Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Gelar Diskusi Publik: Siapa Penentu Masa Depan SDM Muda di Era Industri 5.0?

Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Gelar Diskusi Publik: Siapa Penentu Masa Depan SDM Muda di Era Industri 5.0?
     

Jakarta, penaxpose.com | Dalam momentum menjelang Hari Sumpah Pemuda, semangat kebangkitan generasi muda kembali digaungkan oleh Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Organisasi kepemudaan ini akan menggelar Diskusi Publik bertajuk “Menyongsong Industri 5.0: Siapa yang Bertanggung Jawab Menyiapkan SDM Muda Indonesia?” pada Selasa, 28 Oktober 2025, bertempat di Balai Kota DKI Jakarta.

Sekitar 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, aktivis pemuda, dan masyarakat umum diperkirakan akan hadir. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membangun dialog antara pemerintah, DPRD, dan dunia industri dalam menyiapkan SDM muda yang tangguh dan kompetitif menghadapi tantangan Industri 5.0 — sebuah era yang menuntut perpaduan harmonis antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Menghadirkan Tiga Pilar Narasumber

Diskusi ini akan menghadirkan tiga sosok penting yang mewakili tiga elemen kunci pembangunan SDM, yakni:

  1. Syaripudin – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta
  2. Farah Savira – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta
  3. H. Kus Junianto, S.E. – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APKLINDO

Selain itu, turut dijadwalkan hadir Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta H. Ahmad Abu Bakar, serta Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Najih Prasetiyo yang akan memberi pandangan strategis tentang arah pembangunan SDM nasional.

Menjawab Tantangan, Menyatukan Gagasan

Ketua Pelaksana Diskusi, Rhomadoni, S.E., mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum akademik, tetapi gerakan pemikiran untuk menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan yang berubah cepat.

“Industri 5.0 bukan hanya soal robot, AI, atau teknologi tinggi. Tapi tentang manusia yang mampu berpikir kreatif, berkolaborasi, dan beradaptasi. Pemuda harus jadi motor perubahan, bukan penonton,” tegas Rhomadoni.

Diskusi ini akan membedah berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan penguatan SDM berbasis kompetensi, tantangan kerja fleksibel di era digital, hingga sinergi antara pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi profesi.

Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045

Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata organisasi dalam membangun SDM unggul, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Diharapkan, hasil diskusi publik ini dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kolaboratif, untuk memperkuat ekosistem SDM adaptif di DKI Jakarta dan nasional.

“Semangat Sumpah Pemuda harus kita hidupkan kembali, tapi dalam konteks baru — semangat inovasi, sinergi, dan kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi,” tutup Rhomadoni penuh optimisme.

🟠 Diskusi Publik Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta
🗓️ Selasa, 28 Oktober 2025
📍 Balai Kota DKI Jakarta
👥 Peserta: Mahasiswa, Pelajar, Aktivis, dan Masyarakat Umum

Tim Panitia Diskusi Publik PWPM DKI Jakarta

Infrastruktur Energi Ramah Lingkungan, Langkah Nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran

Infrastruktur Energi Ramah Lingkungan, Langkah Nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran
     

Jakarta, penaxpose.com - Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur nasional di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah mengambil langkah strategis dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) serta instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa kerja sama teknis antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Danantara Indonesia terkait pembangunan PLTSa sudah mencapai kesepakatan. 

Ia menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur di Jakarta yang lebih matang dibanding daerah lain menjadi modal utama keberhasilan proyek ini.

“Kami sudah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Danantara dan telah mencapai kesepakatan. Infrastruktur Jakarta memang lebih siap dibandingkan daerah lain, sehingga proyek ini memiliki peluang besar untuk berhasil,” ujar Pramono.

Dengan volume sampah harian di Ibu Kota yang mencapai 7.700 hingga 8.000 ton dan cadangan timbunan sebesar 55 juta ton di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Jakarta berpotensi mengoperasikan beberapa proyek PLTSa secara bersamaan.

