Perkuat Ketahanan Pangan, Pengurus Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Parungpanjang Resmi Dilantik

Perkuat Ketahanan Pangan, Pengurus Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Parungpanjang Resmi Dilantik
     


​BOGOR, penaxpose.com – Dewan Pengurus Kecamatan (DPK)  dan Koordinasi Desa (Kordes)Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kecamatan Parungpanjang resmi dikukuhkan dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Kecamatan Parungpanjang, Jumat (19/06/2026). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPD TMI Kabupaten Bogor, H. Cecep Gogom, S.Ag., M.Pd.

​Kehadiran organisasi ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat perjuangan meningkatkan taraf hidup para petani, dan pelaku usaha sektor pertanian di wilayah Parungpanjang dan sekitarnya.

​Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Parungpanjang, antara lain Camat Parungpanjang Drs. Chairuka Judhyanto, M.Si.; Kapolsek Parungpanjang Kompol Muhamad Taufik, S.H., M.H.; serta Danramil 0621-23/PP Kapten INF Junaedi, S.Sos., M.I.P. Hadir pula Kepala Desa Gorowong, Ruly Akbar, S.IP,, yang mewakili Ketua APDESI Parungpanjang,jajaran pengurus DPD TMI Kabupaten Bogor,serta kordes 11 desa sekecamatan Parungpanjang 

​Ketua DPK TMI Kecamatan Parungpanjang terpilih, Eman Suherman, yang dalam strukturnya didampingi oleh Sekjend Indra Saftaji menegaskan komitmennya. Ia menyatakan bahwa TMI hadir sebagai wadah yang siap mengadvokasi, mendampingi, dan memfasilitasi kebutuhan para petani demi mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan mereka.

​"Program utama kami di Parungpanjang adalah bersinergi dengan kelompok tani demi mewujudkan swasembada pangan. Sebagai wujud nyata perhatian pemerintah, Alhamdulillah, pada hari Senin besok bantuan alat pertanian akan segera diturunkan. Salah satunya dialokasikan untuk Kelompok Tani Bubulak di Desa Pingku yang diketuai oleh kang Usmaedi," ujar Eman dalam sambutannya, Jumat (19/06).

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD TMI Kabupaten Bogor, H. Cecep Gogom, menggaris bawahi pentingnya peran strategis TMI dalam menjembatani kebutuhan petani secara berkelanjutan. 

​"Kami hadir untuk membantu meningkatkan swasembada pangan sesuai dengan tujuan presiden Prabowo Subianto agar masyarakat tani sejahtera sesuai amanat undang - undang dasar 1945 pasal 33,dan kami sangat bangga atas pengukuhan ini dengan hadirnya Muspika,pak Camat,pak Kapolsek dan Pak Danramil Parungpanjang",tambah Cecep

​TMI - Sinergi Bersama Pemerintah Daerah dan APDESI,Dukungan penuh juga mengalir dari jajaran pemerintah setempat. Camat Parungpanjang, Drs. Chairuka Judhyanto, M.Si., menyampaikan pesan mendalam agar kepengurusan yang baru dilantik ini tidak terjebak dalam aktivitas yang bersifat seremonial semata.
​"Jangan hanya berhenti setelah pelantikan, tetapi langsung turun ke lapangan dan bekerja nyata. Fokuslah mendukung program ketahanan pangan nasional. Pertanian adalah sektor masa depan yang nilainya akan terus meningkat," tegas Camat Parungpanjang.

​Ia juga mengajak generasi muda untuk mengubah paradigma dan mulai melirik sektor agribisnis modern. "Di negara-negara maju, pertanian modern justru dikelola oleh anak-anak muda. Kesuksesan bisa diraih melalui fokus dan ketekunan di sektor ini. Namun, saya juga mengingatkan agar para petani tidak melupakan kewajiban zakat dari hasil panennya, karena hal itu merupakan bagian dari keberkahan yang akan melipatgandakan hasil tani kita," imbuhnya.

