Husnan Bey Fananie di ISNU: Jembatan Pesantren dan Modernitas, Modal Penting Menuju Ketua Umum PPP

Husnan Bey Fananie di ISNU: Jembatan Pesantren dan Modernitas, Modal Penting Menuju Ketua Umum PPP
     

Jakarta, penaxpose.com – Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nama Prof. Dr. Husnan Bey Fananie kian menguat sebagai salah satu kandidat Ketua Umum. Di balik kiprah politiknya, ada satu rekam jejak yang jarang diangkat namun sangat relevan: perannya sebagai Dewan Ahli Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).

Keterlibatan Husnan di ISNU menegaskan posisinya sebagai jembatan antara tradisi pesantren dengan wacana modernitas. Baginya, pesantren tidak boleh tercerabut dari akar tradisi, namun juga harus terbuka terhadap perubahan zaman. Pemikiran ini menjadi penting mengingat PPP adalah partai Islam yang lahir dari rahim umat dan membutuhkan pemimpin yang mampu meramu nilai klasik dengan kebutuhan politik kontemporer.

“PPP harus bisa berbicara dengan bahasa santri dan ulama, tapi sekaligus memahami logika generasi muda akademis. Di sinilah peran figur seperti Husnan menjadi relevan,” ujar salah satu kader ISNU yang menilai kiprahnya dekat dengan dua dunia: pesantren dan perguruan tinggi.

Kehadiran Husnan di ISNU juga memperlihatkan kapasitas intelektualnya diakui lintas kalangan Islam. PPP membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat dalam strategi politik, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan keilmuan. Sebab, krisis yang dihadapi PPP saat ini bukan sekadar elektoral, melainkan juga krisis identitas di mata umat.

Dengan latar belakang akademisi bergelar profesor, pengalaman sebagai diplomat, serta pergaulan luas di kalangan intelektual Islam, Husnan diyakini mampu memperkuat wajah PPP sebagai partai modern yang tetap berpijak pada nilai keislaman.

Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah Muktamar mendatang akan melihat kiprah Husnan di ISNU sebagai modal strategis untuk mengangkat PPP dari keterpurukan? Jika iya, maka PPP berpeluang memiliki ketua umum yang tidak hanya politisi, tetapi juga pemikir yang mampu menyatukan tradisi dan modernitas.

Sejarah akan mencatat, apakah kali ini PPP memilih sekadar melanjutkan pola lama, atau benar-benar memberi ruang kepada figur yang bisa menjadi jembatan harapan umat.

Editor: Adang

Pertarungan Calon Ketum PPP Memanas, Prof. Dr. Husnan Bey Fananie Maju dengan Modal Pemikiran dan Kapasitas Akademis

Pertarungan Calon Ketum PPP Memanas, Prof. Dr. Husnan Bey Fananie Maju dengan Modal Pemikiran dan Kapasitas Akademis
     

Oleh: James Doni Kurniawan (Peneliti Partai Politik di Indonesia)

Prof. Dr. Husnan Bey Fananie merupakan sosok yang cukup dikenal dalam dunia pendidikan, akademisi, sekaligus aktivis politik di Indonesia. Pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membawa angin segar dalam dinamika politik nasional, terutama dalam upaya mencari figur pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan positif bagi partai dan bangsa.

Latar Belakang Akademis dan Kredibilitas

Sebagai seorang profesor, Husnan tidak hanya berkiprah di bidang akademis, tetapi juga aktif dalam politik dan sosial. Pengetahuan mendalam serta penguasaan isu-isu strategis menjadikannya kandidat dengan kredibilitas tinggi. Kehadiran pemimpin yang berpendidikan dan berpengalaman diyakini akan melahirkan kebijakan yang terarah, berbasis data, serta analisis menyeluruh—sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah kompleksitas politik Indonesia saat ini.

Menguatkan Citra PPP

Kepemimpinan Prof. Husnan diharapkan mampu memperkuat kembali citra PPP sebagai partai Islam yang konsisten memperjuangkan nilai moral, etika, dan komitmen sosial. Dalam situasi di mana kepercayaan publik terhadap partai politik sering kali menurun, hadirnya figur dengan integritas dan rekam jejak akademis yang kuat menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PPP.

Visi Modernisasi dan Generasi Muda

Prof. Husnan juga dikenal memiliki visi jelas untuk masa depan PPP. Ia menekankan pentingnya inovasi dan modernisasi partai agar tidak tertinggal dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, PPP dituntut mampu menarik minat generasi muda. Husnan menilai, keterlibatan aktif anak muda dalam politik merupakan syarat mutlak untuk memastikan partisipasi publik yang lebih luas dalam pembangunan bangsa.