“Jika kita membangun PLTSa dengan kapasitas input sekitar 2.500 hingga 3.000 ton per unit, maka Jakarta bisa memiliki empat hingga lima PLTSa. Setiap PLTSa diperkirakan mampu menghasilkan listrik sekitar 35 MegaWatt,” tambah Pramono.

Selain itu, minat investor dan operator internasional terhadap proyek ini sangat tinggi. Potensi pasar energi di Jakarta dan kesiapan teknis proyek menjadikannya sangat menarik bagi berbagai pihak.

“Banyak investor, terutama kontraktor dan operator besar dunia, sangat berharap dapat terlibat dalam proyek ini di Jakarta,” jelas Pramono.

Yang menarik, proyek PLTSa ini diproyeksikan tidak memerlukan skema tipping fee jika tarif listrik yang dihasilkan sesuai dengan standar, yakni sekitar 20 sen per kWh.

“Jika tarif listriknya sesuai, sekitar 20 sen per kWh, maka kami yakin bisa menjalin kerja sama dengan PLN tanpa perlu skema tipping fee,” tutup Pramono.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung untuk proyek instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2026.

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa kesiapan akses jalan, drainase, dan lahan seluas lebih dari lima hektare di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut.

“Kami akan menambah infrastruktur penunjang seperti pasokan air bersih dan akses jalan yang memadai. Saya juga telah meminta PDAM dan dinas terkait untuk menyiapkan dukungan penuh,” ujar Maesyal.

Proyek PSEL yang sepenuhnya dibiayai oleh investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dengan nilai investasi mencapai Rp 2 triliun ini diperkirakan memerlukan waktu pembangunan antara 18 hingga 24 bulan dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2028.

Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Jakarta dan Tangerang menjadi wujud nyata sinergi antardaerah dalam mendukung program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan pengelolaan lingkungan dan transisi energi bersih sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Rill/Red

Indonesia Melaju Penuh Optimisme di Bawah Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Indonesia Melaju Penuh Optimisme di Bawah Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran
     

Jakarta, penaxpose.com - Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, optimisme terhadap masa depan Indonesia kian menguat. 

Berbagai capaian ekonomi, sosial, dan diplomasi menegaskan bahwa fondasi pembangunan yang diletakkan pemerintahan saat ini berhasil memperkuat daya tahan nasional sekaligus memperluas pengaruh Indonesia di kancah global. 

Para pengamat menilai, kerja nyata pemerintah selama setahun terakhir telah menghadirkan perubahan signifikan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu, menilai kinerja ekonomi Indonesia selama setahun terakhir menunjukkan capaian yang luar biasa. 

Menurutnya, turunnya angka kemiskinan hingga 8,47 persen per Maret 2025 menjadi bukti konkret bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan di jalur yang benar. 

Ia menyebut angka tersebut merupakan capaian terendah sejak krisis moneter 1998. “Pertarungan Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya. Ini bukti bahwa kebijakan fiskal dan sosial pemerintah berjalan efektif,” ujarnya.

Perdana juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12 persen, melampaui ekspektasi banyak kalangan. 

Ia menyebut capaian ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom, namun hasilnya menunjukkan bahwa program pemerintah berhasil mendorong konsumsi domestik, investasi, dan produktivitas nasional.

“Pertumbuhan ini tergolong sangat luar biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan stimulus fiskal yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah, seperti tambahan likuiditas Rp200 triliun dan alokasi Rp30 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) serta program magang nasional, akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam waktu dekat. 

Berdasarkan simulasi Great Institute, kebijakan ini diprediksi mampu menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 hingga 0,58 persen dalam enam bulan ke depan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus pakar hubungan internasional, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., menilai arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. 

Ia menyebut, diplomasi ekonomi menjadi langkah strategis yang telah membuahkan hasil konkret. “Kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara di awal masa pemerintahannya menghasilkan potensi investasi sekitar Rp380 triliun. Ini menunjukkan diplomasi ekonomi Indonesia semakin efektif dan produktif,” jelas Angel.