​Di sisi lain, perwakilan APDESI Parungpanjang yang diwakili oleh Kades Gorowong, Ruly Akbar, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas mulai mengalirnya bantuan alat pertanian ke wilayah mereka. APDESI menyatakan siap bersinergi dan mendukung penuh seluruh program kerja yang digagas oleh DPK TMI Parungpanjang demi kemajuan desa.[]

Dari Kamojang ke Maluku, Panas Bumi Disebut Mampu Gerakkan Ekonomi Daerah

Dari Kamojang ke Maluku, Panas Bumi Disebut Mampu Gerakkan Ekonomi Daerah
     

Jakarta — Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Sarulla Operation Limited, Riza Pasikki, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai 24.000 megawatt (MW). Namun, hingga saat ini baru sekitar 2.740 MW atau sekitar 12 persen yang berhasil dimanfaatkan menjadi energi listrik.

Hal tersebut disampaikan Riza saat diwawancarai Pemimpin Redaksi INAnews TV, Helmi Romdhoni, dalam program Prime Time, Rabu (20/5/2026).

“Masih ada sekitar 88 persen yang belum dimanfaatkan. Potensinya masih sangat besar,” ujar Riza.

Menurutnya, panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang benar-benar terbarukan karena proses pengelolaannya bersifat siklikal. Fluida yang diproduksi dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik akan diinjeksikan kembali ke reservoir, dipanaskan ulang oleh magma, lalu kembali dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain itu, emisi karbon yang dihasilkan pembangkit panas bumi sangat rendah, hanya sekitar 0,1 persen dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas yang sama.

Riza menjelaskan, pengembangan panas bumi di Indonesia dimulai sejak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Garut, pada 1983. Hingga kini, lapangan panas bumi tersebut telah beroperasi lebih dari empat dekade. Potensi panas bumi terbesar Indonesia sendiri berada di sepanjang jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera.

Target Ambisius 5.200 MW

Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas panas bumi sebesar 5.200 MW dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Target tersebut hampir dua kali lipat dari total kapasitas panas bumi yang telah dibangun sejak Indonesia merdeka.

Target ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mencapai net zero emission pada 2060.

“Antara 2025 sampai 2034 ditargetkan penambahan 5.200 MW. Secara target, pemerintah memiliki ambisi yang besar,” kata Riza.

Terkendala Tarif dan Minim Insentif

Meski memiliki potensi besar, pengembangan panas bumi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi komersialisasi dan keekonomian proyek.

Riza menilai industri panas bumi merupakan sektor yang padat modal, padat teknologi, dan memiliki risiko eksplorasi tinggi. Di sisi lain, harga jual listrik panas bumi kepada PLN masih diatur pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.

“IRR proyek panas bumi saat ini sangat tidak atraktif, bahkan di bawah 5 persen. Karena itu, industri membutuhkan insentif dari pemerintah,” tegasnya.

Asosiasi Panas Bumi Indonesia mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai insentif fiskal, revisi tarif listrik panas bumi, serta kepastian regulasi yang konsisten guna mempercepat investasi di sektor ini.

Riza menyebut, pemerintah saat ini tengah mengkaji revisi terhadap Perpres Nomor 112 Tahun 2022 sebagai upaya memperbaiki iklim investasi energi baru terbarukan, termasuk panas bumi.

Luruskan Mitos di Masyarakat

Dalam kesempatan itu, Riza juga meluruskan sejumlah kekhawatiran masyarakat terkait pengembangan panas bumi.

Ia menegaskan bahwa aktivitas panas bumi tidak mengganggu cadangan air tanah karena reservoir panas bumi berada pada kedalaman sekitar 2.000 hingga 3.000 meter, jauh di bawah kedalaman sumur air masyarakat yang rata-rata hanya sekitar 100 meter.

Terkait penggunaan lahan, ia menjelaskan bahwa wilayah kerja panas bumi yang terlihat sangat luas di atas peta sebenarnya lebih banyak merujuk pada area bawah tanah. Sementara lahan permukaan yang dibuka untuk fasilitas produksi relatif kecil, umumnya tidak lebih dari 300 hektare.

