Rektor UNS Prof. Hartono Ajak Sivitas Akademika Taat Hukum dan Dukung Kamtibmas Kondusif di Tengah Isu Sensitif Nasional

Rektor UNS Prof. Hartono Ajak Sivitas Akademika Taat Hukum dan Dukung Kamtibmas Kondusif di Tengah Isu Sensitif Nasional
     

Solo, 21 Januari 2026 – Dalam pertemuan dengan perwakilan Polri di Gedung Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si., menegaskan komitmen penuh kampus untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

"Kami mengajak seluruh sivitas akademika UNS dan jejaring institusionalnya untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menciptakan lingkungan kampus yang aman dan produktif," ujar Prof. Hartono saat menerima audiensi.

Prof. Hartono menekankan dukungan UNS terhadap tugas Polri dalam menjaga Kamtibmas kondusif, khususnya di lingkungan kampus. Beliau menyatakan, "UNS siap berkolaborasi erat dengan Polri untuk mewujudkan situasi aman, terutama di tengah dinamika isu nasional yang sensitif. Kebijakan kampus kami akan difokuskan pada pencegahan radikalisme, intoleransi, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila melalui pernyataan publik dan imbauan rutin."

Lebih lanjut, Rektor UNS ini menyoroti peran pengaruh institusi dalam menciptakan situasi nasional kondusif pada momentum strategis. "Kami akan menyusun kebijakan internal dan memberikan masukan strategis kepada Polri terkait dinamika kampus, potensi gangguan Kamtibmas, serta perkembangan isu sensitif. Sivitas akademika diimbau secara konsisten untuk mematuhi hukum, menjaga ketertiban, dan tidak terprovokasi oleh hoaks atau isu provokatif," tambahnya.

Menanggapi potensi eskalasi isu nasional seperti aksi unjuk rasa dan polarisasi opini, Prof. Hartono berkomitmen berperan aktif. "UNS akan memastikan kampus tetap kondusif dengan mendorong dialog, moderasi berpikir, dan toleran. Kami juga akan berkolaborasi dengan pimpinan fakultas, dosen, serta mahasiswa untuk mencegah berkembangnya bibit-bibit radikalisme yang dapat tumbuh di lingkungan kampus dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan," jelas Prof. Hartono.

Pertemuan ini juga membahas jejaring akademik eksternal UNS. "Kami siap memanfaatkan menggandeng seluruh mitra untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan mendukung Polri dalam menjaga stabilitas nasional sebagai tanggung jawab moral universitas sebagai pilar pendidikan bangsa," pungkas Rektor UNS tersebut.

Pertemuan berlangsung khidmat dan berujung pada kesepakatan kolaborasi berkelanjutan, di mana UNS berjanji memberikan informasi dini tentang potensi kerawanan di kampus. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antara dunia akademik dan penegak hukum di Jawa Tengah. []

FEB UMJ Sambut Positif Aspirasi Mahasiswa: Dialog sebagai Wajah Kedewasaan Demokrasi Kampus

FEB UMJ Sambut Positif Aspirasi Mahasiswa: Dialog sebagai Wajah Kedewasaan Demokrasi Kampus
     

Tangerang Selatan, 19 Januari 2026 — Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB UMJ) menyambut secara positif gerakan audiensi yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UMJ terkait pengajuan keringanan pembayaran biaya kuliah bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi.

Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, terbuka, dan penuh semangat musyawarah di Aula FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta. Forum tersebut menjadi ruang komunikasi yang sehat antara mahasiswa dan pimpinan fakultas dalam menyampaikan aspirasi serta mencari solusi bersama.

Perwakilan mahasiswa menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kondisi sesama civitas akademika. Mahasiswa menegaskan bahwa aspirasi disampaikan secara tertib dan berorientasi pada solusi.

Ketua BEM FEB UMJ, M. Nur Aflah Akbar, menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan menyuarakan kondisi teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang secara ekonomi.

“Mahasiswa hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk menyampaikan suara teman-teman kami yang sedang berjuang secara ekonomi. Audiensi ini kami maknai sebagai ikhtiar bersama agar kampus tetap menjadi ruang yang adil, humanis, dan berpihak pada keberlanjutan studi mahasiswa,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dekan FEB UMJ Dr. Nuraeni, S.E., M.M. menyampaikan apresiasi atas cara mahasiswa menyampaikan aspirasi secara dewasa dan bertanggung jawab. Menurutnya, dinamika seperti ini merupakan bagian dari proses pendidikan demokrasi di lingkungan kampus.

