi, ini penghematan yang sangat signifikan," paparnya.

Perbedaan ini terjadi karena sistem berlapis yang dilakukan Satuan Pelaksana (SPPG) lain, di mana banyak "kuarteg" (perantara) mengambil keuntungan sebelum makanan sampai ke anak-anak.

BHM berharap pengalaman Polri dalam mengawal MBG dapat menjadi pembelajaran bagi SPPG lainnya, sehingga program yang digadang-gadang dapat mengubah masa depan generasi Indonesia ini benar-benar terlaksana dengan baik dan aman. []

Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Gelar Diskusi Publik: Siapa Penentu Masa Depan SDM Muda di Era Industri 5.0?

NASIONAL PERISTIWA

DN Oktober 22, 2025

Jakarta, penaxpose.com | Dalam momentum menjelang Hari Sumpah Pemuda, semangat kebangkitan generasi muda kembali digaungkan oleh Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Organisasi kepemudaan ini akan menggelar Diskusi Publik bertajuk “Menyongsong Industri 5.0: Siapa yang Bertanggung Jawab Menyiapkan SDM Muda Indonesia?” pada Selasa, 28 Oktober 2025, bertempat di Balai Kota DKI Jakarta.

Sekitar 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, aktivis pemuda, dan masyarakat umum diperkirakan akan hadir. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membangun dialog antara pemerintah, DPRD, dan dunia industri dalam menyiapkan SDM muda yang tangguh dan kompetitif menghadapi tantangan Industri 5.0 — sebuah era yang menuntut perpaduan harmonis antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Menghadirkan Tiga Pilar Narasumber

Diskusi ini akan menghadirkan tiga sosok penting yang mewakili tiga elemen kunci pembangunan SDM, yakni:

Syaripudin – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta
Farah Savira – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta
H. Kus Junianto, S.E. – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APKLINDO

Selain itu, turut dijadwalkan hadir Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta H. Ahmad Abu Bakar, serta Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Najih Prasetiyo yang akan memberi pandangan strategis tentang arah pembangunan SDM nasional.

Menjawab Tantangan, Menyatukan Gagasan

Ketua Pelaksana Diskusi, Rhomadoni, S.E., mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum akademik, tetapi gerakan pemikiran untuk menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan yang berubah cepat.

“Industri 5.0 bukan hanya soal robot, AI, atau teknologi tinggi. Tapi tentang manusia yang mampu berpikir kreatif, berkolaborasi, dan beradaptasi. Pemuda harus jadi motor perubahan, bukan penonton,” tegas Rhomadoni.

Diskusi ini akan membedah berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan penguatan SDM berbasis kompetensi, tantangan kerja fleksibel di era digital, hingga sinergi antara pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi profesi.

Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045

Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata organisasi dalam membangun SDM unggul, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Diharapkan, hasil diskusi publik ini dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kolaboratif, untuk memperkuat ekosistem SDM adaptif di DKI Jakarta dan nasional.

“Semangat Sumpah Pemuda harus kita hidupkan kembali, tapi dalam konteks baru — semangat inovasi, sinergi, dan kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi,” tutup Rhomadoni penuh optimisme.

🟠 Diskusi Publik Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta
🗓️ Selasa, 28 Oktober 2025
📍 Balai Kota DKI Jakarta
👥 Peserta: Mahasiswa, Pelajar, Aktivis, dan Masyarakat Umum

Tim Panitia Diskusi Publik PWPM DKI Jakarta

Infrastruktur Energi Ramah Lingkungan, Langkah Nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran

NASIONAL

DN Oktober 18, 2025

Jakarta, penaxpose.com - Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur nasional di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah mengambil langkah strategis dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) serta instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa kerja sama teknis antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Danantara Indonesia terkait pembangunan PLTSa sudah mencapai kesepakatan.

Ia menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur di Jakarta yang lebih matang dibanding daerah lain menjadi modal utama keberhasilan proyek ini.