“Berbeda dengan tambang terbuka batu bara yang membuka lahan dalam skala besar,” jelasnya.

Namun demikian, Riza mengakui industri panas bumi pernah mengalami insiden serius, salah satunya kasus paparan gas H2S di Sorik Marapi pada 2021 yang menyebabkan lima warga meninggal dunia.

“Itu menjadi kelemahan yang harus kami akui dan perbaiki. Sejak kejadian tersebut, tidak ada lagi fatality akibat paparan H2S,” katanya.

Pemantik Ekonomi Daerah

Riza menilai pengembangan panas bumi juga dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku yang masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik.

Ia mencontohkan keberhasilan Star Energy menemukan potensi panas bumi sebesar 60 MW di lapangan Hamiding, Maluku.

Menurutnya, peningkatan ketahanan listrik akan mendorong masuknya investasi industri, mulai dari pembangunan cold storage hingga smelter.

“Kalau ketahanan listrik di Maluku meningkat, investor akan lebih tertarik masuk. Geotermal bisa menjadi pemantik kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menghasilkan ekspor,” pungkasnya. (**)

Satu Tahun Berkiprah, Koperasi Merah Putih Desa Pingku Gelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025

Satu Tahun Berkiprah, Koperasi Merah Putih Desa Pingku Gelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025
     

BOGOR, penaXpose.com – Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) Desa Pingku menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Aula Kantor Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Selasa (05/05/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Koperasi Dr. Gojali Supiandi bersama jajaran pengurus. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Pingku H. Mad Nawin, Ketua BPD Suherman, Babinsa Desa Pingku Deni Lukmana, Pendamping Desa (PD) Bisma Arijona, PPL Desa Pingku Charum, para Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat.

Selain itu, RAT juga dihadiri sejumlah tokoh yang berkompeten dalam mendorong kemajuan koperasi, di antaranya Pembina UMKM dan Koperasi DPP ARUN Dr. Rita Satria, SE., SM, perwakilan DPD PPRI Bogor Heri, serta Penyuluh Pertanian IPB Dedik Suparjiono.

Dalam rapat tersebut, Ketua Koperasi Dr. Gojali Supiandi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2025. Ia menjelaskan bahwa selama satu tahun terakhir, koperasi masih fokus pada tahap pembentukan dan legalitas.

“Selama satu tahun ini kita masih dalam tahap pelaksanaan legalitas koperasi. Alhamdulillah, seluruh proses legalitas telah selesai hingga terbitnya SK dari Kemenkumham,” jelas Gojali.

Selanjutnya, ia juga memaparkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai landasan hukum bagi pengurus dan anggota koperasi. Dalam rapat tersebut disepakati simpanan pokok sebesar Rp25.000 dan simpanan wajib sebesar Rp20.000 sebagai kewajiban anggota.

Gojali menambahkan, untuk tahap awal kegiatan koperasi akan difokuskan pada sektor pertanian, mengingat potensi dan kearifan lokal yang dimiliki Desa Pingku.

“Untuk tahap awal, koperasi akan lebih fokus pada bidang pertanian, menyesuaikan dengan potensi desa yang ada,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan terkait AD/ART akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, sambil menunggu penambahan anggota baru.

Sementara itu, Kepala Desa Pingku H. Mad Nawin berharap koperasi ini dapat berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Gojali Supiandi, Koperasi Merah Putih Desa Pingku dapat berjalan dengan baik dan membawa kemajuan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan RAT berlangsung dengan lancar dan mendapat respons positif serta antusias dari para anggota dan masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Usai rapat, pengurus koperasi bersama kepala desa dan tamu undangan melakukan peninjauan ke Gedung Koperasi Merah Putih yang berada di lahan milik Pemda di Kampung Cipariuk RT 001/RW 001, Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

(Indra)

Alarm Keras Energi Nasional: Stok Tipis, Impor Tinggi, APBN Tertekan

Alarm Keras Energi Nasional: Stok Tipis, Impor Tinggi, APBN Tertekan
     


JAKARTA – Indonesia saat ini berada dalam kondisi kerentanan energi yang serius. Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz menjadi pengingat keras bagi pemerintah bahwa ketahanan energi nasional sedang berada di titik nadir.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengibaratkan kondisi saat ini seperti lampu lalu lintas yang sudah berwarna kuning. 

