.: DAERAH

Temui Mensos, Bupati Jeneponto Perjuangkan Kuota PBI dan Pembangunan Sekolah Rakyat

DN Februari 10, 2026

Jakarta, penaXpose.com — Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus mengintensifkan upaya memperkuat perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Jeneponto ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang diterima langsung oleh Menteri Sosial RI di Jakarta.

Pertemuan berlangsung dalam suasana santai namun produktif, dengan fokus pembahasan pada sejumlah isu strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Jeneponto.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Jeneponto. Bupati Jeneponto menyampaikan bahwa daerahnya mengalami penonaktifan kepesertaan PBI dalam jumlah cukup signifikan akibat proses data cleansing, yang berdampak pada upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Bupati Jeneponto secara khusus memohon tambahan kuota PBI bagi Kabupaten Jeneponto, sejalan dengan rencana Kementerian Sosial RI yang tengah mengusulkan penambahan kuota PBI secara nasional.

Selain isu jaminan kesehatan, Bupati Jeneponto juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jeneponto sebagai bagian dari strategi penanganan kemiskinan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Butta Turatea.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sosial RI menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut. Namun demikian, Menteri Sosial menegaskan bahwa proses tindak lanjut pembangunan akan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, khususnya terkait kelengkapan sertifikat lahan.

Sebagai penutup pertemuan, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Menteri mendorong Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Sosial RI. Kerja sama yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan program-program penanganan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Langkah proaktif Bupati Jeneponto ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, demi terwujudnya Jeneponto Bahagia.

#JenepontoBahagia
(Humas Pemda – IJ)

Dituding Preman dan Pasang Badan Saat Aksi BPJS, Ketua Karang Taruna Jeneponto Bantah Keras

DAERAH

DN Februari 06, 2026

Jeneponto, Kamis, 5 Februari 2026 — Ketua Karang Taruna Jeneponto, Suharmin Qilank, membantah keras tudingan sejumlah media yang menyebut dirinya sebagai preman dan melakukan “pasang badan” saat aksi unjuk rasa Koalisi BPJS (Barisan Pejuang Jaminan Sosial) di Kantor Bupati Jeneponto.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh aliansi pemuda dan mahasiswa yang memperjuangkan hak masyarakat miskin, khususnya terkait penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS), perubahan desil penerima manfaat, serta pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, aksi sempat berlangsung ricuh setelah sejumlah peserta aksi menerobos masuk secara paksa ke dalam area Kantor Bupati Jeneponto, sehingga memicu ketegangan di lokasi.

Suharmin Qilank menjelaskan bahwa dirinya justru berupaya melerai dan mencegah tindakan anarkis yang berpotensi membahayakan peserta aksi maupun aparat keamanan.

“Saya menolak keras disebut preman atau pasang badan melawan aksi. Justru niat saya melarang adik-adik agar tidak melakukan aksi brutal. Bahkan saya hampir dikeroyok,” tegas Suharmin.

Ia mengakui situasi di lapangan saat itu cukup panas dan penuh provokasi. Emosi pun sempat memuncak hingga akhirnya beberapa anggota Satpol PP melerai dan mengamankannya ke bagian belakang area kantor bupati.

“Seperti yang lain, kami juga terprovokasi dan sempat emosi. Namun akhirnya aparat keamanan melerai,” lanjutnya.

Karang Taruna Tidak Pernah Anti Aksi

Suharmin menegaskan, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Karang Taruna Jeneponto, ia tidak pernah melarang aksi unjuk rasa, selama aksi tersebut benar-benar mewakili kepentingan masyarakat miskin dan dilakukan secara tertib.

Terkait beredarnya pamflet penolakan aksi, Suharmin menjelaskan bahwa sikap tersebut muncul karena Karang Taruna tidak sepakat dengan narasi yang menyebut pemerintah daerah tidak peduli atau tidak adil terhadap masyarakat miskin.

“Faktanya, setelah Bapak Bupati dan beberapa perangkat daerah yang terkait dengan BPJS memberikan penjelasan dan solusi, terbukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam membantu masyarakat miskin, khususnya dalam pelayanan jaminan kesehatan KIS dan BPJS,” ujar Suharmin.

Minta Media Lebih Objektif dan Berimbang

Segenap pengurus Karang Taruna Jeneponto menyayangkan pemberitaan sejumlah media yang dinilai tidak berimbang dan menyudutkan pribadi Suharmin Qilank.

Mereka menilai tudingan tersebut bukan lagi menyangkut individu, melainkan telah menyentuh marwah dan nama baik kelembagaan Karang Taruna, mengingat posisi ketua merupakan simbol organisasi.

Pengurus Karang Taruna lainnya, Hendra Wijaya, mempertanyakan kredibilitas oknum insan pers yang merilis berita tanpa klarifikasi dan verifikasi yang memadai.

