Radian Azhar Konsolidasikan Pengusaha untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045

Radian Azhar Konsolidasikan Pengusaha untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045
     

Jakarta, penaxpose.com | Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan negara memproduksi bahan makanan, tetapi juga pada keberanian dunia usaha mengambil peran dalam menjaga rantai distribusi dan stabilitas pasok. Dalam konteks ini, Radian Azhar menegaskan pentingnya konsolidasi pengusaha nasional melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peluang dan Tantangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jakarta Menuju Indonesia Emas 2045”, yang digelar oleh Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) bersama KAHMI Jaya di Hotel The Tavia Heritage, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Radian menilai, membangun ketahanan pangan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan top-down dari pemerintah. Diperlukan kesadaran kolektif dari dunia usaha sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kebangsaan.

“Kami ingin forum ini menjadi ruang kolaboratif lintas sektor, agar pengusaha tidak hanya memikirkan margin keuntungan, tetapi juga kontribusi terhadap kemandirian pangan bangsa. Dunia usaha adalah motor penggerak ekonomi sekaligus pilar ketahanan nasional,” tegas Radian.

Menurutnya, posisi strategis Jakarta sebagai pusat konsumsi dan mobilitas ekonomi nasional menuntut sistem pangan yang tangguh, efisien, dan berkeadilan. Ketimpangan akses pangan di ibu kota kerap menjadi cermin lemahnya integrasi antara sektor produksi, distribusi, dan kebijakan daerah.

“Kami ingin melahirkan gagasan nyata, inovasi, serta peta jalan kolaboratif yang bisa diimplementasikan. Tujuannya bukan hanya stabilitas harga, tetapi juga keadilan pangan dan kedaulatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

FGD ini menghadirkan sejumlah tokoh lintas lembaga, antara lain Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim, SE, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta yang diwakili Widiya, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Hj. Diana Dewi, SE, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Viktor Aritonang, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya yang diwakili Affan, Ketua Umum BPW HIPKA DKI Jakarta Analia Trisna, MM, dan Ketua Umum MW KAHMI Jaya M. Ichwan Ridwan, SE.

Diskusi yang berlangsung dinamis itu turut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Dr. drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si, Raditya Endra Budiman, dan Rhesa Yogaswara, S.Si., MM., CIFP, bersama pelaku usaha dari berbagai sektor. Mereka membedah tantangan ketahanan pangan urban — mulai dari logistik, inflasi harga, hingga perubahan iklim.

Kehadiran para tokoh dan narasumber memperlihatkan bahwa isu ketahanan pangan bukan hanya urusan pertanian, melainkan juga ekosistem bisnis yang melibatkan teknologi, kebijakan, serta tata kelola pasar. Di sinilah HIPKA dan KAHMI Jaya berperan sebagai jembatan dialog antara sektor publik dan swasta yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.

Radian menambahkan, salah satu persoalan mendasar ketahanan pangan nasional adalah lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya inovasi distribusi. Padahal, di wilayah Jakarta yang padat konsumsi dan memiliki daya beli tinggi, ketahanan pangan juga berarti ketahanan sosial.

“Kekuatan utama pengusaha adalah kolaborasi. Dengan bekerja bersama, kita tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membangun daya tahan bangsa,” tutup Radian.

FGD ini menjadi refleksi kritis atas tantangan klasik: bagaimana kebijakan pangan nasional sering berhenti di tataran wacana tanpa peta jalan konkret di lapangan. Melalui inisiatif seperti ini, HIPKA dan KAHMI Jaya berupaya mengembalikan peran pengusaha sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan menjadi komitmen nyata menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Emy) 

APKLINDO dan KADIN Indonesia Bahas Penguatan Industri Padat Karya dan Peningkatan Kompetensi SDM Klining Servis Nasional

APKLINDO dan KADIN Indonesia Bahas Penguatan Industri Padat Karya dan Peningkatan Kompetensi SDM Klining Servis Nasional
     

Jakarta, 14 Oktober 2025 — Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) melaksanakan audiensi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia pada Selasa (14/10/2025), bertempat di Menara Kadin Tower, Jakarta.