Selain diplomasi ekonomi, Angel juga menyoroti kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian global. Ia menyebutkan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia semakin diakui. 

“Di Sidang Majelis Umum PBB dan KTT Perdamaian Gaza, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung perdamaian di Palestina dan menjaga stabilitas global. Ini menunjukkan Indonesia tidak pernah mundur dari amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia,” tuturnya.

Ekonom senior Drajad Wibowo turut menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan menjadi motor utama kebangkitan nasional dalam setahun terakhir. 

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih dinilainya telah memberi dampak langsung bagi masyarakat bawah.

“Program Makan Bergizi Gratis mendorong peningkatan aktivitas ekonomi rakyat, terutama di sektor pangan dan UMKM,” ungkap Drajad.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat merupakan pencapaian besar. 

Sinergi antara program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. “Pemerintah tidak hanya menjaga angka, tapi benar-benar memastikan rakyat merasakan hasil pembangunan,” ujarnya.

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kerja nyata, keberanian, dan visi besar mampu membangun optimisme baru. Indonesia kini melangkah dengan lebih percaya diri menuju masa depan yang makmur, berdaulat, dan berkeadilan. Rill/Red

Kolaborasi Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

Kolaborasi Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi Nasional
     

Jakarta, penaxpose.com - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian nyata di sektor pangan, energi, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berhasil menekan impor, memperkuat produksi dalam negeri, serta menghadirkan program sosial berskala nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok beras nasional kini lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, menandai berakhirnya impor beras medium. 

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kita masih impor. Sekarang tidak lagi. Ini hasil dari gagasan besar Bapak Presiden RI,” ujarnya

Ia menuturkan, pemerintah telah mencabut 240 aturan penghambat dan menerbitkan 17 regulasi strategis dalam 10 bulan terakhir. Kementerian Pertanian juga memperkuat tata kelola yang bersih dan tegas terhadap korupsi dan mafia pangan.

Kebijakan penyederhanaan pupuk serta kolaborasi lintas lembaga mendorong kenaikan produksi. Bahkan, Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia mencapai 33,1 juta ton pada November. Pemerintah menaikkan HPP gabah menjadi Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg, meningkatkan pendapatan petani hingga Rp113 triliun.

“Dulu kita impor 7 juta ton, sekarang negara lain ingin impor dari Indonesia,” kata Amran.

Di sektor energi, kebijakan mandatori biodiesel B40 menghemat devisa sebesar USD17,19 miliar atau Rp271,78 triliun serta menyerap hampir 2 juta tenaga kerja.

“Pada tahun 2025, kita sudah mandatori biodiesel B40, dan tahun depan direncanakan B50,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyajikan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bagi hampir 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, meliputi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aries Marsudiyanto, menyebut Indonesia bergerak lebih cepat dibandingkan negara-negara yang lebih dulu menjalankan kebijakan makan gratis.

"Program makan bergizi gratis sudah ada di lebih dari 76 negara selama puluhan tahun. Contohnya Brazil dari tahun 1955 dengan penerima 40 juta selesai dalam waktu 11 tahun," ujar Aries

"Di Indonesia program MBG belum setahun sudah 30 juta penerima manfaat dan 1 miliar nampan. Ini kalau 30 juta kurang dalam kurang dari 1 tahun. Maka artinya mencapai 6x penduduk Singapura," lanjutnya.

Pemerintah juga berhasil memperkuat diplomasi ekonomi dengan Jepang, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi melalui investasi strategis di sektor energi dan hilirisasi.

Serangkaian capaian ini menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran bekerja fokus, terukur, dan berdampak nyata bagi rakyat, sekaligus meletakkan fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. Rill/Red

Pemda Perkuat Evaluasi, Program MBG Terus Dijalankan dengan Standar Aman

Pemda Perkuat Evaluasi, Program MBG Terus Dijalankan dengan Standar Aman
     

Jakarta, penaxpose.com - Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia bergerak cepat melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Langkah ini menjadi jawaban atas kekhawatiran publik, sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi tetap aman dikonsumsi para siswa.