"Artinya hati-hati, jangan sampai menyentuh merah," ujar Komaidi dalam wawancara di Prime Time INAnews TV, Rabu (22/4/2026).

Data menunjukkan jurang yang lebar antara konsumsi dan produksi. Indonesia mengonsumsi 1,6 juta barel minyak per hari, namun produksi domestik hanya mampu menyuplai 600 ribu barel. Defisit 1 juta barel setiap harinya dipenuhi melalui impor yang seluruhnya melewati Singapura.

Kondisi ini diperparah dengan ancaman penutupan Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi bagi 13% impor minyak mentah dan 20% impor BBM Indonesia. Jika jalur ini terganggu, Indonesia terpaksa beralih mencari pasokan ke wilayah jauh seperti Texas, Amerika Serikat.

"Jarak tempuh dari Arab Saudi hanya 8–12 hari, sementara dari Amerika mencapai 45 hari. Padahal, cadangan operasional kita hanya cukup untuk 25 hari. Stok di sini habis sebelum barang dari Amerika sampai," jelas Komaidi.

Komaidi menyoroti fakta bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan yang tidak memiliki Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau cadangan energi milik negara. Selama ini, cadangan 25 hari yang sering disebut hanyalah stok operasional milik badan usaha seperti Pertamina, Shell, dan VIVO. 

Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki cadangan strategis untuk tiga hingga enam bulan, Indonesia sangat rentan terhadap gangguan distribusi global.

Storage minyak Indonesia sebagian besar (54%) terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Lokasi utamanya berada di Plumpang (Jakarta), Balongan, Kalimantan, serta pusat produksi di Riau (Dumai) dan Cilacap. Infrastruktur ini dikelola Pertamina dan badan usaha lain untuk mendukung pasokan BBM nasional.

Lonjakan harga minyak mentah dunia dari asumsi APBN sebesar $70 per barel menjadi aktual $90 per barel menciptakan lubang fiskal yang besar.

Komaidi menghitung setiap kenaikan $1 akan menambah defisit Rp6–7 triliun.

"Selisih $20 dikalikan Rp7 triliun, artinya ada beban tambahan sekitar Rp140 triliun. Itu baru dari subsidi BBM dan LPG," paparnya. 

Situasi LPG juga harus jadi perhatian serius, karena 70% pasokan diimpor dari dua wilayah yang sedang berkonflik: Amerika Serikat dan Timur Tengah. 

Dengan harga keekonomian Rp20.000 per kg dan harga jual subsidi Rp4.250 per kg, negara menanggung beban subsidi Rp15.000 untuk setiap kilogram LPG yang dikonsumsi masyarakat.

Di tingkat kebijakan, Komaidi menyayangkan revisi  UU Migas yang terbengkalai selama 14 tahun. Ketidakpastian hukum ini membuat investor asing lebih memilih berinvestasi di Afrika atau Malaysia. 

Selain itu, transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) terhambat oleh struktur pasar yang bersifat monopsoni, dimana PLN menjadi satu-satunya pembeli. 

"Kalau PLN tidak mau beli karena harga lebih tinggi dari biaya pokok mereka, pengembang EBT tidak punya pilihan. Jual ke siapa lagi, " tegasnya.

Untuk menghadapi krisis ini, ReforMiner Institute mengusulkan beberapa langkah strategis :

 1. Kerugian tidak boleh hanya ditanggung APBN. Pertamina harus merelakan marginnya, dan masyarakat harus siap menghadapi penyesuaian harga.