“Kami sudah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Danantara dan telah mencapai kesepakatan. Infrastruktur Jakarta memang lebih siap dibandingkan daerah lain, sehingga proyek ini memiliki peluang besar untuk berhasil,” ujar Pramono.

Dengan volume sampah harian di Ibu Kota yang mencapai 7.700 hingga 8.000 ton dan cadangan timbunan sebesar 55 juta ton di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Jakarta berpotensi mengoperasikan beberapa proyek PLTSa secara bersamaan.

“Jika kita membangun PLTSa dengan kapasitas input sekitar 2.500 hingga 3.000 ton per unit, maka Jakarta bisa memiliki empat hingga lima PLTSa. Setiap PLTSa diperkirakan mampu menghasilkan listrik sekitar 35 MegaWatt,” tambah Pramono.

Selain itu, minat investor dan operator internasional terhadap proyek ini sangat tinggi. Potensi pasar energi di Jakarta dan kesiapan teknis proyek menjadikannya sangat menarik bagi berbagai pihak.

“Banyak investor, terutama kontraktor dan operator besar dunia, sangat berharap dapat terlibat dalam proyek ini di Jakarta,” jelas Pramono.

Yang menarik, proyek PLTSa ini diproyeksikan tidak memerlukan skema tipping fee jika tarif listrik yang dihasilkan sesuai dengan standar, yakni sekitar 20 sen per kWh.

“Jika tarif listriknya sesuai, sekitar 20 sen per kWh, maka kami yakin bisa menjalin kerja sama dengan PLN tanpa perlu skema tipping fee,” tutup Pramono.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung untuk proyek instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2026.

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa kesiapan akses jalan, drainase, dan lahan seluas lebih dari lima hektare di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut.

“Kami akan menambah infrastruktur penunjang seperti pasokan air bersih dan akses jalan yang memadai. Saya juga telah meminta PDAM dan dinas terkait untuk menyiapkan dukungan penuh,” ujar Maesyal.

Proyek PSEL yang sepenuhnya dibiayai oleh investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dengan nilai investasi mencapai Rp 2 triliun ini diperkirakan memerlukan waktu pembangunan antara 18 hingga 24 bulan dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2028.

Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Jakarta dan Tangerang menjadi wujud nyata sinergi antardaerah dalam mendukung program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan pengelolaan lingkungan dan transisi energi bersih sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Rill/Red

Indonesia Melaju Penuh Optimisme di Bawah Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran

NASIONAL

DN Oktober 18, 2025

Jakarta, penaxpose.com - Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, optimisme terhadap masa depan Indonesia kian menguat.

Berbagai capaian ekonomi, sosial, dan diplomasi menegaskan bahwa fondasi pembangunan yang diletakkan pemerintahan saat ini berhasil memperkuat daya tahan nasional sekaligus memperluas pengaruh Indonesia di kancah global.

Para pengamat menilai, kerja nyata pemerintah selama setahun terakhir telah menghadirkan perubahan signifikan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu, menilai kinerja ekonomi Indonesia selama setahun terakhir menunjukkan capaian yang luar biasa.

Menurutnya, turunnya angka kemiskinan hingga 8,47 persen per Maret 2025 menjadi bukti konkret bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan di jalur yang benar.

Ia menyebut angka tersebut merupakan capaian terendah sejak krisis moneter 1998. “Pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya. Ini bukti bahwa kebijakan fiskal dan sosial pemerintah berjalan efektif,” ujarnya.

Perdana juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12 persen, melampaui ekspektasi banyak kalangan.

Ia menyebut capaian ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom, namun hasilnya menunjukkan bahwa program pemerintah berhasil mendorong konsumsi domestik, investasi, dan produktivitas nasional.

“Pertumbuhan ini tergolong sangat luar biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan stimulus fiskal yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah, seperti tambahan likuiditas Rp200 triliun dan alokasi Rp30 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) serta program magang nasional, akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam waktu dekat.

