Jeneponto, Kamis, 5 Februari 2026 — Ketua Karang Taruna Jeneponto, Suharmin Qilank, membantah keras tudingan sejumlah media yang menyebut dirinya sebagai preman dan melakukan “pasang badan” saat aksi unjuk rasa Koalisi BPJS (Barisan Pejuang Jaminan Sosial) di Kantor Bupati Jeneponto.
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh aliansi pemuda dan mahasiswa yang memperjuangkan hak masyarakat miskin, khususnya terkait penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS), perubahan desil penerima manfaat, serta pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, aksi sempat berlangsung ricuh setelah sejumlah peserta aksi menerobos masuk secara paksa ke dalam area Kantor Bupati Jeneponto, sehingga memicu ketegangan di lokasi.
Suharmin Qilank menjelaskan bahwa dirinya justru berupaya melerai dan mencegah tindakan anarkis yang berpotensi membahayakan peserta aksi maupun aparat keamanan.
“Saya menolak keras disebut preman atau pasang badan melawan aksi. Justru niat saya melarang adik-adik agar tidak melakukan aksi brutal. Bahkan saya hampir dikeroyok,” tegas Suharmin.
Ia mengakui situasi di lapangan saat itu cukup panas dan penuh provokasi. Emosi pun sempat memuncak hingga akhirnya beberapa anggota Satpol PP melerai dan mengamankannya ke bagian belakang area kantor bupati.
“Seperti yang lain, kami juga terprovokasi dan sempat emosi. Namun akhirnya aparat keamanan melerai,” lanjutnya.
Karang Taruna Tidak Pernah Anti Aksi
Suharmin menegaskan, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Karang Taruna Jeneponto, ia tidak pernah melarang aksi unjuk rasa, selama aksi tersebut benar-benar mewakili kepentingan masyarakat miskin dan dilakukan secara tertib.
Terkait beredarnya pamflet penolakan aksi, Suharmin menjelaskan bahwa sikap tersebut muncul karena Karang Taruna tidak sepakat dengan narasi yang menyebut pemerintah daerah tidak peduli atau tidak adil terhadap masyarakat miskin.
“Faktanya, setelah Bapak Bupati dan beberapa perangkat daerah yang terkait dengan BPJS memberikan penjelasan dan solusi, terbukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam membantu masyarakat miskin, khususnya dalam pelayanan jaminan kesehatan KIS dan BPJS,” ujar Suharmin.
Minta Media Lebih Objektif dan Berimbang
Segenap pengurus Karang Taruna Jeneponto menyayangkan pemberitaan sejumlah media yang dinilai tidak berimbang dan menyudutkan pribadi Suharmin Qilank.
Mereka menilai tudingan tersebut bukan lagi menyangkut individu, melainkan telah menyentuh marwah dan nama baik kelembagaan Karang Taruna, mengingat posisi ketua merupakan simbol organisasi.
Pengurus Karang Taruna lainnya, Hendra Wijaya, mempertanyakan kredibilitas oknum insan pers yang merilis berita tanpa klarifikasi dan verifikasi yang memadai.
“Kami mempertanyakan objektivitas dan profesionalitas media yang tidak akurat serta tidak berimbang dalam menyajikan informasi,” ujarnya.
Sebagai penutup, Karang Taruna Jeneponto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah, serta bersama-sama mengawal program Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khususnya dalam peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
#JenepontoBahagia
IJ
Kalau kamu mau:
- versi lebih singkat (klarifikasi cepat)
- versi headline lebih keras
- atau opini balasan media
tinggal bilang, saya siap rapikan lagi sesuai kebutuhan.
0 Comments
Posting Komentar