“Kami menerima aspirasi mahasiswa dengan penuh keterbukaan. Kampus adalah ruang dialog, bukan ruang saling berhadapan. Apa yang disampaikan mahasiswa menjadi bahan penting bagi kami untuk merumuskan kebijakan yang tetap taat aturan namun tidak mengabaikan sisi kemanusiaan,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa yang diwakili BEM FEB UMJ bersama pimpinan fakultas merumuskan sejumlah alternatif solusi, di antaranya:

  1. koordinasi intensif antara mahasiswa dengan ketua program studi untuk menyusun skema dispensasi atau komitmen pembayaran uang kuliah;
  2. konsultasi terkait beasiswa yang telah diperoleh mahasiswa serta pencarian alternatif beasiswa lainnya sebagai solusi pendukung.

Pimpinan fakultas merespons positif setiap kritik dan masukan yang bersifat konstruktif dari seluruh elemen civitas akademika FEB UMJ demi kemajuan dan kebermanfaatan bersama.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang memiliki inisiatif positif dalam membantu sesama mahasiswa. Jajaran pimpinan fakultas berkomitmen mengkaji berbagai opsi kebijakan keringanan pembayaran sesuai regulasi yang berlaku. Fakultas juga membuka ruang komunikasi lanjutan agar solusi yang diambil bersifat adil, proporsional, dan berkelanjutan,” ujar Dr. Nuraeni.

Audiensi ini dinilai menjadi contoh praktik demokrasi kampus yang matang, di mana mahasiswa dan pimpinan fakultas saling mendengarkan serta mengedepankan dialog. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan antara mahasiswa dan pengelola fakultas, sekaligus menjaga keberlangsungan proses akademik di FEB UMJ.

Dengan pendekatan dialogis dan humanis ini, FEB UMJ menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik dan administratif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai empati, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap kondisi mahasiswa. []

LDKS SMPN 12 Jakarta: Cetak Pemimpin Muda Berkarakter di Bogor

LDKS SMPN 12 Jakarta: Cetak Pemimpin Muda Berkarakter di Bogor
     

Bogor, penaXpose.com – SMP Negeri 12 Jakarta menyelenggarakan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) bagi calon pengurus OSIS dan MPK Tahun Ajaran 2025/2026. Kegiatan ini berlangsung pada 22–23 September 2025 di kawasan Citra Alam Riverside, Cisarua, Bogor.

Sebanyak 100 siswa mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 75 calon pengurus OSIS dan 25 calon pengurus MPK. Selama dua hari, mereka dibekali berbagai materi dan simulasi kepemimpinan, mulai dari dasar-dasar organisasi, kedisiplinan, hingga keterampilan komunikasi dan manajemen konflik.

Kegiatan LDKS mengusung visi “Membentuk murid yang berkarakter, disiplin, dan berjiwa kepemimpinan”. Melalui misi penanaman nilai disiplin, pengembangan kemampuan memimpin, serta pembentukan identitas diri yang kokoh, pihak sekolah berharap calon pengurus OSIS dan MPK memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan amanah organisasi di lingkungan sekolah.

Adapun tujuan kegiatan ini antara lain membekali siswa dengan dasar kepemimpinan, menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, dan solidaritas, serta melatih kemampuan pengambilan keputusan. Selain itu, LDKS juga menjadi wadah kaderisasi untuk mencetak pengurus OSIS dan MPK yang berkompeten, berkarakter, serta siap melanjutkan estafet kepemimpinan di SMPN 12 Jakarta.

“LDKS bukan sekadar kegiatan tahunan, tetapi momentum penting untuk membentuk siswa sebagai calon pemimpin muda yang visioner dan bertanggung jawab,” ujar Setiawan, S.Pd., M.Si., Kepala Sekolah SMPN 12 Jakarta.

Dengan berakhirnya kegiatan LDKS, para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi teladan bagi seluruh siswa di sekolah. (Red) 

Manajemen Keuangan Perusahaan di Era Digital Payment: Tantangan dan Peluang

Manajemen Keuangan Perusahaan di Era Digital Payment: Tantangan dan Peluang
     


Penulis          : Shilla Khairani Putri
NIM                : 2410101059
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan Perusahaan Universitas Islam Tazkia Bogor

Bayangkan sebuah perusahaan ritel besar yang setiap harinya melayani jutaan transaksi. Dahulu, arus kas perusahaan ini sangat bergantung pada pembayaran tunai dan transfer bank konvensional. Kini, peta bisnis berubah drastis: lebih dari 70% transaksi dilakukan melalui dompet digital, QRIS, hingga buy now pay later (BNPL). Perubahan ini tidak hanya soal cara membayar, tetapi juga cara perusahaan mengelola keuangannya. Pertanyaannya: siapkah manajemen keuangan perusahaan menghadapi era digital payment yang serba cepat, transparan, sekaligus penuh risiko?