 2. Mendorong transportasi publik listrik dan memperluas jaringan pengumpan (feeder) di kota satelit.

 3. Membangun transmisi antar-pulau untuk mengatasi kelebihan pasokan di Jawa dan pemadaman di luar Jawa.

"Konflik Iran-Amerika harus menjadi ember air dingin yang membangunkan kita. Kita punya potensi untuk berdaulat di 2040, tapi yang kurang adalah kemauan untuk bergegas melakukan perbaikan nyata," tutup Komaidi. []

Di Balik Capaian 1,1 Miliar Porsi, Ahli Ingatkan Ancaman Alergi dan Keracunan di Program MBG

Di Balik Capaian 1,1 Miliar Porsi, Ahli Ingatkan Ancaman Alergi dan Keracunan di Program MBG
     

Jakarta, panaxpose.com - Wartawan senior Bambang Harimurti (BHM) menyoroti peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut BHM, keterlibatan Polri bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan untuk mengantisipasi risiko kesehatan yang bisa menjadi bumerang bagi program ambisius ini.

Dalam pemaparannya, BHM mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kegagalan eksekusi program yang dinilainya baik. 

"Mimpi buruk saya adalah kalau program yang baik ini, gara-gara dalam eksekusi ada masalah, malah berbalik menjadi bumerang," ujar BHM, Rabu 12 November 2025, dalam diskusinya di program INANEWS.

Ia mencontohkan kasus di India, negara yang menjadi inspirasi program ini, di mana satu sekolah pernah mengalami tragedi 22 anak meninggal akibat keracunan makanan. "Ada waktu yang nyuci alat masak, ada zat kimia. Wah, skandal besar," kenang BHM.

BHM juga mengingatkan soal karakteristik fisiologis masyarakat Indonesia. "Mayoritas orang Indonesia itu alergi susu. Jadi kalau tahu-tahu dipaksain minum susu, diare dia," tegasnya.

Pengalaman pribadi BHM memperkuat peringatan ini. Ketika ia membantu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di rumahnya dan memberikan susu, banyak anak yang mengalami diare. "Akhirnya kita ganti kacang hijau," katanya.

Masalah serupa juga terjadi dengan alergi kacang yang bisa berakibat fatal. "Sekarang misalnya alergi kacang itu, anak-anak bisa mati kalau makan kacang," peringatannya.

BHM menilai keterlibatan Polri dalam program MBG saat ini masih bersifat transisi. 

"Polisi ini sekarang transisi. Karena ini hal yang baru, kalau dilaksanakan tidak dengan benar bisa mengakibatkan masalah keamanan, makanya intel harus masuk," jelasnya.

Kendati begitu, BHM menyinggung keunggulan Polri dalam mengelola SPPG yang menurutnya, terletak pada kemampuan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat.

"Polri termasuk Indonesia yang jagoan dalam soal standar operasional, apalagi SPPG POLRI itu kemarin mendapat apresiasi Presiden Prabowo yang pengelolaannya paling baik," katanya.

Ia mengusulkan beberapa protokol penting dalam hal pelaksanaan program MBG ini diantaranya ; Sekolah harus mencatat siswa yang memiliki alergi makanan tertentu. Sebelum pemberian makanan, harus dikonfirmasi dulu potensi alergi. Guru-guru harus dilatih mengenali gejala dan respons cepat jika ada masalah kesehatan. Prosedur cuci tangan dan penanganan darurat harus diajarkan dengan jelas.

"Jika perlu tambahan suplemen makanan untuk anak-anak seperti vitamin yang fungsinya untuk menekan angka stunting," ujar Bambang mantan Pemred Tempo.

Data terbaru menunjukkan program ini telah menjangkau 29,6 juta penerima manfaat, dengan 9.406 dapur SPPG beroperasi di 514 kabupaten/kota. Yang lebih mengesankan, model SPPG yang dikelola POLRI berhasil mencatat tingkat keamanan pangan 99,1% dengan waktu distribusi rata-rata hanya 2,3 jam.

BHM membandingkan keterlibatan Polri dengan konsep "community policing" (kepolisian warga) yang ia pelajari di Jepang. 

Disana, polisi tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat, termasuk membantu anak-anak mengerjakan PR.

Menurutnya di Jepang, keamanan itu bukan hanya tugas Polisi, tapi juga peran serta aktif masyarakat membantu menciptakan keamanan untuk seluruh masyarakat. 