Pertemuan ini bertujuan untuk menginformasikan kembali bahwa APKLINDO merupakan asosiasi resmi yang telah menjadi anggota KADIN Indonesia sejak tahun 1985, sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadapi dinamika industri padat karya di Indonesia.

Hingga saat ini, APKLINDO telah memiliki 20 Dewan Pengurus Provinsi (DPP), 9 Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK), dengan jumlah anggota mencapai 2.000 perusahaan yang menaungi lebih dari 4 juta tenaga kerja klining servis di seluruh Indonesia.

Dihadiri oleh:

Perwakilan APKLINDO:

  • H. Kus Junianto, S.E. (Ketua Umum)
  • Edison Boyle Sianipar, S.E., S.H. (Ketua I Bidang OKK)
  • Erhash (Ketua II Bidang Sertifikasi, Pendidikan & Pelatihan)
  • Salva Yurigan Saragih, S.T.P. (Ketua IV Bidang Litbang)
  • Nano Sumarno, M.I.Kom. (Ketua Departemen Litbang)

Perwakilan KADIN Indonesia:

  • Benny Soetrisno (Wakil Ketua Umum Bidang ALB)
  • Widiyanto Saputro (Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan)

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum APKLINDO H. Kus Junianto, S.E. menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan oleh KADIN Indonesia untuk berdialog dan memperkuat kolaborasi strategis.

“Kami berharap KADIN Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan keberlanjutan industri padat karya, khususnya sektor klining servis yang selama ini menjadi tulang punggung kebersihan dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi nasional,” ujar H. Kus Junianto.

Salah satu isu penting yang dibahas adalah meningkatnya dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) serta anak perusahaan BUMN yang turut bergerak di sektor padat karya. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha swasta nasional di bidang klining servis, di mana banyak perusahaan lokal kesulitan bersaing bahkan terpaksa gulung tikar.

Selain itu, APKLINDO juga menyoroti tingginya permintaan tenaga kerja klining servis di luar negeri, khususnya di Malaysia dan Jepang. Untuk menjawab tantangan tersebut, APKLINDO berencana mendirikan Sekolah Klining Servis dengan program Diploma 1 (D1).

Program pendidikan ini diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing global, sehingga mampu membuka peluang penempatan kerja di luar negeri serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.

APKLINDO menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan KADIN Indonesia dalam mendorong penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan kesempatan usaha di sektor padat karya.

“Harapan kami, KADIN Indonesia dapat menjadi wadah perjuangan bersama agar pelaku usaha lokal di sektor cleaning service mampu tumbuh, berdaya saing, dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” tutup H. Kus Junianto.

(Tim Media, Informasi & Komunikasi) 

Manajemen Keuangan Perusahaan di Era Digital Payment: Tantangan dan Peluang

Manajemen Keuangan Perusahaan di Era Digital Payment: Tantangan dan Peluang
     


Penulis          : Shilla Khairani Putri
NIM                : 2410101059
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan Perusahaan Universitas Islam Tazkia Bogor

Bayangkan sebuah perusahaan ritel besar yang setiap harinya melayani jutaan transaksi. Dahulu, arus kas perusahaan ini sangat bergantung pada pembayaran tunai dan transfer bank konvensional. Kini, peta bisnis berubah drastis: lebih dari 70% transaksi dilakukan melalui dompet digital, QRIS, hingga buy now pay later (BNPL). Perubahan ini tidak hanya soal cara membayar, tetapi juga cara perusahaan mengelola keuangannya. Pertanyaannya: siapkah manajemen keuangan perusahaan menghadapi era digital payment yang serba cepat, transparan, sekaligus penuh risiko?

Transformasi digital di sektor keuangan membawa dampak signifikan bagi perusahaan. Berdasarkan proyeksi industri yang dilaporkan Katadata, nilai transaksi uang elektronik di Indonesia diperkirakan menembus Rp2.000 triliun pada 2025. Pertumbuhan eksponensial ini menandakan bahwa digital payment bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan operasional.

Namun, arus kas yang sebelumnya bisa diprediksi lebih stabil kini menjadi semakin kompleks. Perusahaan harus menghadapi biaya merchant discount rate (MDR), risiko kebocoran data, potensi fraud digital, hingga perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan cicilan instan seperti BNPL.