Kapasitas Dialog dan Kolaborasi

Selain itu, Husnan memiliki kapasitas dialog yang tinggi serta kemampuan menjembatani perbedaan. Dalam sistem demokrasi, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil sangat penting. Dengan pendekatan inklusif, PPP berpeluang merangkul lebih banyak pihak dan menciptakan sinergi yang produktif antara partai dan masyarakat.

Momentum Perubahan bagi PPP

Pencalonan Prof. Dr. Husnan Bey Fananie harus dipandang sebagai momentum refleksi dan evaluasi bagi PPP. Keberaniannya maju di tengah berbagai tantangan menunjukkan tekad untuk membawa partai menuju perubahan yang lebih baik. Jika terpilih, publik berharap ia dapat merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat sekaligus mengembalikan kejayaan PPP sebagai salah satu partai besar di Indonesia.

Dengan segala kapasitas, visi, dan integritasnya, Husnan layak mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen partai maupun masyarakat luas. Kepemimpinannya diharapkan mampu menjawab tantangan politik sekaligus mengarahkan PPP menuju peran yang lebih strategis dalam membangun Indonesia.

Husnan Bey Fananie: Jejak Parmusi yang Siap Menghidupkan Kembali PPP

Husnan Bey Fananie: Jejak Parmusi yang Siap Menghidupkan Kembali PPP
     

Jakarta, penaxpose.com – Pencalonan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada muktamar mendatang mulai memunculkan sejumlah nama. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Prof. Dr. Husnan Bey Fananie. Kehadirannya menghadirkan harapan baru sekaligus membuka ruang diskusi penting: apakah PPP kali ini akan memilih pemimpin visioner, atau sekadar mengulang pola lama “asal bapak senang”?

Figur Intelektual dan Politisi Lapangan

Prof. Husnan Bey Fananie bukanlah sosok asing dalam dunia politik dan pemikiran nasional. Sebagai akademisi bergelar profesor, ia membawa tradisi intelektual yang kuat ke dalam gelanggang politik. Kemampuan berpikir analitis, menyusun strategi berbasis data, serta merumuskan arah kebijakan modern menjadi modal besar yang jarang dimiliki politisi.

Lebih jauh, kiprahnya di DPR maupun berbagai posisi strategis di PPP menunjukkan bahwa ia bukan sekadar “menara gading”. Ia adalah politisi lapangan yang memahami dinamika politik praktis sekaligus strategi besar partai.

Menggerakkan Umat dari Akar Rumput

Kapasitas kepemimpinan Husnan Bey Fananie semakin teruji saat memimpin Parmusi (Persatuan Muslimin Indonesia). Ia berhasil menjadikan Parmusi bukan hanya organisasi formalitas, melainkan wadah konsolidasi umat di akar rumput.

Di tangannya, Parmusi hidup di tengah masyarakat: menggerakkan jaringan dakwah, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi. Jejak ini penting bagi PPP, karena partai yang mengklaim diri sebagai rumah besar umat Islam harus bersandar pada kekuatan nyata di masyarakat, bukan sekadar jargon elit.

Husnan Bey Fananie menunjukkan kemampuannya memadukan gerakan sosial-keagamaan dengan visi kebangsaan. Kepemimpinan berbasis akar rumput inilah yang sangat dibutuhkan PPP untuk bangkit.

Tantangan Besar PPP

Meski demikian, tantangan nyata tetap menanti. Pasca-Pemilu 2024, PPP menghadapi krisis elektoral, citra yang melemah, serta friksi internal yang tak kunjung selesai.

Karena itu, partai berlambang Ka’bah ini membutuhkan lebih dari sekadar pergantian ketua umum. Diperlukan transformasi menyeluruh: mulai dari rebranding citra, regenerasi kepemimpinan, peneguhan kembali posisi sebagai rumah besar umat, hingga strategi untuk merebut hati pemilih muda yang semakin rasional.

Figur Pemersatu atau Representasi Faksi?

Salah satu ujian terberat adalah kemampuan merangkul semua faksi di internal partai. Selama ini, PPP sering terjebak dalam tarik-menarik kepentingan elit yang berujung pada fragmentasi.

Husnan Bey Fananie akan diuji: apakah ia mampu tampil sebagai figur pemersatu, membangun komunikasi lintas kelompok, dan mengembalikan kepercayaan kader? Jika iya, maka kapasitas intelektual, pengalaman politik, dan rekam jejak sosial-religiusnya akan menemukan momentum terbaik.