Berdasarkan simulasi Great Institute, kebijakan ini diprediksi mampu menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 hingga 0,58 persen dalam enam bulan ke depan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus pakar hubungan internasional, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., menilai arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Ia menyebut, diplomasi ekonomi menjadi langkah strategis yang telah membuahkan hasil konkret. “Kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara di awal masa pemerintahannya menghasilkan potensi investasi sekitar Rp380 triliun. Ini menunjukkan diplomasi ekonomi Indonesia semakin efektif dan produktif,” jelas Angel.

Selain diplomasi ekonomi, Angel juga menyoroti kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian global. Ia menyebutkan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia semakin diakui.

“Di Sidang Majelis Umum PBB dan KTT Perdamaian Gaza, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung perdamaian di Palestina dan menjaga stabilitas global. Ini menunjukkan Indonesia tidak pernah mundur dari amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia,” tuturnya.

Ekonom senior Drajad Wibowo turut menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan menjadi motor utama kebangkitan nasional dalam setahun terakhir.

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih dinilainya telah memberi dampak langsung bagi masyarakat bawah.

“Program Makan Bergizi Gratis mendorong peningkatan aktivitas ekonomi rakyat, terutama di sektor pangan dan UMKM,” ungkap Drajad.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat merupakan pencapaian besar.

Sinergi antara program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. “Pemerintah tidak hanya menjaga angka, tapi benar-benar memastikan rakyat merasakan hasil pembangunan,” ujarnya.

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kerja nyata, keberanian, dan visi besar mampu membangun optimisme baru. Indonesia kini melangkah dengan lebih percaya diri menuju masa depan yang makmur, berdaulat, dan berkeadilan. Rill/Red

Kolaborasi Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

NASIONAL

DN Oktober 15, 2025

Jakarta, penaxpose.com - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian nyata di sektor pangan, energi, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berhasil menekan impor, memperkuat produksi dalam negeri, serta menghadirkan program sosial berskala nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok beras nasional kini lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, menandai berakhirnya impor beras medium.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kita masih impor. Sekarang tidak lagi. Ini hasil dari gagasan besar Bapak Presiden RI,” ujarnya

Ia menuturkan, pemerintah telah mencabut 240 aturan penghambat dan menerbitkan 17 regulasi strategis dalam 10 bulan terakhir. Kementerian Pertanian juga memperkuat tata kelola yang bersih dan tegas terhadap korupsi dan mafia pangan.

Kebijakan penyederhanaan pupuk serta kolaborasi lintas lembaga mendorong kenaikan produksi. Bahkan, Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia mencapai 33,1 juta ton pada November. Pemerintah menaikkan HPP gabah menjadi Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg, meningkatkan pendapatan petani hingga Rp113 triliun.

“Dulu kita impor 7 juta ton, sekarang negara lain ingin impor dari Indonesia,” kata Amran.

Di sektor energi, kebijakan mandatori biodiesel B40 menghemat devisa sebesar USD17,19 miliar atau Rp271,78 triliun serta menyerap hampir 2 juta tenaga kerja.

“Pada tahun 2025, kita sudah mandatori biodiesel B40, dan tahun depan direncanakan B50,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyajikan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bagi hampir 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, meliputi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aries Marsudiyanto, menyebut Indonesia bergerak lebih cepat dibandingkan negara-negara yang lebih dulu menjalankan kebijakan makan gratis.

"Program makan bergizi gratis sudah ada di lebih dari 76 negara selama puluhan tahun. Contohnya Brazil dari tahun 1955 dengan penerima 40 juta selesai dalam waktu 11 tahun," ujar Aries

"Di Indonesia program MBG belum setahun sudah 30 juta penerima manfaat dan 1 miliar nampan. Ini kalau 30 juta kurang dalam kurang dari 1 tahun. Maka artinya mencapai 6x penduduk Singapura," lanjutnya.

Pemerintah juga berhasil memperkuat diplomasi ekonomi dengan Jepang, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi melalui investasi strategis di sektor energi dan hilirisasi.