Transformasi digital di sektor keuangan membawa dampak signifikan bagi perusahaan. Berdasarkan proyeksi industri yang dilaporkan Katadata, nilai transaksi uang elektronik di Indonesia diperkirakan menembus Rp2.000 triliun pada 2025. Pertumbuhan eksponensial ini menandakan bahwa digital payment bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan operasional.

Namun, arus kas yang sebelumnya bisa diprediksi lebih stabil kini menjadi semakin kompleks. Perusahaan harus menghadapi biaya merchant discount rate (MDR), risiko kebocoran data, potensi fraud digital, hingga perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan cicilan instan seperti BNPL.

Masalah lain adalah kesenjangan adaptasi. Banyak perusahaan besar mampu mengintegrasikan digital payment gateway dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), sementara UMKM sering kali kesulitan mencatat transaksi digital secara akurat. Akibatnya, muncul potensi mismatch antara realisasi keuangan dengan pencatatan dalam laporan keuangan.

Di satu sisi, digital payment memberikan peluang besar bagi perusahaan. Transparansi transaksi meningkat karena semua kegiatan tercatat otomatis dalam sistem. Perusahaan juga dapat memanfaatkan big data dari pola pembayaran konsumen untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, digital payment mempercepat siklus kas, yang berarti perusahaan bisa mengelola modal kerja lebih efisien.

Namun, disisi lain, ada tantangan serius. Pertama, risiko keamanan data dan fraud. Laporan PwC Global Economic Crime and Fraud Survey 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 40% perusahaan global pernah mengalami kejahatan siber terkait pembayaran digital. Kedua, ketergantungan pada infrastruktur digital. Gangguan server atau kegagalan sistem pembayaran bisa melumpuhkan arus kas harian. Ketiga, regulasi yang terus berkembang. Misalnya, BI dan OJK terus memperketat aturan terkait keamanan data, integrasi QRIS, dan pelaporan transaksi digital.

Dari perspektif manajemen keuangan, tantangan terbesar adalah perubahan pola likuiditas. Jika dulu transaksi tunai bisa langsung digunakan, kini ada jeda settlement antara penyedia layanan pembayaran dan perusahaan. Bagi perusahaan dengan arus kas ketat, delay satu atau dua hari saja bisa mengganggu likuiditas operasional.

Meski begitu, jika dikelola dengan tepat, digital payment dapat menjadi leverage strategis. Contohnya, GoTo dan Shopee memanfaatkan layanan dompet digital bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan dana dan customer engagement. Perusahaan-perusahaan ini berhasil memonetisasi data keuangan menjadi sumber keuntungan baru.

Apa yang harus dilakukan perusahaan?

Pertama, integrasi sistem keuangan digital. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap transaksi digital langsung tercatat dalam sistem akuntansi. Ini bisa dicapai dengan menghubungkan payment gateway ke ERP atau software akuntansi berbasis cloud.

Kedua, penguatan manajemen risiko digital. Perusahaan wajib berinvestasi pada keamanan siber, enkripsi data, dan sistem deteksi fraud. Tidak kalah penting, literasi digital bagi karyawan keuangan juga harus ditingkatkan.

Ketiga, diversifikasi instrumen pembayaran. Jangan hanya mengandalkan satu platform. Semakin beragam kanal pembayaran, semakin kecil risiko tergantung pada satu sistem yang mungkin bermasalah.

Keempat, kolaborasi dengan regulator dan fintech. Perusahaan perlu aktif mengikuti kebijakan BI dan OJK agar tidak tertinggal dari sisi kepatuhan. Kolaborasi juga membuka peluang inovasi, misalnya integrasi sistem keuangan perusahaan dengan layanan digital banking berbasis syariah yang kini mulai berkembang.

Era digital payment bukan ancaman, melainkan peluang untuk mengubah manajemen keuangan perusahaan menjadi lebih modern, transparan, dan responsif. Tantangannya nyata: risiko fraud, keterlambatan settlement, hingga regulasi yang dinamis. Namun, dengan strategi integrasi sistem, penguatan keamanan, dan kolaborasi lintas sektor, perusahaan bisa menjadikan digital payment sebagai motor pertumbuhan keuangan jangka panjang.