Di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Wakil Wali Kota Agus Haris turun langsung meninjau dapur MBG yang tersebar di beberapa wilayah. 

Pemeriksaan difokuskan pada kualitas bahan baku, penyimpanan, hingga standar kebersihan alat makan. Ia menegaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan bersama seluruh kepala dapur, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kepala sekolah penerima manfaat.

“Langkah ini penting, untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman dan layak konsumsi. Sudah satu bulan berjalan, jadi saatnya kita mendengar laporan langsung dan melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Agus Haris.

Keseriusan pengawasan juga terlihat di Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Wali Kota Muhammad Sinen meninjau dapur MBG di SPN Polda Maluku Utara sekaligus mendistribusikan makanan ke sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga kandungan gizi, kebersihan, hingga ketepatan waktu distribusi.

“Terlepas dari kesiapan makanannya harus betul-betul memerhatikan kandungan gizi yang baik serta waktu distribusi harus dijaga agar tidak terlambat. Program MBG ini harus berlanjut, karena sangat membantu masyarakat dan dunia pendidikan,” ujarnya.

Di Surabaya, komitmen mutu ditunjukkan Dapur Nikmat Barokah, mitra utama SPPG. Setiap hari hampir 4.000 porsi makanan bergizi diproduksi dengan standar kebersihan tinggi dan distribusi yang dijadwalkan agar tetap segar ketika sampai ke sekolah.

Owner Dapur Nikmat Barokah, Yayuk Eko Agustin, menegaskan kualitas adalah prioritas utama.

“Kami tidak akan pernah berkompromi soal kualitas bahan makanan untuk program MBG ini. Standar operasional kami di atas rata-rata, demi memastikan setiap hidangan aman dan bergizi untuk anak-anak,” ungkapnya.

Langkah-langkah evaluasi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya ditangani di tingkat pusat, tetapi juga diawasi langsung oleh pemerintah daerah.

Dengan keterlibatan kepala daerah, satgas MBG, hingga mitra penyedia makanan, program ini dipastikan terus berjalan dengan standar keamanan yang lebih ketat.

Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan program MBG. Menurutnya, setiap kendala yang muncul harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan.

“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” ujarnya.

Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa, sekaligus meringankan beban orang tua.

Meski diwarnai kendala teknis di beberapa wilayah, berbagai daerah kini menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan agar setiap siswa mendapat manfaat maksimal dari program nasional ini. Rill/Red

Ketua PJI: Demonstrasi Damai Tunjukkan Kedewasaan Demokrasi

Ketua PJI: Demonstrasi Damai Tunjukkan Kedewasaan Demokrasi
     

Balikpapan – Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kalimantan Timur, Jerison Togelang, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan, TNI, Polri, serta seluruh peserta aksi yang telah menyuarakan aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai dengan aturan hukum.

Dalam keterangannya, Jerison menilai bahwa demonstrasi damai merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. “Saya sangat menghargai aksi damai ini. Para demonstran telah menunjukkan kedewasaan dengan menyampaikan pendapat tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, yang mampu menjaga situasi tetap kondusif tanpa terjadi insiden yang merugikan masyarakat.

Ketua PJI yang akrab disapa Bucek itu berharap aksi ini bisa menjadi teladan bagi kegiatan serupa di kemudian hari. “Kami ingin mendorong dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat agar setiap aspirasi dapat tersampaikan dengan baik,” tambahnya.

Dengan keberhasilan aksi damai ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Balikpapan semakin terbuka, sehingga iklim demokrasi yang sehat dan harmonis dapat terus terjaga. []

KOKAM DKI: Pemuda Muhammadiyah Garda Depan Ketahanan Sosial

KOKAM DKI: Pemuda Muhammadiyah Garda Depan Ketahanan Sosial
     

Jakarta, penaxpose.com - Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) DKI Jakarta menegaskan kesiapannya untuk terus memperkuat sinergi bersama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Hal ini disampaikan oleh Ahsan Pasinringi, Anggota Investigasi & Arbitrase (INVAR) KOKAM DKI, yang menilai kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan aparat penegak hukum sangat penting agar potensi generasi muda dapat tersalurkan ke arah yang produktif.