"Jadi sama halnya dengan Program MBG yang ditujukan untuk keperluan masyarakat ini. Masyarakat harus bisa berkontribusi untuk mewujudkan program MBG yang aman dan bermanfaat," katanya.

BHM menekankan pentingnya pengelolaan narasi publik untuk program MBG yang menyentuh 80 juta anak dan lebih dari 100 juta orang tua. 

"Dari sisi narasi, kan bahaya 100 juta orang ini kalau tidak dimanage soal isu MBG yang berkembang, tugas Polisi itu menjadi katup pengaman agar tidak meledak akibat dari isu negatif yang muncul, pertama SPPG POLRI ini menjadi contoh bagi SPPG lainnya,  kemudian menjadi pembimbing setelahnya posisi POLRI bisa menjadi pengawas,"  katanya.

Ia menggunakan analogi film India yang durasinya 3 jam. "Mungkin 2 jam 45 menit jagoan kalah terus, tapi 15 menit terakhir menang. Dan ketika orang selesai nonton, yang diingat ya 15 menit terakhir," jelasnya.

Strategi komunikasi yang diusulkan BHM adalah jujur mengakui masalah yang terjadi, lalu menunjukkan solusi dan pembelajaran dari setiap insiden.

"Kalau ada anak keracunan atau masuk rumah sakit, kita beritakan. Tapi ketika anak itu sudah sembuh dan pulih, kita angkat lagi ceritanya, dan jadikan momen edukasi," ujarnya.

BHM menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makan, melainkan investasi kesehatan jangka panjang.

Ia mengutip data World Food Organization (lembaga PBB) yang menyebutkan bahwa investasi 1 USD dalam program makan bergizi menghasilkan return 9 USD bagi generasi penerima manfaat MBG ini di tahun 2045 nanti.

"Kalau kita investasi ke orang sampai dapat sarjana, baru produktif berapa tahun, kena serangan jantung, biaya BPJS serangan jantung bisa ratusan juta. Negara rugi," paparnya, menyoroti masalah obesitas dan penyakit degeneratif yang kini menyerang usia produktif.

Harymurti mengungkapkan, SPPG POLRI berhasil mencapai efisiensi 15-20% lebih tinggi dibandingkan model konvensional.

"Biaya per porsi hanya Rp 12.500, sementara model Kemenkes Rp 15.200. Dalam skala miliar porsi, ini penghematan yang sangat signifikan," paparnya.

Perbedaan ini terjadi karena sistem berlapis yang dilakukan Satuan Pelaksana (SPPG) lain, di mana banyak "kuarteg" (perantara) mengambil keuntungan sebelum makanan sampai ke anak-anak.

BHM berharap pengalaman Polri dalam mengawal MBG dapat menjadi pembelajaran bagi SPPG lainnya, sehingga program yang digadang-gadang dapat mengubah masa depan generasi Indonesia ini benar-benar terlaksana dengan baik dan aman. []

Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Gelar Diskusi Publik: Siapa Penentu Masa Depan SDM Muda di Era Industri 5.0?

Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Gelar Diskusi Publik: Siapa Penentu Masa Depan SDM Muda di Era Industri 5.0?
     

Jakarta, penaxpose.com | Dalam momentum menjelang Hari Sumpah Pemuda, semangat kebangkitan generasi muda kembali digaungkan oleh Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Organisasi kepemudaan ini akan menggelar Diskusi Publik bertajuk “Menyongsong Industri 5.0: Siapa yang Bertanggung Jawab Menyiapkan SDM Muda Indonesia?” pada Selasa, 28 Oktober 2025, bertempat di Balai Kota DKI Jakarta.