Serangkaian capaian ini menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran bekerja fokus, terukur, dan berdampak nyata bagi rakyat, sekaligus meletakkan fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. Rill/Red

Pemda Perkuat Evaluasi, Program MBG Terus Dijalankan dengan Standar Aman

NASIONAL

DN September 25, 2025

Jakarta, penaxpose.com - Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia bergerak cepat melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini menjadi jawaban atas kekhawatiran publik, sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi tetap aman dikonsumsi para siswa.

Di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Wakil Wali Kota Agus Haris turun langsung meninjau dapur MBG yang tersebar di beberapa wilayah.

Pemeriksaan difokuskan pada kualitas bahan baku, penyimpanan, hingga standar kebersihan alat makan. Ia menegaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan bersama seluruh kepala dapur, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kepala sekolah penerima manfaat.

“Langkah ini penting, untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman dan layak konsumsi. Sudah satu bulan berjalan, jadi saatnya kita mendengar laporan langsung dan melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Agus Haris.

Keseriusan pengawasan juga terlihat di Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Wali Kota Muhammad Sinen meninjau dapur MBG di SPN Polda Maluku Utara sekaligus mendistribusikan makanan ke sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga kandungan gizi, kebersihan, hingga ketepatan waktu distribusi.

“Terlepas dari kesiapan makanannya harus betul-betul memerhatikan kandungan gizi yang baik serta waktu distribusi harus dijaga agar tidak terlambat. Program MBG ini harus berlanjut, karena sangat membantu masyarakat dan dunia pendidikan,” ujarnya.

Di Surabaya, komitmen mutu ditunjukkan Dapur Nikmat Barokah, mitra utama SPPG. Setiap hari hampir 4.000 porsi makanan bergizi diproduksi dengan standar kebersihan tinggi dan distribusi yang dijadwalkan agar tetap segar ketika sampai ke sekolah.

Owner Dapur Nikmat Barokah, Yayuk Eko Agustin, menegaskan kualitas adalah prioritas utama.

“Kami tidak akan pernah berkompromi soal kualitas bahan makanan untuk program MBG ini. Standar operasional kami di atas rata-rata, demi memastikan setiap hidangan aman dan bergizi untuk anak-anak,” ungkapnya.

Langkah-langkah evaluasi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya ditangani di tingkat pusat, tetapi juga diawasi langsung oleh pemerintah daerah.

Dengan keterlibatan kepala daerah, satgas MBG, hingga mitra penyedia makanan, program ini dipastikan terus berjalan dengan standar keamanan yang lebih ketat.

Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan program MBG. Menurutnya, setiap kendala yang muncul harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan.

“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” ujarnya.

Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa, sekaligus meringankan beban orang tua.

Meski diwarnai kendala teknis di beberapa wilayah, berbagai daerah kini menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan agar setiap siswa mendapat manfaat maksimal dari program nasional ini. Rill/Red

Ketua PJI: Demonstrasi Damai Tunjukkan Kedewasaan Demokrasi

NASIONAL PERISTIWA

DN September 04, 2025

Balikpapan – Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kalimantan Timur, Jerison Togelang, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan, TNI, Polri, serta seluruh peserta aksi yang telah menyuarakan aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai dengan aturan hukum.

Dalam keterangannya, Jerison menilai bahwa demonstrasi damai merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. “Saya sangat menghargai aksi damai ini. Para demonstran telah menunjukkan kedewasaan dengan menyampaikan pendapat tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, yang mampu menjaga situasi tetap kondusif tanpa terjadi insiden yang merugikan masyarakat.

Ketua PJI yang akrab disapa Bucek itu berharap aksi ini bisa menjadi teladan bagi kegiatan serupa di kemudian hari. “Kami ingin mendorong dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat agar setiap aspirasi dapat tersampaikan dengan baik,” tambahnya.