Pada akhirnya, pertanyaan bagi perusahaan bukan lagi “apakah perlu beradaptasi dengan digital payment?”, melainkan “seberapa cepat kita bisa beradaptasi agar tetap relevan?”

Universitas BSI Margonda Depok Aktif Tingkatkan Literasi Digital Mahasiswa di Era Industri 4.0

Universitas BSI Margonda Depok Aktif Tingkatkan Literasi Digital Mahasiswa di Era Industri 4.0
     

DEPOK, penaXpose.com – Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Margonda Depok menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan literasi digital di kalangan mahasiswa. Melalui serangkaian inisiatif seperti seminar, pelatihan intensif, dan program Kampus Merdeka, universitas ini berupaya membekali mahasiswanya dengan keterampilan digital yang esensial untuk menghadapi tantangan dan peluang di era revolusi industri 4.0.

Rektor Universitas BSI Margonda Depok, Dr. Nani Mulyani, S.Kom., M.M., menjelaskan bahwa literasi digital bukan lagi sekadar kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi. "Di era ini, mahasiswa harus mampu mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara digital. Ini adalah kunci untuk bersaing dan berhasil di dunia kerja yang semakin digital," ujarnya.

Berbagai program telah dirancang untuk mendukung peningkatan literasi digital mahasiswa. Seminar dan workshop rutin menghadirkan pakar teknologi dan praktisi industri untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pelatihan intensif berfokus pada pengembangan keterampilan spesifik seperti analisis data, pengembangan web, desain grafis, dan pemasaran digital.

Program Kampus Merdeka juga dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Melalui magang di perusahaan teknologi dan proyek kolaborasi dengan industri, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Salah satu mahasiswa Universitas BSI Margonda Depok, Annisa Rahman, mengungkapkan bahwa program-program yang ditawarkan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi. "Saya merasa lebih percaya diri dalam menggunakan berbagai platform digital dan mengembangkan ide-ide kreatif. Ini sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja nanti," katanya.

Universitas BSI Margonda Depok berharap, dengan berbagai upaya yang dilakukan, mahasiswanya dapat menjadi agen perubahan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Peningkatan literasi digital juga diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai bidang, serta menciptakan peluang ekonomi baru di era digital. []

Pengibar Bendera 17 Agustus di Pandeglang, Christian Permana, Sosok Anak Pesisir Nelayan Dari Muara Angke

Pengibar Bendera 17 Agustus di Pandeglang, Christian Permana, Sosok Anak Pesisir Nelayan Dari Muara Angke
     

Pandeglang, penaxpose.com — Momen salah satu anak pesisir nelayan dari Muara Angke, Jakarta Utara, Christian Permana mendapatkan kesempatan mengibarkan bendera merah putih pada acara HUT Ke-80 RI, 17 Agustus tahun 2025 adalah hal yang sangat membanggakan, bertempat di Alun Alun Pandeglang, Banten, pada Minggu (17/8/2025). 

Hal ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dirasakan bagi Christian Permana, namun juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,  termasuk mereka yang menjadi peserta Paskibraka dari Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, SMA Presiden 2 Tanjung Lesung (Boarding School).

Christian Permana masuk menjadi Paskibraka untuk tingkat Kabupaten tidaklah mudah, karena dalam pendidikan yang diemban nya saat itu, dia harus mengikuti tes dari seleksi di berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang. 

Siswa SMA Presiden 2 Tanjung Lesung (Boarding School) yang memiliki tinggi sekitar 171 cm dengan hobby olahraga, belajar dan tahfidz qur'an ini, diketahui selepas dari SMA dirinya berkeinginan melanjutkan kejenjang pendidikan militer serta ingin mengikuti tes Akademi Polisi (Akpol) Taruna.

Christian Permana, putra pertama dari pasangan James Wiling dan Nurhayati ini merupakan sosok anak yang memiliki ketekunan dan kegigihan dalam belajar, meski jauh dari orang tua, kehidupan keseharian nya penuh dengan kemandirian.

Sementara, James Wiling yang merupakan Tokoh Pemuda di Muara Angke, yang juga salah satu pembina Yayasan Yatim Piatu di Masjid Al Mubarok Muara Angke, berharap kelak anaknya menjadi anak yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.