Sekitar 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, aktivis pemuda, dan masyarakat umum diperkirakan akan hadir. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membangun dialog antara pemerintah, DPRD, dan dunia industri dalam menyiapkan SDM muda yang tangguh dan kompetitif menghadapi tantangan Industri 5.0 — sebuah era yang menuntut perpaduan harmonis antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Menghadirkan Tiga Pilar Narasumber

Diskusi ini akan menghadirkan tiga sosok penting yang mewakili tiga elemen kunci pembangunan SDM, yakni:

  1. Syaripudin – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta
  2. Farah Savira – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta
  3. H. Kus Junianto, S.E. – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APKLINDO

Selain itu, turut dijadwalkan hadir Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta H. Ahmad Abu Bakar, serta Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Najih Prasetiyo yang akan memberi pandangan strategis tentang arah pembangunan SDM nasional.

Menjawab Tantangan, Menyatukan Gagasan

Ketua Pelaksana Diskusi, Rhomadoni, S.E., mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum akademik, tetapi gerakan pemikiran untuk menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan yang berubah cepat.

“Industri 5.0 bukan hanya soal robot, AI, atau teknologi tinggi. Tapi tentang manusia yang mampu berpikir kreatif, berkolaborasi, dan beradaptasi. Pemuda harus jadi motor perubahan, bukan penonton,” tegas Rhomadoni.

Diskusi ini akan membedah berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan penguatan SDM berbasis kompetensi, tantangan kerja fleksibel di era digital, hingga sinergi antara pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi profesi.

Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045

Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata organisasi dalam membangun SDM unggul, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Diharapkan, hasil diskusi publik ini dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kolaboratif, untuk memperkuat ekosistem SDM adaptif di DKI Jakarta dan nasional.

“Semangat Sumpah Pemuda harus kita hidupkan kembali, tapi dalam konteks baru — semangat inovasi, sinergi, dan kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi,” tutup Rhomadoni penuh optimisme.

🟠 Diskusi Publik Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta
🗓️ Selasa, 28 Oktober 2025
📍 Balai Kota DKI Jakarta
👥 Peserta: Mahasiswa, Pelajar, Aktivis, dan Masyarakat Umum

Tim Panitia Diskusi Publik PWPM DKI Jakarta

Infrastruktur Energi Ramah Lingkungan, Langkah Nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran

Infrastruktur Energi Ramah Lingkungan, Langkah Nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran
     

Jakarta, penaxpose.com - Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur nasional di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah mengambil langkah strategis dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) serta instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa kerja sama teknis antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Danantara Indonesia terkait pembangunan PLTSa sudah mencapai kesepakatan. 

Ia menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur di Jakarta yang lebih matang dibanding daerah lain menjadi modal utama keberhasilan proyek ini.

“Kami sudah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Danantara dan telah mencapai kesepakatan. Infrastruktur Jakarta memang lebih siap dibandingkan daerah lain, sehingga proyek ini memiliki peluang besar untuk berhasil,” ujar Pramono.

Dengan volume sampah harian di Ibu Kota yang mencapai 7.700 hingga 8.000 ton dan cadangan timbunan sebesar 55 juta ton di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Jakarta berpotensi mengoperasikan beberapa proyek PLTSa secara bersamaan.

“Jika kita membangun PLTSa dengan kapasitas input sekitar 2.500 hingga 3.000 ton per unit, maka Jakarta bisa memiliki empat hingga lima PLTSa. Setiap PLTSa diperkirakan mampu menghasilkan listrik sekitar 35 MegaWatt,” tambah Pramono.

Selain itu, minat investor dan operator internasional terhadap proyek ini sangat tinggi. Potensi pasar energi di Jakarta dan kesiapan teknis proyek menjadikannya sangat menarik bagi berbagai pihak.

“Banyak investor, terutama kontraktor dan operator besar dunia, sangat berharap dapat terlibat dalam proyek ini di Jakarta,” jelas Pramono.

Yang menarik, proyek PLTSa ini diproyeksikan tidak memerlukan skema tipping fee jika tarif listrik yang dihasilkan sesuai dengan standar, yakni sekitar 20 sen per kWh.

“Jika tarif listriknya sesuai, sekitar 20 sen per kWh, maka kami yakin bisa menjalin kerja sama dengan PLN tanpa perlu skema tipping fee,” tutup Pramono.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung untuk proyek instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2026.