Kesimpulan

PPP tidak boleh lagi terjebak pada pola lama dalam memilih pemimpin. Partai ini membutuhkan sosok visioner, berani, berprestasi, dan berakar kuat di tengah umat.

Dalam konteks itu, Prof. Dr. Husnan Bey Fananie menawarkan kombinasi langka: akademisi visioner, politisi berpengalaman, diplomat berprestasi, sekaligus pembina pesantren yang dekat dengan umat.

Apakah ia akan menjadi nakhoda tepat untuk membawa PPP kembali ke jalur kejayaan? Jawabannya akan ditentukan di Muktamar mendatang. Sejarah akan mencatat pilihan kader PPP kali ini: memilih sekadar formalitas, atau memilih sosok dengan kapasitas sejati.

Editor: Adang

PWNU Jakarta: Macet Ekstrem di Pelindo, Sangat Merugikan Masyarakat Jakarta

PWNU Jakarta: Macet Ekstrem di Pelindo, Sangat Merugikan Masyarakat Jakarta
     

Jakarta Pusat, penaxpose.com — Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta H Husny Mubarok Amir menyoroti terkait kemacetan ekstrem yang terjadi berulang kali di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Diketahui, kemacetan terakhir terjadi selama empat hari, pada Rabu–Sabtu (16–19/4/2025), yang disebabkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Husny menyampaikan bahwa kemacetan panjang yang disebabkan Pelindo berdampak kepada masyarakat. Ia menyebut bahwa banyak masyarakat yang merasa dirugikan.

"Macet panjang sudah beberapa kali terjadi dan merugikan masyarakat. Banyak warga Jakarta yang terkendala dan dirugikan karena macet tersebut," kata Husny kepada NU Online Jakarta, pada Selasa (22/4/2025).

Husny berharap kemacetan serupa tidak terulang lagi. Menurutnya, kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok dapat diantisipasi dengan mengelola jadwal keluar-masuknya truk dan bongkar muat kontainer dengan rapi.

"Kalau itu rapi mestinya tidak terulang kejadian-kejadian serupa seperti itu," harapnya.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa Pelindo adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya 100 persen dimiliki oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, kata Husny, Kementerian BUMN harus bertanggung jawab atas kemacetan yang disebabkan oleh Pelindo.

"Kementerian BUMN bertanggung jawab penuh dengan kejadian seperti ini, termasuk mengevaluasi direktur utama atau direksi-direksinya dan juga komisaris yang ada di Pelindo," tegas Husny.

Husny juga mengatakan bahwa perlu adanya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta untuk membahas Pelindo terkait kerja sama, misalnya penanaman saham dari Pemprov Jakarta ke Pelindo atau sekalian joint venture.

"Itu kan sudah ada contohnya PT Kawasan Berikat Nusantara Persero (KBN). Pemprov DKI Jakarta saat ini memiliki 26,8516 persen saham di KBN, sementara PT Danareksa (Persero) memegang 73,1481 persen, dan Pemerintah Republik Indonesia sebesar 0,0003 persen. Atau kalau contohnya adalah BUMD, kita ada PT JIEP yang ada saham pusat di situ," katanya.

Menurutnya, karena PT Danareksa adalah BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah pusat, seharusnya tidak ada kendala bagi Pemprov Jakarta untuk memiliki saham di Pelindo.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa jika opsi tersebut tidak dapat direalisasikan akibat struktur BUMN yang tertutup, maka langkah yang dapat diambil adalah membentuk entitas baru, misalnya Port of Jakarta, sebagai bentuk dari kerja sama joint venture antara pemerintah pusat dan Jakarta.

Pelabuhan ini bisa dikelola langsung oleh Pemda DKI melalui BUMD atau skema kemitraan strategis lainnya.

"Bukan tanpa alasan, sebab kita tahu bahwa bibir pantai di Pelindo 2 itu aset Pemda Bank DKI Jakarta. Bisa dibayangkan berapa banyak kapal yang berlabuh setiap harinya dan berbayar," katanya.

Sementara itu, Husny mengapresiasi permintaan maaf Gubernur Jakarta Pramono Anung, meskipun kemacetan tersebut bukanlah kesalahan gubernur.