Ahsan menekankan, pemuda memiliki energi besar yang apabila tidak diarahkan bisa menimbulkan dampak negatif, mulai dari penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, hingga terpapar paham radikalisme.

“KOKAM hadir untuk menjadi pagar sekaligus penggerak agar anak muda tidak salah langkah. Dengan pembinaan, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial, kami berupaya melahirkan generasi yang tangguh, sehat, dan berintegritas. Dalam hal ini, sinergi dengan Polri sangat krusial, karena Polri adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kerja sama KOKAM dengan Polri bukan hanya sebatas pengamanan acara, melainkan juga mencakup pengembangan kapasitas pemuda. Program yang dirancang meliputi pelatihan kedisiplinan, literasi hukum, hingga partisipasi aktif dalam aksi-aksi kemanusiaan.

“Pemuda Muhammadiyah harus tampil di garis depan, bukan hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga dalam isu sosial, lingkungan, serta ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tambah Ahsan.

Dalam waktu dekat, KOKAM DKI akan menggelar sejumlah agenda besar. Salah satunya kegiatan sosial di Kepulauan Seribu yang akan melibatkan 300–500 anggota, sebagai bagian dari rangkaian menuju Milad KOKAM pada 1 Oktober 2025. Selain itu, KOKAM DKI juga dijadwalkan berperan dalam peringatan Hari Bermuhammadiyah pada 24 Agustus 2025.

Mengusung semangat Trilogi KOKAM kebencanaan, kemanusiaan, dan ekologi Ahsan menegaskan KOKAM DKI siap menjadi mitra strategis Polri dalam memperkokoh ketahanan sosial dan stabilitas kamtibmas.

“Kami ingin KOKAM tidak semata dikenal sebagai pengamanan internal Muhammadiyah, tetapi juga sebagai mitra Polri yang berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menumbuhkan optimisme generasi muda,” pungkasnya. Rill/Red

YLKI Kritik Pemblokiran 122 Juta Rekening Dormant: Abaikan Hak Konsumen

YLKI Kritik Pemblokiran 122 Juta Rekening Dormant: Abaikan Hak Konsumen
     

Jakarta, penaxpose.com – Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sebanyak 122 juta rekening dormant atau tidak aktif menjadi problematika di masyarakat.

Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, menilai langkah PPATK prematur dan mengabaikan prinsip due process serta perlindungan hak-hak dasar konsumen.

"Kami tidak menampik bahwa upaya pemberantasan money laundering dan pendanaan terorisme,serta judi online ( judol) itu penting. Namun, caranya tidak boleh dengan mengorbankan hak-hak nasabah yang sudah menaruh kepercayaannya pada sistem perbankan," ucap Rio Priambodo saat podcast disalah satu media pada Jumat 22 Agustus 2025.

Rio memaparkan sejumlah poin terkait pemblokiran rekening yang bisa disebut sporadis. Menurutnya, pemblokiran yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya merupakan bentuk pelanggaran prinsip keadilan prosedural terhadap nasabah.

"Nasabah sama sekali tidak diberi tahu dan PPATK tidak melakukan literasi keuangan kepada nasabah. Ini membalikkan prinsip presumption of innocence, di mana nasabah yang justru harus membuktikan diri mereka tidak bersalah. Ini sangat menyulitkan, terutama bagi masyarakat biasa, orang tua, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil," ujarnya.

Menurut Rio, PPATK seharusnya memberikan waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum rekening diblokir.

“Sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi. Kami mendukung PPATK dalam rangka memberantas judi online. Pertanyaannya pemain judi online itu justru aktif rekeningnya ada mutasi uang keluar masuk. Lantas jika rekening tidak aktif selama beberapa bulan apakah bisa disebut terindikasi sebagai rekening judol,” kata Rio.