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa kesiapan akses jalan, drainase, dan lahan seluas lebih dari lima hektare di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut.

“Kami akan menambah infrastruktur penunjang seperti pasokan air bersih dan akses jalan yang memadai. Saya juga telah meminta PDAM dan dinas terkait untuk menyiapkan dukungan penuh,” ujar Maesyal.

Proyek PSEL yang sepenuhnya dibiayai oleh investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dengan nilai investasi mencapai Rp 2 triliun ini diperkirakan memerlukan waktu pembangunan antara 18 hingga 24 bulan dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2028.

Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Jakarta dan Tangerang menjadi wujud nyata sinergi antardaerah dalam mendukung program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan pengelolaan lingkungan dan transisi energi bersih sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Rill/Red

Indonesia Melaju Penuh Optimisme di Bawah Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Indonesia Melaju Penuh Optimisme di Bawah Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran
     

Jakarta, penaxpose.com - Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, optimisme terhadap masa depan Indonesia kian menguat. 

Berbagai capaian ekonomi, sosial, dan diplomasi menegaskan bahwa fondasi pembangunan yang diletakkan pemerintahan saat ini berhasil memperkuat daya tahan nasional sekaligus memperluas pengaruh Indonesia di kancah global. 

Para pengamat menilai, kerja nyata pemerintah selama setahun terakhir telah menghadirkan perubahan signifikan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu, menilai kinerja ekonomi Indonesia selama setahun terakhir menunjukkan capaian yang luar biasa. 

Menurutnya, turunnya angka kemiskinan hingga 8,47 persen per Maret 2025 menjadi bukti konkret bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan di jalur yang benar. 

Ia menyebut angka tersebut merupakan capaian terendah sejak krisis moneter 1998. “Pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya. Ini bukti bahwa kebijakan fiskal dan sosial pemerintah berjalan efektif,” ujarnya.

Perdana juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12 persen, melampaui ekspektasi banyak kalangan. 

Ia menyebut capaian ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom, namun hasilnya menunjukkan bahwa program pemerintah berhasil mendorong konsumsi domestik, investasi, dan produktivitas nasional.

“Pertumbuhan ini tergolong sangat luar biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan stimulus fiskal yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah, seperti tambahan likuiditas Rp200 triliun dan alokasi Rp30 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) serta program magang nasional, akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam waktu dekat. 

Berdasarkan simulasi Great Institute, kebijakan ini diprediksi mampu menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 hingga 0,58 persen dalam enam bulan ke depan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus pakar hubungan internasional, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., menilai arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. 

Ia menyebut, diplomasi ekonomi menjadi langkah strategis yang telah membuahkan hasil konkret. “Kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara di awal masa pemerintahannya menghasilkan potensi investasi sekitar Rp380 triliun. Ini menunjukkan diplomasi ekonomi Indonesia semakin efektif dan produktif,” jelas Angel.

Selain diplomasi ekonomi, Angel juga menyoroti kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian global. Ia menyebutkan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia semakin diakui. 

“Di Sidang Majelis Umum PBB dan KTT Perdamaian Gaza, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung perdamaian di Palestina dan menjaga stabilitas global. Ini menunjukkan Indonesia tidak pernah mundur dari amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia,” tuturnya.

Ekonom senior Drajad Wibowo turut menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan menjadi motor utama kebangkitan nasional dalam setahun terakhir. 

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih dinilainya telah memberi dampak langsung bagi masyarakat bawah.

“Program Makan Bergizi Gratis mendorong peningkatan aktivitas ekonomi rakyat, terutama di sektor pangan dan UMKM,” ungkap Drajad.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat merupakan pencapaian besar. 

Sinergi antara program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. “Pemerintah tidak hanya menjaga angka, tapi benar-benar memastikan rakyat merasakan hasil pembangunan,” ujarnya.

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kerja nyata, keberanian, dan visi besar mampu membangun optimisme baru. Indonesia kini melangkah dengan lebih percaya diri menuju masa depan yang makmur, berdaulat, dan berkeadilan. Rill/Red