"Saya merasa bangga ketika Christian permana terpilih menjadi salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus di Alun-alun Pandeglang, ini adalah satu pencapaian dari ketekunan dan kegigihan dalam belajar, semoga prestasi ini tidak menjadikan nya berbesar hati, namun tetap rendah hati," Ungkap James Wiling. (Rls) 


#Christian Permana
#Anak Pesisir Nelayan Muara Angke
#Paskibraka 17 Agustus 2025
#SMA Presiden 2 Tanjung Lesung (Boarding School)
#Yayasan Universitas Presiden
#Alun-alun pandeglang
#HUT Ke-80 RI

Diduga Ada Penahanan Ijazah di SMK Bumi Sejarah Cibungbulang Bogor, Karena Tunggakan Biaya Studi Tour

Diduga Ada Penahanan Ijazah di SMK Bumi Sejarah Cibungbulang Bogor, Karena Tunggakan Biaya Studi Tour
     

 


Bogor, Jawa Barat – Praktik penahanan ijazah siswa diduga masih terjadi di sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Bogor. Salah satunya dilaporkan terjadi di SMK Bumi Sejarah, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Informasi yang dihimpun pada Rabu (10/07/2025), penahanan ijazah tersebut diduga berkaitan dengan tunggakan pembayaran biaya kegiatan studi tour dan acara perpisahan sekolah.

Salah satu wali murid berinisial DM mengaku anaknya tidak mengikuti kegiatan studi tour tersebut, namun tetap diwajibkan membayar biaya sebesar Rp3.500.000.

"Anak kami tidak ikut studi tour, tapi kami tetap diwajibkan membayar sebesar Rp3,5 juta. Saya baru mampu membayar sepertiganya, dan itu pun masih diminta untuk segera melunasi agar ijazah anak bisa diambil," keluh DM saat diwawancarai pada Sabtu (06/07/2025).

Menanggapi hal ini, tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kresnayana, M. Sanusi, bersama aktivis sosial Ustad Yudi Sunaryo, menyayangkan adanya tekanan terhadap wali murid, khususnya dari kalangan kurang mampu.

“Masyarakat tidak mampu seharusnya tidak diberi beban biaya tambahan seperti itu, apalagi sampai menghambat pengambilan ijazah. Padahal, sekolah tersebut menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya,” ujar M. Sanusi.

Kasus ini menambah daftar panjang praktik pungutan di luar ketentuan yang masih terjadi di dunia pendidikan. Diharapkan pihak berwenang segera melakukan investigasi terhadap praktik tersebut dan memberikan solusi agar siswa tidak dirugikan. (Sns) 

Diduga Ada Pemaksaan Infaq dan Penahanan Ijazah di Sekolah Al-Fikri Cibunian Bogor

Diduga Ada Pemaksaan Infaq dan Penahanan Ijazah di Sekolah Al-Fikri Cibunian Bogor
     

Bogor, Jawa Barat – Praktik pemaksaan pembayaran infaq serta dugaan penahanan ijazah siswa-siswi kembali mencuat, kali ini terjadi di Sekolah Al-Fikri yang berlokasi di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut informasi yang diterima pada Selasa (09/07/2025), siswa-siswi di sekolah tersebut diduga diwajibkan membayar sejumlah biaya setiap kali ada kegiatan kenaikan kelas atau perpisahan, dengan nilai yang cukup tinggi.

Salah satu wali murid berinisial AP mengungkapkan bahwa infaq yang bersifat "wajib" tersebut mencapai Rp1.800.000 per siswa setiap tahunnya. Ironisnya, menurut AP, ada pula ijazah siswa yang hingga kini masih ditahan pihak sekolah karena orang tua murid belum melunasi pembayaran.

"Hampir setiap tahun ada kewajiban membayar infaq sebesar Rp1,8 juta per siswa. Bahkan ada ijazah siswa dari tahun lalu yang masih disimpan pihak sekolah karena belum bisa melunasi," ujar AP.

Saat tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kresnayana mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Sekolah Al-Fikri, yang bersangkutan justru memblokir kontak tim LBH tersebut.

Menanggapi situasi ini, LBH Kresnayana menyatakan akan melaporkan dugaan pungutan liar dan penahanan ijazah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.

“Praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan. Pendidikan adalah hak semua warga negara, dan tidak boleh ada pemaksaan atau penahanan hak siswa,” tegas perwakilan LBH.

Kasus ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pihak terkait agar tidak terulang dan agar pihak sekolah menjalankan fungsi pendidikan dengan menjunjung asas keadilan dan keterbukaan. (Sns)