“Kami mempertanyakan objektivitas dan profesionalitas media yang tidak akurat serta tidak berimbang dalam menyajikan informasi,” ujarnya.

Sebagai penutup, Karang Taruna Jeneponto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah, serta bersama-sama mengawal program Pemerintah Kabupaten Jeneponto, khususnya dalam peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

#JenepontoBahagia

Kalau kamu mau:

versi lebih singkat (klarifikasi cepat)
versi headline lebih keras
atau opini balasan media

tinggal bilang, saya siap rapikan lagi sesuai kebutuhan.

Praperadilan Yaris: Fakta Persidangan Ungkap Dugaan Pelanggaran Berat UU SPPA oleh Polres dan Kejaksaan Jeneponto

DN Februari 06, 2026

Jeneponto, Rabu, 4 Februari 2026 — Sidang praperadilan yang diajukan oleh Yaris dan keluarga di Pengadilan Negeri Jeneponto mengungkap sejumlah fakta serius yang dinilai mencederai prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Fakta-fakta tersebut mencuat dari proses penyidikan oleh Polres Jeneponto hingga penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Dalam persidangan terungkap bahwa penyidik yang memeriksa Anak Yaris tidak memiliki sertifikat maupun pelatihan sebagai penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Fakta ini diakui langsung oleh saksi dari pihak Termohon I, yang menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan penyidik PPA, namun tetap melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap anak.

Lebih lanjut, saksi Termohon I tidak mampu menjelaskan tahapan krusial dalam proses penyidikan, termasuk alasan dan dasar hukum perubahan status Anak Yaris dari korban atau saksi menjadi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Saat diminta menunjukkan dokumen tertulis terkait perubahan status tersebut, saksi mengaku “lupa” dan tidak dapat menghadirkan satu pun bukti tertulis di persidangan.

Diversi Diakui, Dokumen Tidak Pernah Ada

Fakta mencengangkan lainnya muncul terkait proses diversi. Para saksi dari pihak Termohon secara konsisten mengakui bahwa upaya diversi telah dilakukan, bahkan lebih dari satu kali. Namun, tidak satu pun hasil diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis atau berita acara resmi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dokumen yang ditunjukkan di persidangan hanya berupa daftar hadir dan dokumentasi foto, tanpa adanya dokumen hukum yang sah dan mengikat.

Kuasa hukum Pemohon dari LKBH Makassar, Ayu Khusnul Hudayanti, S.HI, menegaskan bahwa rangkaian fakta tersebut menunjukkan pelanggaran serius terhadap UU SPPA.

“Ini bukan sekadar kesalahan prosedur. Penyidik tidak kompeten, tidak ada dasar tertulis perubahan status anak, diversi diakui tapi tidak pernah dibuktikan secara hukum, bahkan jaksa mengakui tidak adanya barang bukti. Secara hukum, proses ini cacat sejak awal,” tegas Ayu.

Jaksa Akui Tidak Ada Barang Bukti

Dari keterangan saksi Termohon II selaku Jaksa Penuntut Umum, terungkap pula bahwa tidak terdapat barang bukti fisik dalam perkara ini. Berkas perkara sempat dikembalikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, namun tetap dinyatakan lengkap (P-21) dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Fakta ini semakin memperkuat dalil Pemohon bahwa proses hukum terhadap Anak Yaris dilakukan tanpa dasar pembuktian yang memadai.

Sementara itu, Yali, orang tua Anak Yaris sekaligus Pemohon praperadilan, menegaskan bahwa keluarganya hanya menuntut keadilan dan perlindungan hukum bagi anaknya.

“Anak saya awalnya korban, tapi malah diproses sebagai pelaku. Kami hanya ingin keadilan dan agar negara tidak memperlakukan anak-anak secara sewenang-wenang,” ujarnya.

Harapan pada Putusan Hakim

Berdasarkan seluruh fakta persidangan, Pemohon menilai penetapan Anak Yaris sebagai ABH beserta seluruh tindakan penyidikan lanjutan tidak sah secara hukum, karena dilakukan tanpa kewenangan, tanpa prosedur yang benar, serta tanpa alat bukti yang cukup.

Aktivis pemerhati masyarakat Imran Jaya menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jeneponto akan mengedepankan prinsip keadilan substantif dalam memutus perkara ini.

Menurut Imran, lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik, khususnya bagi masyarakat yang selama ini berada dalam posisi lemah dan rentan terhadap ketidakadilan hukum.

“Kami percaya majelis hakim akan memutus perkara ini secara objektif, profesional, dan berlandaskan rasa keadilan, bukan semata-mata pada aspek hukum formal,” ujar Imran saat ditemui.

