Jakarta, penaxpose.com | Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan negara memproduksi bahan makanan, tetapi juga pada keberanian dunia usaha mengambil peran dalam menjaga rantai distribusi dan stabilitas pasok. Dalam konteks ini, Radian Azhar menegaskan pentingnya konsolidasi pengusaha nasional melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peluang dan Tantangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jakarta Menuju Indonesia Emas 2045”, yang digelar oleh Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) bersama KAHMI Jaya di Hotel The Tavia Heritage, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Radian menilai, membangun ketahanan pangan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan top-down dari pemerintah. Diperlukan kesadaran kolektif dari dunia usaha sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kebangsaan.
“Kami ingin forum ini menjadi ruang kolaboratif lintas sektor, agar pengusaha tidak hanya memikirkan margin keuntungan, tetapi juga kontribusi terhadap kemandirian pangan bangsa. Dunia usaha adalah motor penggerak ekonomi sekaligus pilar ketahanan nasional,” tegas Radian.
Menurutnya, posisi strategis Jakarta sebagai pusat konsumsi dan mobilitas ekonomi nasional menuntut sistem pangan yang tangguh, efisien, dan berkeadilan. Ketimpangan akses pangan di ibu kota kerap menjadi cermin lemahnya integrasi antara sektor produksi, distribusi, dan kebijakan daerah.
“Kami ingin melahirkan gagasan nyata, inovasi, serta peta jalan kolaboratif yang bisa diimplementasikan. Tujuannya bukan hanya stabilitas harga, tetapi juga keadilan pangan dan kedaulatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
FGD ini menghadirkan sejumlah tokoh lintas lembaga, antara lain Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim, SE, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta yang diwakili Widiya, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Hj. Diana Dewi, SE, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Viktor Aritonang, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya yang diwakili Affan, Ketua Umum BPW HIPKA DKI Jakarta Analia Trisna, MM, dan Ketua Umum MW KAHMI Jaya M. Ichwan Ridwan, SE.
Diskusi yang berlangsung dinamis itu turut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Dr. drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si, Raditya Endra Budiman, dan Rhesa Yogaswara, S.Si., MM., CIFP, bersama pelaku usaha dari berbagai sektor. Mereka membedah tantangan ketahanan pangan urban — mulai dari logistik, inflasi harga, hingga perubahan iklim.
Kehadiran para tokoh dan narasumber memperlihatkan bahwa isu ketahanan pangan bukan hanya urusan pertanian, melainkan juga ekosistem bisnis yang melibatkan teknologi, kebijakan, serta tata kelola pasar. Di sinilah HIPKA dan KAHMI Jaya berperan sebagai jembatan dialog antara sektor publik dan swasta yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.
Radian menambahkan, salah satu persoalan mendasar ketahanan pangan nasional adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya inovasi distribusi. Padahal, di wilayah Jakarta yang padat konsumsi dan memiliki daya beli tinggi, ketahanan pangan juga berarti ketahanan sosial.
“Kekuatan utama pengusaha adalah kolaborasi. Dengan bekerja bersama, kita tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membangun daya tahan bangsa,” tutup Radian.
FGD ini menjadi refleksi kritis atas tantangan klasik: bagaimana kebijakan pangan nasional sering berhenti di tataran wacana tanpa peta jalan konkret di lapangan. Melalui inisiatif seperti ini, HIPKA dan KAHMI Jaya berupaya mengembalikan peran pengusaha sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan menjadi komitmen nyata menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Emy)
0 Comments
Posting Komentar