Dengan keberhasilan aksi damai ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Balikpapan semakin terbuka, sehingga iklim demokrasi yang sehat dan harmonis dapat terus terjaga. []

KOKAM DKI: Pemuda Muhammadiyah Garda Depan Ketahanan Sosial

NASIONAL

DN Agustus 30, 2025

Jakarta, penaxpose.com - Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) DKI Jakarta menegaskan kesiapannya untuk terus memperkuat sinergi bersama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Ahsan Pasinringi, Anggota Investigasi & Arbitrase (INVAR) KOKAM DKI, yang menilai kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan aparat penegak hukum sangat penting agar potensi generasi muda dapat tersalurkan ke arah yang produktif.

Ahsan menekankan, pemuda memiliki energi besar yang apabila tidak diarahkan bisa menimbulkan dampak negatif, mulai dari penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, hingga terpapar paham radikalisme.

“KOKAM hadir untuk menjadi pagar sekaligus penggerak agar anak muda tidak salah langkah. Dengan pembinaan, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial, kami berupaya melahirkan generasi yang tangguh, sehat, dan berintegritas. Dalam hal ini, sinergi dengan Polri sangat krusial, karena Polri adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kerja sama KOKAM dengan Polri bukan hanya sebatas pengamanan acara, melainkan juga mencakup pengembangan kapasitas pemuda. Program yang dirancang meliputi pelatihan kedisiplinan, literasi hukum, hingga partisipasi aktif dalam aksi-aksi kemanusiaan.

“Pemuda Muhammadiyah harus tampil di garis depan, bukan hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga dalam isu sosial, lingkungan, serta ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tambah Ahsan.

Dalam waktu dekat, KOKAM DKI akan menggelar sejumlah agenda besar. Salah satunya kegiatan sosial di Kepulauan Seribu yang akan melibatkan 300–500 anggota, sebagai bagian dari rangkaian menuju Milad KOKAM pada 1 Oktober 2025. Selain itu, KOKAM DKI juga dijadwalkan berperan dalam peringatan Hari Bermuhammadiyah pada 24 Agustus 2025.

Mengusung semangat Trilogi KOKAM kebencanaan, kemanusiaan, dan ekologi Ahsan menegaskan KOKAM DKI siap menjadi mitra strategis Polri dalam memperkokoh ketahanan sosial dan stabilitas kamtibmas.

“Kami ingin KOKAM tidak semata dikenal sebagai pengamanan internal Muhammadiyah, tetapi juga sebagai mitra Polri yang berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menumbuhkan optimisme generasi muda,” pungkasnya. Rill/Red

YLKI Kritik Pemblokiran 122 Juta Rekening Dormant: Abaikan Hak Konsumen

EKONOMI NASIONAL

DN Agustus 23, 2025

Jakarta, penaxpose.com – Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sebanyak 122 juta rekening dormant atau tidak aktif menjadi problematika di masyarakat.

Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, menilai langkah PPATK prematur dan mengabaikan prinsip due process serta perlindungan hak-hak dasar konsumen.

"Kami tidak menampik bahwa upaya pemberantasan money laundering dan pendanaan terorisme,serta judi online ( judol) itu penting. Namun, caranya tidak boleh dengan mengorbankan hak-hak nasabah yang sudah menaruh kepercayaannya pada sistem perbankan," ucap Rio Priambodo saat podcast disalah satu media pada Jumat 22 Agustus 2025.

Rio memaparkan sejumlah poin terkait pemblokiran rekening yang bisa disebut sporadis. Menurutnya, pemblokiran yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya merupakan bentuk pelanggaran prinsip keadilan prosedural terhadap nasabah.

"Nasabah sama sekali tidak diberi tahu dan PPATK tidak melakukan literasi keuangan kepada nasabah. Ini membalikkan prinsip presumption of innocence, di mana nasabah yang justru harus membuktikan diri mereka tidak bersalah. Ini sangat menyulitkan, terutama bagi masyarakat biasa, orang tua, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil," ujarnya.

Menurut Rio, PPATK seharusnya memberikan waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum rekening diblokir.

“Sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi. Kami mendukung PPATK dalam rangka memberantas judi online. Pertanyaannya pemain judi online itu justru aktif rekeningnya ada mutasi uang keluar masuk. Lantas jika rekening tidak aktif selama beberapa bulan apakah bisa disebut terindikasi sebagai rekening judol,” kata Rio.