Masalah lain adalah kesenjangan adaptasi. Banyak perusahaan besar mampu mengintegrasikan digital payment gateway dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), sementara UMKM sering kali kesulitan mencatat transaksi digital secara akurat. Akibatnya, muncul potensi mismatch antara realisasi keuangan dengan pencatatan dalam laporan keuangan.

Di satu sisi, digital payment memberikan peluang besar bagi perusahaan. Transparansi transaksi meningkat karena semua kegiatan tercatat otomatis dalam sistem. Perusahaan juga dapat memanfaatkan big data dari pola pembayaran konsumen untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, digital payment mempercepat siklus kas, yang berarti perusahaan bisa mengelola modal kerja lebih efisien.

Namun, disisi lain, ada tantangan serius. Pertama, risiko keamanan data dan fraud. Laporan PwC Global Economic Crime and Fraud Survey 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 40% perusahaan global pernah mengalami kejahatan siber terkait pembayaran digital. Kedua, ketergantungan pada infrastruktur digital. Gangguan server atau kegagalan sistem pembayaran bisa melumpuhkan arus kas harian. Ketiga, regulasi yang terus berkembang. Misalnya, BI dan OJK terus memperketat aturan terkait keamanan data, integrasi QRIS, dan pelaporan transaksi digital.

Dari perspektif manajemen keuangan, tantangan terbesar adalah perubahan pola likuiditas. Jika dulu transaksi tunai bisa langsung digunakan, kini ada jeda settlement antara penyedia layanan pembayaran dan perusahaan. Bagi perusahaan dengan arus kas ketat, delay satu atau dua hari saja bisa mengganggu likuiditas operasional.

Meski begitu, jika dikelola dengan tepat, digital payment dapat menjadi leverage strategis. Contohnya, GoTo dan Shopee memanfaatkan layanan dompet digital bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan dana dan customer engagement. Perusahaan-perusahaan ini berhasil memonetisasi data keuangan menjadi sumber keuntungan baru.

Apa yang harus dilakukan perusahaan?

Pertama, integrasi sistem keuangan digital. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap transaksi digital langsung tercatat dalam sistem akuntansi. Ini bisa dicapai dengan menghubungkan payment gateway ke ERP atau software akuntansi berbasis cloud.

Kedua, penguatan manajemen risiko digital. Perusahaan wajib berinvestasi pada keamanan siber, enkripsi data, dan sistem deteksi fraud. Tidak kalah penting, literasi digital bagi karyawan keuangan juga harus ditingkatkan.

Ketiga, diversifikasi instrumen pembayaran. Jangan hanya mengandalkan satu platform. Semakin beragam kanal pembayaran, semakin kecil risiko tergantung pada satu sistem yang mungkin bermasalah.

Keempat, kolaborasi dengan regulator dan fintech. Perusahaan perlu aktif mengikuti kebijakan BI dan OJK agar tidak tertinggal dari sisi kepatuhan. Kolaborasi juga membuka peluang inovasi, misalnya integrasi sistem keuangan perusahaan dengan layanan digital banking berbasis syariah yang kini mulai berkembang.

Era digital payment bukan ancaman, melainkan peluang untuk mengubah manajemen keuangan perusahaan menjadi lebih modern, transparan, dan responsif. Tantangannya nyata: risiko fraud, keterlambatan settlement, hingga regulasi yang dinamis. Namun, dengan strategi integrasi sistem, penguatan keamanan, dan kolaborasi lintas sektor, perusahaan bisa menjadikan digital payment sebagai motor pertumbuhan keuangan jangka panjang.

Pada akhirnya, pertanyaan bagi perusahaan bukan lagi “apakah perlu beradaptasi dengan digital payment?”, melainkan “seberapa cepat kita bisa beradaptasi agar tetap relevan?”

Pengamat Nilai Gubernur DKI Bijak dalam Menangani Isu Pasar Tradisional

Pengamat Nilai Gubernur DKI Bijak dalam Menangani Isu Pasar Tradisional
     

Jakarta, penaxpose.com - Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto (SGY), menilai komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam menata dan merevitalisasi pasar tradisional layak diapresiasi.