Ia juga menyoroti ketiadaan kriteria yang transparan terhadap pemblokiran rekening tersebut dan proses mekanisme banding yang mudah untuk nasabah menyanggah.

YLKI juga menekankan pentingnya selektivitas PPATK dalam memblokir rekening agar tidak merugikan nasabah yang sengaja menyimpan dana dalam jangka panjang dan menekankan bahwa dana nasabah harus tetap aman dan nyaman.

YLKI meminta agar proses pembukaan kembali rekening yang sudah diblokir tidak menyulitkan konsumen. 

"Apakah semua rekening yang tidak aktif otomatis melakukan tindakan melanggar hukum. Lalu, proses pembukaan blokirnya PPATK agar tidak mempersulit yang akhirnya ini menjadi hukuman bagi nasabah yang tidak bersalah, prinsip konsumen untuk menyimpan uangnya di bank itu karena merasa aman, bukan malah sekarang menjadi hal menakutkan," tambah Rio.

Rio khawatir kebijakan ini justru kontra-produktif dengan program inklusi keuangan pemerintah. 

"Ketakutan bahwa dana mereka bisa dibekukan sewaktu-waktu akan membuat masyarakat khawatir menabung di bank. Mereka bisa kembali menyimpan uang di bawah bantal. Ini kemunduran besar bagi literasi dan inklusi keuangan," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa YLKI menerima banyak pengaduan dari nasabah yang dirugikan. 

"Mulai dari yang tidak bisa membayar biaya rumah sakit, mengambil uang untuk kebutuhan darurat, hingga kesulitan mengurus rekening warisan. Dampaknya sangat nyata dan merugikan."

Pentingnya Transparansi dan Literasi Keuangan Oleh PPATK

Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% pada Kuartal II 2025. Rio menekankan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen sebagai tulang punggung konsumsi domestik.

"Pertumbuhan ekonomi yang bagus ini salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang tidak tepat justru mengikis kepercayaan dan daya beli mereka," imbaunya.

Daya beli masyarakat saat ini akibat pemblokiran ini bisa dikatakan menurun, jika menurut ukuran YLKI berdasarkan aduan konsumen yang masuk.

"Sampai dengan september 2025, memasuki kuartal II , YLKI baru menerima sekitar 500 aduan konsumen, artinya bisa dikatakan daya beli masyarakat menurun. Sebab kita mengukur jika aduan konsumen meningkat artinya terjadi banyak transaksi dan aduan itu terjadi karena crowded diproses transaksi yang dilakukan konsumen," kata Rio.

YLKI merekomendasikan pentingnya literasi dan transparansi oleh PPATK dan harus terbuka tentang parameter yang digunakan dasar pemblokiran rekening tersebut.

"Penerapan sistem peringatan, bank wajib mengirimkan peringatan resmi sebelum memblokir rekening dan itu harus melalui proses verifikasi. YLKI menyarankan verifikasi nasabah dibagi menjadi tiga klasifikasi seperti merah, kuning dan hijau," katanya.

YLKI mengusulkan pembukaan hotline crisis center untuk membantu konsumen yang ingin mendapatkan informasi atau memulihkan rekening yang diblokir, serta memastikan bahwa dana konsumen tetap aman dan utuh.

"Kami mendorong dialog terbuka antara PPATK, OJK, perbankan, dan asosiasi konsumen. Tujuannya bukan untuk membatalkan kebijakan, tetapi menyempurnakannya agar lebih adil, transparan, dan tidak merugikan rakyat kecil," pungkas Rio Priambodo.

Kebijakan pemberantasan kejahatan keuangan dinilai tidak boleh berjalan dengan mengorbankan hak-hak nasabah yang sah. Kolaborasi dan pendekatan yang lebih cerdas menjadi kunci untuk menciptakan sistem keuangan yang aman sekaligus melindungi konsumen. []