Warga RW 016 Pejagalan Bersyukur, Keluhan Jalan Bertahun-tahun Akhirnya Direspons Pemprov DKI Jakarta

Warga RW 016 Pejagalan Bersyukur, Keluhan Jalan Bertahun-tahun Akhirnya Direspons Pemprov DKI Jakarta

Jakarta Utara, penaxpose.com — Pergantian malam Tahun Baru 2026 yang dirayakan warga DKI Jakarta dengan hiburan dan dentuman kembang api, tak memengaruhi warga RW 016 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Alih-alih berpesta, mereka memilih duduk bersila dan menggelar doa serta syukuran, pada Rabu (31/12/2025).

Syukuran itu digelar sebagai bentuk rasa gembira warga setelah jalan lingkungan di depan Inpeksi Kali Duri akhirnya kembali dicor dan diselesaikan. Ruas jalan tersebut sebelumnya menjadi keluhan bertahun-tahun karena pekerjaan yang dilakukan pada sekitar tahun 2016 hanya dikerjakan setengah bagian, sehingga rawan membahayakan pengguna jalan.

Jalan tersebut kini diselesaikan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta, melalui pendanaan CSR (Corporate Social Responsibility) dari salah satu perusahaan properti, yakni Agung Podomoro.

Ketua RW 016: “Responnya Cepat Setelah Gubernur Pramono Anung Berkunjung”

Ketua RW 016, Eko Hariyanto, mengaku senang dan bersyukur karena keluhan warga yang sudah berlangsung lama akhirnya mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.

Ia menyampaikan, titik balik perhatian pemerintah terjadi setelah kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Senin (27/10/2025) ke wilayah RW 016 untuk meninjau langsung kondisi jalan yang dikeluhkan warga.

“Saya merasa senang dan bersyukur. Setelah kunjungan Pak Gubernur Pramono Anung, keluhan warga direspons dengan cepat. Jalan yang dulu hanya dikerjakan separuh dari ruas yang ada, kini diselesaikan kembali,” kata Eko saat diwawancarai di lokasi syukuran.

Eko menambahkan, selama bertahun-tahun kondisi jalan yang tidak rata kerap memicu kejadian berbahaya, terutama bagi pengguna mobil yang bukan warga sekitar dan tidak memahami kontur jalan.

“Dulu sering ada mobil yang lewat terjebak ke ruas jalan yang belum selesai. Karena banyak pengendara roda empat yang melintas bukan warga sekitar. Itu yang membuat saya prihatin,” ujarnya.

Rawan Kecelakaan dan Berpotensi Memicu Genangan Saat Air Pasang

Warga menilai perbedaan tinggi permukaan jalan yang hanya dicor setengah bagian sangat berisiko. Tidak sedikit kendaraan roda empat yang melintas lalu “nyasar” ke bagian jalan yang lebih rendah, sehingga berpotensi membuat kendaraan oleng dan hampir terguling.

Selain itu, warga yang bermukim dekat kali juga kerap terdampak ketika terjadi pasang air laut dan air kali meluap, sehingga banjir dapat masuk ke gang pemukiman.

LMK RW 016: “Viral di Media Sosial, Pemprov Langsung Bergerak”

LMK RW 016 Kelurahan Pejagalan, Sri Hartini, menuturkan bahwa respon cepat Pemprov DKI Jakarta patut diapresiasi. Ia menyebut salah satu pemicu perhatian publik adalah viralnya unggahan di media sosial yang menceritakan kondisi jalan tersebut.

“Kami sangat menyambut baik respon cepat dari Gubernur DKI Jakarta. Karena sebelumnya viral juga di media sosial, ada warga yang mengunggah cerita bahwa sering terjadi kendaraan roda empat hampir terguling akibat beda tinggi jalan,” jelas Sri Hartini.

Ia menyebut insiden itu juga berdampak pada pengguna jalan lainnya karena kendaraan yang kesulitan melintas sering menimbulkan kemacetan di area tersebut.

Ketua RT 07: Harap Jalan Bisa Mengurangi Dampak Banjir

Sementara itu, Ketua RT 07 mengungkapkan bahwa saat kunjungan Gubernur, ia sempat berdialog langsung dan menyampaikan saran agar pemerintah melihat langsung kondisi pemukiman yang terdampak, terutama saat air pasang menyebabkan luapan air masuk ke gang warga.

“Saya sempat menyampaikan agar beliau masuk ke gang pemukiman warga untuk melihat kondisi yang sebenarnya. RT 07 termasuk yang paling terdampak ketika air pasang dan air Inpeksi Kali Duri meluap,” ujarnya.

Ia berharap setelah jalan dicor rata, dampak genangan dapat berkurang karena jalan diharapkan mampu menahan air agar tidak langsung masuk ke permukiman.