SGY mengatakan, ia telah mengikuti perkembangan 153 pasar tradisional di Jakarta sejak era Gubernur Fauzi Bowo, bahkan pernah mendampingi pedagang ketika terjadi pembongkaran Pasar Koja pada 2009.

Menurutnya, klaim Ketua Umum Puskoppas yang menyebut 40 persen atau sekitar 60 pasar tradisional di Jakarta dalam kondisi kumuh tidak tepat.

“Jika mengacu pada definisi kumuh di KBBI dan konteks perkotaan, tidak logis menyebut ada 60 pasar tradisional di Jakarta yang benar-benar masuk kategori kumuh,” kata SGY, Jumat (19/9).

Ia merujuk pada data resmi Pasar Jaya tahun 2025, yang menunjukkan hanya 34 pasar (22 persen) berstatus rusak. Sementara itu, 30 pasar masih cukup baik, 80 pasar dalam kondisi baik, dan 9 pasar sedang dibangun. Tren perbaikan juga terus terjadi: pada 2024 ada 34 pasar rusak, tahun 2023 ada 44 pasar, dan 2022 sebanyak 55 pasar.

Pasar Jaya, lanjutnya, telah melakukan langkah nyata, antara lain:

  • Mengecat ulang 67 pasar, termasuk Pasar Gondangdia, Paseban, Tomang Barat, hingga Jatinegara.
  • Merevitalisasi 9 pasar dengan anggaran PMD, serta merencanakan 3 pasar lain bersama pihak ketiga.
  • Menata pedagang kaki lima, melakukan perawatan sipil dan mekanikal-elektrikal di 99 pasar, memperbaiki toilet pasar, hingga membangun fasilitas olahraga di sejumlah pasar.
  • Mengembangkan sistem pembayaran digital dan pemasaran kios berbasis daring di puluhan pasar bekerja sama dengan perbankan dan mitra swasta.

Namun, SGY menekankan bahwa keberlanjutan revitalisasi pasar memerlukan dukungan pedagang, khususnya dalam membayar Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) yang masih menunggak hingga Rp217,19 miliar pada April 2025.

Ia juga menilai Gubernur Pramono Anung telah menunjukkan kepemimpinan yang bijak dan elegan.

“Respon beliau sangat tenang, tepat, dan terukur. Kebijakan revitalisasi dilakukan tanpa menyalahkan pedagang atau Pasar Jaya, tetapi semata-mata demi kepentingan masyarakat,” ujar SGY.

“Ini contoh sikap pemimpin yang patut diapresiasi, karena memadukan kepedulian kepada pedagang dengan program nyata revitalisasi pasar tradisional,” tambahnya. Rill/red

YLKI Kritik Pemblokiran 122 Juta Rekening Dormant: Abaikan Hak Konsumen

YLKI Kritik Pemblokiran 122 Juta Rekening Dormant: Abaikan Hak Konsumen
     

Jakarta, penaxpose.com – Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sebanyak 122 juta rekening dormant atau tidak aktif menjadi problematika di masyarakat.

Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, menilai langkah PPATK prematur dan mengabaikan prinsip due process serta perlindungan hak-hak dasar konsumen.

"Kami tidak menampik bahwa upaya pemberantasan money laundering dan pendanaan terorisme,serta judi online ( judol) itu penting. Namun, caranya tidak boleh dengan mengorbankan hak-hak nasabah yang sudah menaruh kepercayaannya pada sistem perbankan," ucap Rio Priambodo saat podcast disalah satu media pada Jumat 22 Agustus 2025.

Rio memaparkan sejumlah poin terkait pemblokiran rekening yang bisa disebut sporadis. Menurutnya, pemblokiran yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya merupakan bentuk pelanggaran prinsip keadilan prosedural terhadap nasabah.

"Nasabah sama sekali tidak diberi tahu dan PPATK tidak melakukan literasi keuangan kepada nasabah. Ini membalikkan prinsip presumption of innocence, di mana nasabah yang justru harus membuktikan diri mereka tidak bersalah. Ini sangat menyulitkan, terutama bagi masyarakat biasa, orang tua, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil," ujarnya.

Menurut Rio, PPATK seharusnya memberikan waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum rekening diblokir.

“Sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi. Kami mendukung PPATK dalam rangka memberantas judi online. Pertanyaannya pemain judi online itu justru aktif rekeningnya ada mutasi uang keluar masuk. Lantas jika rekening tidak aktif selama beberapa bulan apakah bisa disebut terindikasi sebagai rekening judol,” kata Rio.

Ia juga menyoroti ketiadaan kriteria yang transparan terhadap pemblokiran rekening tersebut dan proses mekanisme banding yang mudah untuk nasabah menyanggah.

YLKI juga menekankan pentingnya selektivitas PPATK dalam memblokir rekening agar tidak merugikan nasabah yang sengaja menyimpan dana dalam jangka panjang dan menekankan bahwa dana nasabah harus tetap aman dan nyaman.

YLKI meminta agar proses pembukaan kembali rekening yang sudah diblokir tidak menyulitkan konsumen. 

"Apakah semua rekening yang tidak aktif otomatis melakukan tindakan melanggar hukum. Lalu, proses pembukaan blokirnya PPATK agar tidak mempersulit yang akhirnya ini menjadi hukuman bagi nasabah yang tidak bersalah, prinsip konsumen untuk menyimpan uangnya di bank itu karena merasa aman, bukan malah sekarang menjadi hal menakutkan," tambah Rio.

Rio khawatir kebijakan ini justru kontra-produktif dengan program inklusi keuangan pemerintah. 

"Ketakutan bahwa dana mereka bisa dibekukan sewaktu-waktu akan membuat masyarakat khawatir menabung di bank. Mereka bisa kembali menyimpan uang di bawah bantal. Ini kemunduran besar bagi literasi dan inklusi keuangan," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa YLKI menerima banyak pengaduan dari nasabah yang dirugikan. 

"Mulai dari yang tidak bisa membayar biaya rumah sakit, mengambil uang untuk kebutuhan darurat, hingga kesulitan mengurus rekening warisan. Dampaknya sangat nyata dan merugikan."

Pentingnya Transparansi dan Literasi Keuangan Oleh PPATK

Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% pada Kuartal II 2025. Rio menekankan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen sebagai tulang punggung konsumsi domestik.

"Pertumbuhan ekonomi yang bagus ini salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang tidak tepat justru mengikis kepercayaan dan daya beli mereka," imbaunya.

Daya beli masyarakat saat ini akibat pemblokiran ini bisa dikatakan menurun, jika menurut ukuran YLKI berdasarkan aduan konsumen yang masuk.

"Sampai dengan september 2025, memasuki kuartal II , YLKI baru menerima sekitar 500 aduan konsumen, artinya bisa dikatakan daya beli masyarakat menurun. Sebab kita mengukur jika aduan konsumen meningkat artinya terjadi banyak transaksi dan aduan itu terjadi karena crowded diproses transaksi yang dilakukan konsumen," kata Rio.

YLKI merekomendasikan pentingnya literasi dan transparansi oleh PPATK dan harus terbuka tentang parameter yang digunakan dasar pemblokiran rekening tersebut.

"Penerapan sistem peringatan, bank wajib mengirimkan peringatan resmi sebelum memblokir rekening dan itu harus melalui proses verifikasi. YLKI menyarankan verifikasi nasabah dibagi menjadi tiga klasifikasi seperti merah, kuning dan hijau," katanya.

YLKI mengusulkan pembukaan hotline crisis center untuk membantu konsumen yang ingin mendapatkan informasi atau memulihkan rekening yang diblokir, serta memastikan bahwa dana konsumen tetap aman dan utuh.

"Kami mendorong dialog terbuka antara PPATK, OJK, perbankan, dan asosiasi konsumen. Tujuannya bukan untuk membatalkan kebijakan, tetapi menyempurnakannya agar lebih adil, transparan, dan tidak merugikan rakyat kecil," pungkas Rio Priambodo.