"Kemudian terjadi permintaan maaf dari seorang Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Nah justru ini kita mengapresiasi sikap permohonan maaf Pak Gubernur ini. Ini bentuk sikap ksatria seorang pemimpin yang sedang berempati kepada warganya yang mengalami kesulitan," pungkasnya. (Emy)

Siapa Kandidat Terkuat Ketua Umum PPP?

Siapa Kandidat Terkuat Ketua Umum PPP?
     


Jakarta, penaXpose.com | Rabu, 12 Maret 2025

Oleh: Ahmad Suhijriah, Komunikolog

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah bersiap menggelar Muktamar untuk memilih Ketua Umum baru. Agenda ini dijadwalkan berlangsung setelah Idulfitri 2025, diperkirakan pada akhir April atau awal Mei. Sejumlah nama dari internal dan eksternal partai mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat dalam perebutan posisi Ketua Umum PPP.

Para calon Ketua Umum PPP diharapkan mampu mengembalikan suara partai agar kembali lolos ke parlemen. Selain itu, mereka juga dituntut untuk mengonsolidasikan seluruh kader di Indonesia dan membuktikan bahwa PPP tetap mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

Nama-Nama Kandidat Ketua Umum PPP

Beberapa nama yang muncul dalam bursa calon Ketua Umum PPP berdasarkan pemberitaan media, antara lain:

  1. Sandiaga Uno

    • Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era Presiden Joko Widodo.
    • Pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP pada Pemilu 2024.

  2. Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin)

    • Putra ulama besar KH Maimoen Zubair.
    • Saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

  3. Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

    • Mantan Wali Kota Pasuruan dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
    • Saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

  4. Dudung Abdurachman

    • Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI.
    • Saat ini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Staf Khusus Utusan Presiden Bidang Pertahanan.

  5. Husnan Bey Fananie

    • Mantan Wakil Sekjen PPP di era kepemimpinan Surya Dharma Ali.
    • Seorang cendekiawan muslim, diplomat, dan politisi.
    • Pernah menjabat sebagai anggota DPR RI (2009-2014) dan Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan (2016-2020).
    • Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), salah satu organisasi yang ikut membentuk PPP pada tahun 1973.
    • Cucu dari KH Zainuddin Fananie Bey, pendiri Pondok Modern Pesantren Gontor.

Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan

Dalam pemilihan Ketua Umum PPP, salah satu syarat utama adalah pernah menjabat satu tingkat di bawah Ketua Umum, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Namun, syarat ini masih dapat berubah tergantung keputusan peserta Muktamar.

Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjadi Ketua Umum PPP akan ditentukan dalam Muktamar mendatang. Pemilihan ini akan mempertimbangkan aspirasi kader, rekam jejak kandidat, serta aturan partai yang berlaku.

Editor: Ah

SPAI Tegaskan Aksi Tuntut THR Ojol Harus Tertib dan Kondusif

SPAI Tegaskan Aksi Tuntut THR Ojol Harus Tertib dan Kondusif
     

Jakarta, penaxpose.com – Menjelang aksi unjuk rasa untuk menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol), Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengimbau seluruh peserta untuk menjalankan aksi secara tertib, aman, dan damai. SPAI menegaskan bahwa perjuangan hak pekerja harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan dan tanpa tindakan anarkis.

Ketua SPAI, Lily Pujiati dalam pernyataannya menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyuarakan keadilan bagi para pengemudi ojol yang selama ini belum mendapatkan THR. Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pihak terkait.

"Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap disiplin, mengikuti arahan, dan menghindari provokasi. Kita ingin menunjukkan bahwa tuntutan ini serius dan harus diperhatikan tanpa harus merugikan diri sendiri atau orang lain," kata Lily dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 9/2/2025.

SPAI juga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Mereka berharap aksi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan aplikator untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pengemudi ojol, terutama dalam hal pemberian THR.

"Dengan adanya imbauan ini, SPAI berharap seluruh peserta dapat mengikuti aksi dengan penuh tanggung jawab dan tetap menjaga semangat solidaritas dalam memperjuangkan hak mereka", pungkasnya. []

Soroti Kecelakaan Bus, Ketua IPOMI Desak Penegakan Regulasi Ketat

Soroti Kecelakaan Bus, Ketua IPOMI Desak Penegakan Regulasi Ketat
     

Jakarta, penaXpose.com – Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan yang akrab dipanggil Bang Sani, menyoroti meningkatnya jumlah kecelakaan bus di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang kerap terjadi, seraya mengajak seluruh operator atau pengusaha bus untuk mengambil langkah nyata dalam meningkatkan keselamatan operasional.