Ia berharap putusan yang diambil nantinya tidak hanya memberikan keadilan bagi Anak Yaris dan keluarganya, tetapi juga menjadi preseden bahwa hukum benar-benar berpihak pada kebenaran serta kepentingan masyarakat luas.

Praperadilan: Aktivis Pejuang Jalanan Bergerak Membantu Masyarakat Lemah Imran Jaya, Jeneponto

DAERAH

DN Februari 05, 2026

Imran Jaya, Jeneponto

Kepedulian terhadap masyarakat lemah kembali ditunjukkan oleh seorang aktivis pejuang jalanan yang secara konsisten turun langsung membantu warga kurang mampu. Dengan semangat kemanusiaan, ia hadir di tengah masyarakat untuk memberikan bantuan sosial, pendampingan, serta pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil.

Aktivis yang dikenal dengan pendekatan sederhana dan merakyat ini kerap membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi, ketidakadilan sosial, hingga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Bentuk kepedulian yang dilakukan antara lain membantu kebutuhan makan harian, melakukan penggalangan bantuan, serta mendampingi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka.

“Perjuangan ini bukan soal nama atau popularitas, tetapi soal kemanusiaan. Selama masih ada masyarakat yang tertindas dan mengalami kesulitan, kami akan terus bergerak,” ujarnya.

Aksi nyata tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak warga merasa terbantu dan berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus berlanjut serta memperoleh dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak.

Gerakan ini menjadi bukti bahwa kepedulian sosial dapat lahir dari siapa saja, tanpa harus menunggu jabatan atau kekuasaan. Semangat gotong royong dan keberanian membela masyarakat lemah menjadi pesan utama dari perjuangan sang aktivis.

#JenepontoBahagia
IJ

UKPBJ Kabupaten Jeneponto Sosialisasikan RUP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Desa Tahun 2026

DAERAH

DN Februari 02, 2026

BANGKALA BARAT, penaxpose.com – Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Jeneponto melaksanakan Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Desa Tahun 2026, pada Senin, 2 Februari 2026, di Kecamatan Bangkala Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Maskur, S.Ag., M.H., CGCAE, yang sekaligus menyampaikan materi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Turut menjadi narasumber Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Jeneponto, Paisal Abdul Malik, S.E., M.Si, didampingi oleh para pelaku pengadaan dari UKPBJ Kabupaten Jeneponto.

Dalam kegiatan ini disampaikan pentingnya perencanaan pengadaan yang matang, transparan, dan akuntabel sebagai kunci percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

PJ Sekda Jeneponto Maskur menegaskan bahwa sosialisasi RUP menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah.

“Perencanaan pengadaan yang baik akan mempercepat proses pelaksanaan program pemerintah, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah mendorong percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, sejalan dengan visi pembangunan daerah “Jeneponto Bahagia.”

Selain itu, sosialisasi ini juga menekankan peran penting Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk memaksimalkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta melibatkan kelompok masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi langsung dalam proses pengadaan di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait perencanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

#JenepontoBahagia
Imran Jaya

Mengetuk Pintu Hati, Unit Sosial Kecamatan Binamu Ajak Warga Bantu Pengobatan Manggaungi

DAERAH SOSIAL

DN Januari 30, 2026

Jeneponto, penaxpose.com | Jumat, 30 Januari 2026

Di balik hiruk-pikuk aktivitas keseharian, duka tengah menyelimuti keluarga Manggaungi, seorang warga Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saat ini, beliau terbaring lemah dan tengah menjalani perawatan intensif di RS Lanto Dg Pasewang, Kabupaten Jeneponto.

Kondisi kesehatan yang dialami Manggaungi menuntut penanganan medis berkelanjutan. Di tengah keterbatasan, keluarga membutuhkan uluran tangan para dermawan untuk membantu biaya pengobatan dan perawatan yang diperkirakan mencapai Rp20.000.000,-

Melihat kondisi tersebut, Unit Sosial Kecamatan Binamu menginisiasi open donasi dan mengajak para muhsinin serta masyarakat luas untuk bersama-sama berbagi rezeki dan kepedulian.

“Setiap infak yang diberikan, sekecil apa pun nilainya, sangat berarti bagi kesembuhan beliau. Semoga menjadi amal jariyah dan dibalas Allah SWT dengan keberkahan yang berlipat,” demikian ajakan yang disampaikan Unit Sosial Kecamatan Binamu.

Bagi umat yang beriman, membantu sesama yang sedang diuji sakit bukan sekadar bentuk empati, tetapi juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di saat Bapak Manggaungi terbaring dengan harapan kesembuhan, uluran tangan para dermawan menjadi cahaya harapan yang sangat dinantikan.