Kebijakan pemberantasan kejahatan keuangan dinilai tidak boleh berjalan dengan mengorbankan hak-hak nasabah yang sah. Kolaborasi dan pendekatan yang lebih cerdas menjadi kunci untuk menciptakan sistem keuangan yang aman sekaligus melindungi konsumen. []

Meriah! Ratusan Warga Serbu Festival Muharram di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta

Meriah! Ratusan Warga Serbu Festival Muharram di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta
     


Jakarta, panaxpose.com – Suasana penuh semangat tampak di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta pada Jumat, 25 Juli 2025 (bertepatan dengan 30 Muharram 1447 H). Ratusan warga dari berbagai wilayah di DKI Jakarta antusias menghadiri Festival Muharram 1447 H yang diselenggarakan oleh Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PWM DKI Jakarta.

Festival ini menjadi ajang perpaduan antara dakwah, pelayanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat, dengan menghadirkan berbagai kegiatan seperti khitanan massal, pengobatan gratis, santunan anak yatim, bazaar UMKM, hingga ceramah Muharram.

“Festival Muharram menjadi momentum untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, khususnya anak-anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah wujud dakwah sosial Muhammadiyah,”
– Ketua MPKS PWM DKI Jakarta.

Khitanan Massal & Pengobatan Gratis Diminati Warga

Sejak pagi hari, puluhan anak sudah mengantri untuk mengikuti khitanan massal yang dilayani langsung oleh tim medis profesional dari RSIJ Cempaka Putih. Pelaksanaan dilakukan dengan prosedur medis yang aman, nyaman, dan higienis.

Sementara itu, ratusan warga juga memanfaatkan layanan pengobatan massal yang disediakan oleh tim medis dari RSIJ Pondok Kopi. Layanan meliputi pemeriksaan tekanan darah, konsultasi dokter umum, hingga pemberian obat gratis.

Santunan Anak Yatim se-DKI Jakarta

Momen haru menyelimuti saat pemberian santunan kepada anak-anak yatim, yang disalurkan melalui:

  • Muhammadiyah Children Center (MCC)
  • Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-DKI Jakarta
  • Himpunan Dai Muhammadiyah (HidiMu)

Santunan berupa uang tunai dan perlengkapan sekolah ini menjadi bentuk kepedulian Muhammadiyah terhadap masa depan generasi muda.


Bazaar UMKM: Warga Belanja, Ekonomi Berdaya

Festival juga diramaikan oleh Bazaar UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan warga binaan Muhammadiyah. Mulai dari kuliner tradisional hingga kerajinan tangan lokal, bazaar ini mendukung penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Ceramah Muharram: Hijrah Sosial Menuju Kebermanfaatan

Sebagai penutup acara, digelar Ceramah Muharram dengan tema “Hijrah Sosial: Dari Kepedulian Menuju Kebermanfaatan”. Penceramah mengajak umat menjadikan bulan Muharram sebagai momen refleksi dan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih peduli dan bermanfaat.

Festival Muharram ini diharapkan menjadi agenda tahunan Muhammadiyah di DKI Jakarta, yang tak hanya mempererat ukhuwah, tetapi juga membawa keberkahan dan manfaat luas bagi masyarakat.

Tim MPKS PWM DKI Jakarta

Kus Junianto dan Cecilia Fransisca Terpilih Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum APKLINDO dalam Munas VIII di Surabaya

Kus Junianto dan Cecilia Fransisca Terpilih Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum APKLINDO dalam Munas VIII di Surabaya
     

Surabaya, penaxpose.com — Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) telah sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) VIII pada Rabu–Jumat, 21–23 Mei 2025 di Hotel Novotel Samator, Surabaya. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi asosiasi dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan organisasi untuk periode mendatang.

Dalam forum tertinggi organisasi tersebut, para peserta Munas secara demokratis memilih Bapak Kus Junianto sebagai Ketua Umum dan Ibu Cecilia Fransisca sebagai Sekretaris Umum APKLINDO. Pemilihan ini disambut baik oleh seluruh anggota yang hadir, mencerminkan kepercayaan terhadap kapabilitas dan komitmen kedua tokoh tersebut dalam memajukan organisasi.

Dalam sambutannya, Ketua Umum terpilih, Kus Junianto, bersama Sekretaris Umum, Cecilia Fransisca, menyampaikan harapannya bahwa amanah ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program kerja yang berlandaskan pada visi dan misi organisasi. Mereka menegaskan lima fokus utama yang akan menjadi prioritas dalam masa kepengurusan ke depan, yaitu:

1. Memastikan APKLINDO memiliki payung hukum yang kuat dan sah, sebagai organisasi resmi yang menaungi lebih dari 3.000 perusahaan dan 3,5 juta karyawan cleaning service di seluruh Indonesia.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi, guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan industri jasa kebersihan modern.