"Kami sangat prihatin dengan maraknya kecelakaan bus yang terjadi. Sebagai bagian dari pelaku industri transportasi, IPOMI terus mendorong agar perusahaan otobus memprioritaskan keselamatan penumpang, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya. Ini adalah tanggung jawab moral dan profesional kita," ujar Sani dalam keterangannya, Senin 20/1/2025.

Ia menyoroti beberapa faktor penyebab kecelakaan, seperti kondisi armada yang tidak terawat, kelelahan pengemudi, hingga pelanggaran aturan lalu lintas. "Pemeliharaan armada harus diutamakan. Jangan ada kompromi terhadap kelayakan kendaraan. Selain itu, pengemudi harus diberikan waktu istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan di jalan," tambahnya.

Sani juga menegaskan pentingnya penerapan teknologi dalam meningkatkan keselamatan, seperti sistem pemantauan GPS dan kamera pengawas di dalam bus. "Teknologi dapat membantu operator mengawasi pengemudi dan armada mereka secara real-time, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan," jelasnya.

Di sisi lain, mengapresiasi langkah pemerintah yang terus memperketat regulasi dan inspeksi armada bus. Namun, ia juga meminta seluruh pihak terkait agar lebih tegas dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, pelanggaran yang terjadi dapat merugikan perusahaan otobus yang sudah mengikuti seluruh prosedur. "Aturan yang ada sudah baik, tetapi implementasinya di lapangan harus lebih diawasi. Tidak boleh ada operator yang mengabaikan keselamatan hanya demi keuntungan," tegasnya.

IPOMI juga mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih layanan transportasi. "Penumpang memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman dan nyaman, masyarakat bisa mengecek izin angkutan dan kelaikan jalan setiap armada bus melalui aplikasi MitraDarat dan melalui website resmi mitradarat.dephub.go.id," tutupnya. []

Ketua RGAN Soroti Praktik Money Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024

Ketua RGAN Soroti Praktik Money Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024
     

Jakarta, penaXpose.com | Ketua Umum Restorasi Gerakan Anak Negeri (RGAN), Yayang Rahmat, S.Sos, menyampaikan keprihatinannya terkait praktik politik uang (money politik) yang mencederai proses demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Senin (2/12/2024).

Yayang menilai, dinamika kontestasi politik tahun ini menunjukkan maraknya praktik curang, khususnya yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon.

Menurut Yayang, salah satu pasangan calon dari kubu nomor urut 3, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, terindikasi melakukan pembagian sembako saat masa kampanye berlangsung. Praktik ini dinilai melanggar Pasal 523 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur pelarangan politik uang dalam tiga kategori: saat kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara.

“Money politik adalah tindakan yang sangat merugikan semua pihak dalam kontestasi pilkada. Ini merusak moral generasi muda dan mencederai proses demokrasi. Bawaslu seharusnya lebih tegas dalam memantau pelaksanaan kampanye dan segera bertindak jika menemukan praktik kotor tersebut,” tegas Yayang.

Ia menambahkan, jika terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Bawaslu harus segera mendiskualifikasi pasangan calon yang melanggar. Yayang juga berharap Bawaslu bekerja lebih ketat dan cepat, terutama jika Pilkada DKI Jakarta memasuki putaran kedua.

Hasil Hitung Cepat: Belum Ada Pemenang Mutlak

Hasil rekapitulasi cepat (quick count) Litbang Kompas menunjukkan tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat pemenangan Pilkada DKI Jakarta, yakni perolehan suara 50%+1. Data hingga Rabu, 27 November 2024, pukul 18.18 WIB, mencatat hasil sebagai berikut:

1. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO), meraih 40,06% suara.

2. Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, memperoleh 10,48%.

3. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, mendapatkan 49,46%.

Dengan hasil tersebut, Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan berlanjut ke putaran kedua. Yayang optimistis bahwa pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, memiliki peluang besar untuk menang jika praktik politik uang dapat dicegah.

“Jika Bawaslu mampu mengontrol dan menindak tegas pihak-pihak yang curang pada putaran kedua nanti, saya yakin pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO) akan keluar sebagai pemenang,” ujar Yayang.

Seruan untuk Demokrasi yang Bersih

Sebagai penutup, Yayang Rahmat menekankan pentingnya menjaga integritas demokrasi dalam Pilkada. Ia berharap seluruh pihak, termasuk pengawas pemilu, masyarakat, dan peserta Pilkada, dapat bersama-sama menciptakan proses yang bersih, jujur, dan adil.  (YR/Dn)