Ia juga menyoroti ketiadaan kriteria yang transparan terhadap pemblokiran rekening tersebut dan proses mekanisme banding yang mudah untuk nasabah menyanggah.

YLKI juga menekankan pentingnya selektivitas PPATK dalam memblokir rekening agar tidak merugikan nasabah yang sengaja menyimpan dana dalam jangka panjang dan menekankan bahwa dana nasabah harus tetap aman dan nyaman.

YLKI meminta agar proses pembukaan kembali rekening yang sudah diblokir tidak menyulitkan konsumen.

"Apakah semua rekening yang tidak aktif otomatis melakukan tindakan melanggar hukum. Lalu, proses pembukaan blokirnya PPATK agar tidak mempersulit yang akhirnya ini menjadi hukuman bagi nasabah yang tidak bersalah, prinsip konsumen untuk menyimpan uangnya di bank itu karena merasa aman, bukan malah sekarang menjadi hal menakutkan," tambah Rio.

Rio khawatir kebijakan ini justru kontra-produktif dengan program inklusi keuangan pemerintah.

"Ketakutan bahwa dana mereka bisa dibekukan sewaktu-waktu akan membuat masyarakat khawatir menabung di bank. Mereka bisa kembali menyimpan uang di bawah bantal. Ini kemunduran besar bagi literasi dan inklusi keuangan," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa YLKI menerima banyak pengaduan dari nasabah yang dirugikan.

"Mulai dari yang tidak bisa membayar biaya rumah sakit, mengambil uang untuk kebutuhan darurat, hingga kesulitan mengurus rekening warisan. Dampaknya sangat nyata dan merugikan."

Pentingnya Transparansi dan Literasi Keuangan Oleh PPATK

Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% pada Kuartal II 2025. Rio menekankan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen sebagai tulang punggung konsumsi domestik.

"Pertumbuhan ekonomi yang bagus ini salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang tidak tepat justru mengikis kepercayaan dan daya beli mereka," imbaunya.

Daya beli masyarakat saat ini akibat pemblokiran ini bisa dikatakan menurun, jika menurut ukuran YLKI berdasarkan aduan konsumen yang masuk.

"Sampai dengan september 2025, memasuki kuartal II , YLKI baru menerima sekitar 500 aduan konsumen, artinya bisa dikatakan daya beli masyarakat menurun. Sebab kita mengukur jika aduan konsumen meningkat artinya terjadi banyak transaksi dan aduan itu terjadi karena crowded diproses transaksi yang dilakukan konsumen," kata Rio.

YLKI merekomendasikan pentingnya literasi dan transparansi oleh PPATK dan harus terbuka tentang parameter yang digunakan dasar pemblokiran rekening tersebut.

"Penerapan sistem peringatan, bank wajib mengirimkan peringatan resmi sebelum memblokir rekening dan itu harus melalui proses verifikasi. YLKI menyarankan verifikasi nasabah dibagi menjadi tiga klasifikasi seperti merah, kuning dan hijau," katanya.

YLKI mengusulkan pembukaan hotline crisis center untuk membantu konsumen yang ingin mendapatkan informasi atau memulihkan rekening yang diblokir, serta memastikan bahwa dana konsumen tetap aman dan utuh.

"Kami mendorong dialog terbuka antara PPATK, OJK, perbankan, dan asosiasi konsumen. Tujuannya bukan untuk membatalkan kebijakan, tetapi menyempurnakannya agar lebih adil, transparan, dan tidak merugikan rakyat kecil," pungkas Rio Priambodo.