3. Mendorong peninjauan kembali kebijakan terkait penghapusan outsourcing, dengan menegaskan bahwa sistem outsourcing tidak perlu dihapuskan, melainkan ditertibkan, agar perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditindak secara adil dan profesional.

4. Meminta pemerintah untuk segera menghentikan operasional anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang cleaning service, karena kehadiran mereka dianggap merugikan eksistensi dan pertumbuhan perusahaan swasta di sektor yang sama.

5. Mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar melakukan verifikasi keanggotaan kepada APKLINDO dalam setiap proses pelelangan jasa kebersihan, guna memastikan bahwa hanya perusahaan resmi dan kompeten yang mengikuti proses tender pemerintah.

Munas VIII ini tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga forum konsolidasi antaranggota untuk memperkuat posisi APKLINDO sebagai organisasi yang berperan strategis dalam membangun industri jasa kebersihan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Dengan semangat baru dan arah yang jelas, APKLINDO di bawah kepemimpinan Kus Junianto dan Cecilia Fransisca siap melangkah maju membawa perubahan positif dan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

(Romadhoni) 

STIE MBI Gelar MBI Explora Fest, Cetak Wirausaha Muda Berkualitas

STIE MBI Gelar MBI Explora Fest, Cetak Wirausaha Muda Berkualitas
     

Jakarta, penaxpose.com | Sabtu, 22 Maret 2025

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia (STIE MBI) kembali menggelar MBI Explora Fest dengan tema "Sinergitas Mahasiswa serta UMKM untuk Membangun Kampus Berwirausaha Unggul dan Inovasi Bisnis Berkelanjutan". Acara ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara mahasiswa dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan kewirausahaan yang berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya, STIE MBI menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintahan kecamatan, UMKM setempat, KNPI, kepala desa, serta karang taruna, guna memperkuat ekosistem bisnis yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Kolaborasi untuk Meningkatkan Wirausaha

Ketua pelaksana acara, Adinda, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya MBI Explora Fest.

"Terima kasih kepada panitia, dosen, masyarakat, serta semua pihak yang telah mendukung acara ini. MBI Explora Fest bukan sekadar ajang jual beli, tetapi juga pengalaman dan pembelajaran baru bagi mahasiswa dan UMKM dalam mengembangkan bisnis yang lebih baik," ujar Adinda.

Sementara itu, Ketua STIE MBI, Dr. H. Teguh Prajitno, S.E., M.M., menekankan pentingnya peran dunia pendidikan dalam mendukung pertumbuhan UMKM menuju Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah pusat menargetkan 70 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh usaha menengah. Untuk mewujudkan hal itu, kampus dan jajarannya harus berkolaborasi guna mendorong UMKM naik kelas," paparnya saat diwawancarai.

Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu yang diperoleh sebagai bekal masa depan. Pemerintah telah mencanangkan program kerja sama antara UMKM dan koperasi guna menggerakkan ekonomi kerakyatan serta mengatasi permasalahan finansial, seperti pinjaman online ilegal.

Akademisi dan Dunia Usaha Bersinergi

Dosen pembimbing, Yohan Nurdiansyah, S.E., M.M., menegaskan bahwa MBI Explora Fest merupakan bentuk nyata sinergi antara dunia akademik dan dunia usaha.

"Melalui acara ini, para pelaku usaha memiliki kesempatan untuk menampilkan kreativitas dan inovasi mereka. Mahasiswa juga dituntut untuk tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memahami dinamika dunia bisnis," jelasnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIE MBI, Widia Yunitawati, S.H., M.M., memberikan semangat kepada mahasiswa yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang diintegrasikan dalam mata kuliah. Semoga acara ini sukses dan menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam dunia bisnis," tuturnya.

Dengan terselenggaranya MBI Explora Fest 2025, STIE MBI berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk terus berinovasi dalam berwirausaha, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing.

(MJ/Cawang)