Jakarta, penaxpose.com – Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, dengan target 19,47 juta penerima manfaat pada tahun 2025.
Hingga 12 Maret 2025, program MBG telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 710,5 miliar dari APBN. Target awal anggaran program ini adalah Rp 71 triliun dari APBN 2025, dengan rincian Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen. Namun, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa anggaran tersebut akan naik menjadi Rp 171 triliun.
Direktur Central Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa program MBG sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan anak-anak Indonesia serta menekan angka stunting. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia masih tinggi, dengan target pemerintah menurunkannya di bawah 14% pada tahun 2024.
"Generasi muda kita harus diberi asupan gizi agar siap menghadapi tantangan global ke depan. Kalau tidak disiapkan sejak sekarang, kita bisa kalah bersaing. Main sepak bola saja kita kalah, 11 orang saja tidak terurus, bagaimana mengurus 200 juta penduduk Indonesia? Ini berarti ada yang salah dalam pola makan dan asupan gizi sebelumnya," ujar Uchok dalam dialog virtual pada Sabtu, 22 Maret 2025.
Lebih lanjut, Uchok menjelaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo ini telah memiliki landasan hukum yang kuat, bahkan sebelum ia menjabat sebagai presiden.
"Implementasi ini baru diperkuat pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya, ini menjadi PR bagi pemerintahan sebelumnya, dan pemerintahan saat ini harus bekerja keras agar program ini bisa berjalan hingga 2029, dengan estimasi anggaran Rp 298,4 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat MBG di tahun 2025. Yang menjadi pertanyaan, mengapa program MBG ini seakan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo?" lanjut Uchok.
CBA sebelumnya juga menghitung bahwa agar program MBG dapat berjalan efektif, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 750 miliar per hari, dengan pelaksanaan serentak di seluruh Indonesia.
"Saat ini, dalam tiga bulan berjalan, anggaran baru mencapai Rp 171 triliun, dengan tambahan Rp 100 triliun baru-baru ini. Artinya, ada kendala dalam pelaksanaan, terutama karena keterbatasan fiskal kita. Multiplier efek dari program MBG ini menjadi tersendat, dan Rp 7,433 triliun yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen menurut saya tidak berjalan optimal," jelasnya.
CBA menyarankan agar pemerintah melibatkan pihak swasta dalam pendanaan MBG, dengan menyediakan payung hukum yang tidak bersifat wajib. Dengan demikian, multiplier efek bisa terjadi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong swasembada pangan.
"Pemerintah bisa meminta pihak swasta menggunakan dana CSR untuk membantu pemenuhan program MBG ini, atau melalui APBD. Program ini disalurkan hingga tingkat desa, jadi dana desa juga bisa digunakan, daripada dikorupsi atau dipakai untuk kepentingan pribadi," ucap Uchok.
Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG adalah mekanisme pendistribusian serta pengawasan keamanan pangan. Uchok menekankan perlunya pembentukan Tim Pengawas Keamanan Pangan agar program ini benar-benar memberikan manfaat dan memastikan kualitas nutrisi makanan yang disalurkan.
"Peran TNI dan Polri bisa dikolaborasikan, karena dalam hal distribusi dan pengawasan, kedua institusi ini memiliki jaringan hingga tingkat RW. Dengan begitu, penerima manfaat MBG bisa tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan," tambah Uchok.
Komitmen Polri dalam Mendukung Swasembada Pangan
Untuk mendukung program MBG, Polri meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pejaten pada Senin, 17 Maret 2025.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa SPPG Pejaten menjadi salah satu upaya percepatan dalam pemenuhan gizi anak melalui program Makan Bergizi Gratis. Targetnya adalah membangun 542 SPPG, bahkan diharapkan bisa lebih dari 1.000 unit.
"Untuk tahap awal, kami melaksanakan 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 di tingkat Polda (prioritas). Ke depan, program ini akan terus dikembangkan pada bulan Mei dan seterusnya. Kami juga menyiapkan sistem hidroponik untuk mendukung suplai bahan baku makanan," ujar Kapolri.
Di tempat terpisah, Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Brigjen Pol. Ratno Kuncoro, mengambil langkah proaktif dengan menyerap aspirasi dari para pengamat keuangan publik di Indonesia.
Langkah ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan dalam mengatasi masalah stunting, gizi buruk, serta ketimpangan akses pangan bergizi melalui Program MBG.
Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, Direktur Center for Budget Analysis berbagi pandangan mengenai berbagai aspek program MBG, mulai dari anggaran, infrastruktur, kualitas makanan, tata kelola, hingga sosialisasi program.
Ratno Kuncoro menegaskan bahwa hasil dialog ini akan ditindaklanjuti secara serius demi meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
"Penyerapan aspirasi ini merupakan bagian dari komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perbaikan gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Selain itu, stabilitas keamanan juga menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi," ujarnya.
Kuncoro menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna Persiapan Idulfitri. Presiden menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga sembako, serta mengoptimalkan program MBG, yang kini telah mencapai 2 juta penerima manfaat.
Saat ini, jajaran kabinet bekerja dengan penuh dedikasi tanpa terjebak dalam perbedaan kepentingan. Pemerintah juga menerima kritik dengan terbuka dan terus melakukan berbagai terobosan yang berpihak kepada rakyat.
"Tugas Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri bukan hanya mengawal dan mengamankan program ini, tetapi juga meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Sosialisasi program MBG ini sangat penting untuk memastikan peningkatan gizi masyarakat melalui swasembada pangan," pungkas Kuncoro. []