Kebijakan pemberantasan kejahatan keuangan dinilai tidak boleh berjalan dengan mengorbankan hak-hak nasabah yang sah. Kolaborasi dan pendekatan yang lebih cerdas menjadi kunci untuk menciptakan sistem keuangan yang aman sekaligus melindungi konsumen. []

Perkuat Kerukunan Umat Beragama, KNPI Tangsel Siap Kolaborasi dengan Ormas

NASIONAL

DN Agustus 01, 2025

Jakarta, penaxpose.com - Sekretaris KNPI Tangsel menyampaikan bahwa masyarakat dan organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting yang dimiliki bangsa. Kehadirannya sangat vital dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama berkaitan dengan kebhinekaan.

Perjalanan masa depan bangsa tergantung bagaimana generasi mudanya mampu menyiapkan diri dalam menyikapi deras arus perubahan global. Perubahan yang mau tidak mau harus kita terima dan jangan sampai mereduksi semangat kita dalam menjaga toleransi dan silaturami kita sebagai anak bangsa. Hal tersebut adalah cerminan dan jati diri kita sebagai bangsa, yakni Pancasila yang menghendaki kita untuk tetap menjaga kerukunan dan semangat toleran, menyikapi hal tersebut ke depannya KNPI Tangsel akan melakukan langkah penguatan kerukunan beragama bersama organisasi kemasyarakatan lainnya dengan fokus kepada penguatan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris KNPI Tangsel mengapresiasi pemerintah dan telah berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam Asta Cita. Dukungan tersebut sangat penting karena di masa mendatang, generasi muda lah yang akan menikmati buah perjuangan kepemimpinan saat ini.

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi hal yang penting dalam tolak ukur peningkatan ekonomi nasional.

Dalam menangkal intoleransi dan radikalisme semua elemen harus terlibat dan KNPI harus terlibat aktif dalam upaya deradikalisasi atau kontra radikalisasi. Hal tersebut untuk membendung agar tidak terjangkitnya kepada kalangan anak muda Indonesia.

Tantangan nyata Indonesia saat ini dan di masa depan adalah Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme (IRT). Penyebaran virus IRT menjadi momok menakutkan bagi pemerintah dan masyarakat karena banyak menjangkit pada kalangan muda. Padahal Indonesia sedang mempersiapkan masa yang diyakini sebagai masa “Indonesia Emas 2045”, di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dan tertinggi kelima di dunia.

Penyelesaian persoalan tersebut tentu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan sendiri dan dibutuhkan keterlibatan semua komponen bangsa, terutama anak-anak muda lintas agama dan golongan. []

KNPI Kepulauan Seribu Serukan Penguatan Toleransi untuk Hadapi Tantangan Indonesia Emas 2045

NASIONAL PERISTIWA

DN Juli 25, 2025

Jakarta, penaxpose.com - Hilmansyah selaku Sekretaris KNPI Kepulauan Seribu menyampaikan bahwa masyarakat dan organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting yang dimiliki bangsa. Kehadirannya sangat vital dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama berkaitan dengan kebhinekaan.

Perjalanan masa depan bangsa tergantung bagaimana generasi mudanya mampu menyiapkan diri dalam menyikapi deras arus perubahan global. Perubahan yang mau tidak mau harus kita terima dan jangan sampai mereduksi semangat kita dalam menjaga toleransi dan silaturami kita sebagai anak bangsa. Hal tersebut adalah cerminan dan jati diri kita sebagai bangsa, yakni Pancasila yang menghendaki kita untuk tetap menjaga kerukunan dan semangat toleran, menyikapi hal tersebut ke depannya KNPI Kepulauan Seribu akan melakukan langkah penguatan kerukunan beragama bersama organisasi kemasyarakatan lainnya dengan fokus kepada penguatan kesejahteraan masyarakat.

KNPI mengapresiasi pemerintah dan telah berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam Asta Cita. Dukungan tersebut sangat penting karena di masa mendatang, generasi muda lah yang akan menikmati buah perjuangan kepemimpinan saat ini.

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi hal yang penting dalam tolak ukur peningkatan ekonomi nasional.

Penyelesaian persoalan tersebut tentu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan sendiri dan dibutuhkan keterlibatan semua komponen bangsa, terutama anak-anak muda lintas agama dan golongan. []