Donasi dapat disalurkan melalui rekening resmi:

Rekening Donasi:
BRI – Unit Sosial dan Kesehatan
No. Rekening: 025201015583535

Kontak Konfirmasi:
📞 0823-9666-2413

Unit Sosial Kecamatan Binamu menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah dan akan membantu. Semoga setiap rupiah yang diinfakkan menjadi sebab diringankannya langkah kita di dunia dan akhirat.

“Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan rezeki kepada kita semua,” demikian penutup ajakan tersebut.

#JenepontoBahagia
(Imran Jaya)

Menakar Figur Publik Calon Kepala Desa Sapanang

DAERAH

DN Januari 24, 2026

JENEPONTO, penaxpose.com | Menjelang Pemilihan Kepala Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sejumlah figur publik mulai mencuri perhatian masyarakat. Munculnya para bakal calon kepala desa menandai semakin dinamisnya kontestasi politik tingkat desa, yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin berkualitas dan berpihak pada kepentingan warga.

Beberapa figur yang digadang-gadang maju dikenal aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Rekam jejak pengabdian, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan manajerial menjadi indikator penting yang kini menjadi perhatian warga Desa Sapanang.

Tokoh masyarakat setempat menilai bahwa sosok kepala desa ideal bukan hanya populer, tetapi juga memiliki integritas, visi pembangunan yang jelas, serta kemampuan merangkul seluruh elemen masyarakat.

“Kami berharap pemimpin desa ke depan benar-benar memahami kebutuhan warga dan mampu membawa perubahan nyata bagi Desa Sapanang,” ujar salah seorang warga.

Selain faktor popularitas dan kedekatan sosial, latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi turut menjadi pertimbangan penting. Di tengah tantangan pembangunan desa yang semakin kompleks, kepala desa dituntut mampu mengelola anggaran secara transparan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah.

Masyarakat Desa Sapanang diharapkan semakin cerdas dan kritis dalam menentukan pilihan, dengan menilai setiap figur calon kepala desa secara objektif, bukan semata berdasarkan kedekatan personal atau janji politik sesaat.

Pemilihan kepala desa bukan sekadar agenda politik lima tahunan, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan Desa Sapanang ke depan.

#JenepontoBahagia
Humas Pemda Jeneponto

Dari Sertijab Kapolres, HUT RSUD Lanto Daeng Pasewang hingga MTQ Kabupaten, Bupati Jeneponto Tuntaskan Agenda Strategis Sehari Penuh

DAERAH

DN Januari 21, 2026

Bupati Jeneponto hadiri HUT RS Lanto Daeng Pasewang

Jeneponto — Komitmen menjaga stabilitas daerah dan pelayanan publik kembali ditunjukkan H. Paris Yasir, S.E., M.M. melalui rangkaian agenda strategis yang dijalani dalam satu hari penuh, Rabu (21/1/2026). Dalam sehari, Bupati Jeneponto menghadiri tiga kegiatan penting di lokasi berbeda, mencakup sektor keamanan, kesehatan, dan penguatan nilai keagamaan masyarakat.

Agenda diawali dengan kehadiran Bupati pada serah terima jabatan Kapolres Jeneponto yang berlangsung di Gedung Kalabirang. Momentum tersebut menjadi simbol estafet kepemimpinan di tubuh Polres Jeneponto sekaligus penegasan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari sektor keamanan, agenda berlanjut ke bidang pelayanan kesehatan. Bupati Jeneponto menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-36 RSUD Lanto Daeng Pasewang, rumah sakit rujukan utama masyarakat Jeneponto. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas dedikasi tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit yang dinilai konsisten meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kesehatan.

Bupati Jeneponto dalam kegiatan Sertijab Kapolres

Tak berhenti di situ, pada malam harinya Bupati Jeneponto bersama Wakil Bupati bergeser ke Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke, untuk menghadiri sekaligus membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-46 Tingkat Kabupaten Jeneponto. Kegiatan religius tahunan ini dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WITA, usai pelaksanaan salat Isya berjamaah.

MTQ tingkat kabupaten tersebut diikuti peserta dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Jeneponto dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kodim 1424 Jeneponto, Kapolres Jeneponto, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Desa Bulo-Bulo ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ di bawah koordinasi Camat Arungkeke Alamsyah, S.E., yang dikenal dengan sapaan Karaeng Jampu.

Pembukaan MTQ secara resmi oleh Bupati Jeneponto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur’an sekaligus memperkuat karakter religius masyarakat sebagai fondasi pembangunan sosial.

Bupati Jeneponto hadiri kegiatan Pembukaan MTQ

Rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang aktif dan terukur, di mana penguatan keamanan, peningkatan layanan kesehatan, dan pembinaan kehidupan keagamaan dijalankan secara seimbang dan berkelanjutan dalam satu kesatuan agenda pembangunan daerah.

#JenepontoBahagia
Humas Pemda Jeneponto