“Kita memang belum tahu apakah setelah sama tingginya air tidak masuk lagi, tapi setidaknya kami berharap bisa mengurangi dampak banjir. Warga juga harus menjaga dan merawat agar jalan yang sudah sempurna ini bisa bertahan lama,” pungkasnya.

Warga Harap Keluhan Lama Tidak Lagi Terulang

Warga berharap Pemprov DKI Jakarta semakin responsif dalam menangani keluhan masyarakat, dan tidak ada lagi persoalan fasilitas umum yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa penyelesaian.

Sebagai pengingat, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.”

Dengan demikian, warga menilai pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

(Emy)

Kesbangpol DKI Terbitkan Edaran Natal dan Tahun Baru, Ormas Diminta Perkuat Peran Jaga Stabilitas Sosial

Kesbangpol DKI Terbitkan Edaran Natal dan Tahun Baru, Ormas Diminta Perkuat Peran Jaga Stabilitas Sosial

Jakarta, penaxpose.comBadan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor e-0004/SE/2025 sebagai langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah DKI Jakarta, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah membangun suasana perayaan yang aman, tertib, dan kondusif di tengah dinamika sosial masyarakat perkotaan.

Dalam edaran itu, Kesbangpol menekankan pentingnya peran ormas dalam menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ormas juga diharapkan berkontribusi secara aktif dan sukarela dalam menjaga ketertiban lingkungan, khususnya di sekitar rumah ibadah, ruang publik, serta kawasan permukiman.

Selain penguatan nilai sosial, Kesbangpol mendorong sinergi berkelanjutan antara ormas, aparat keamanan, dan unsur masyarakat lainnya guna meminimalkan potensi gangguan kamtibmas selama momentum Natal dan Tahun Baru. Aspek kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode tersebut.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Muhamad Matsani, dan ditembuskan kepada Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.


Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Jakarta Barat, H. Lutfi Bin Ramli, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Kesbangpol yang dinilainya strategis dalam menjaga kohesi sosial di ibu kota.

Menurut Lutfi, keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi, termasuk insan pers, memiliki peran penting sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Edaran ini menegaskan bahwa menjaga keamanan dan keharmonisan sosial bukan hanya tugas aparat, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Pers dan ormas memiliki peran moral untuk menghadirkan suasana yang sejuk dan mencerahkan,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen IPJI Jakarta Barat untuk berkontribusi melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan edukatif, sekaligus menangkal informasi yang berpotensi memicu keresahan publik.

Lutfi berharap perayaan Natal dan Tahun Baru dapat menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial serta toleransi antarumat beragama, sehingga stabilitas dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat di DKI Jakarta tetap terjaga.

“Kolaborasi yang solid antara pemerintah, aparat, ormas, dan masyarakat akan memastikan Jakarta tetap menjadi ruang hidup bersama yang aman, damai, dan inklusif,” pungkasnya.

(Dani)

PW Aisyiyah DKI Jakarta Dorong Aksi Kolektif Hadapi Krisis Iklim dan Risiko Bencana Perkotaan

PW Aisyiyah DKI Jakarta Dorong Aksi Kolektif Hadapi Krisis Iklim dan Risiko Bencana Perkotaan

Jakarta, 18 Desember 2025 — Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta menegaskan pentingnya aksi kolektif lintas sektor dalam menghadapi krisis iklim dan meningkatnya risiko bencana di kawasan perkotaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “Penanggulangan dan Pencegahan Dampak Perubahan Iklim serta Menjaga Lingkungan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PWA DKI Jakarta, bekerja sama dengan Program 1000 Cahaya dan Eco Bhineka.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai 6 Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari pengurus Aisyiyah, organisasi nonpemerintah (NGO), serta Forum Pengurangan Risiko Bencana se-DKI Jakarta.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyiyah, dilanjutkan sambutan dari Ketua LLHPB PWA DKI Jakarta Ferawati, M.Pd., M.Si, Wakil Ketua PWA DKI Jakarta Dr. Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed, serta Wakil Sekretaris PWM DKI Jakarta Drs. H. Ateng, M.Pd. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Fajar Eko Satriyo, S.STP., M.A, Kepala Bidang Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, para pimpinan menegaskan bahwa perubahan iklim tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada ketahanan sosial, kesehatan, dan keselamatan warga, khususnya di kota besar seperti Jakarta.

Krisis Iklim sebagai Krisis Kemanusiaan

Narasumber pertama, Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, memaparkan materi berjudul “Krisis Iklim adalah Krisis Kemanusiaan: Tanggung Jawab Bersama untuk Bumi”. Ia menekankan pentingnya pendekatan etis dan keagamaan dalam menjaga lingkungan hidup.

“Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dengan amanah untuk menjaga keseimbangan alam. Merusak lingkungan berarti mengkhianati tanggung jawab moral dan sosial,” tegasnya, merujuk pada Fatwa MUI terkait pengelolaan sampah dan pengendalian perubahan iklim.

Kompleksitas Risiko Bencana Jakarta

Sesi berikutnya disampaikan oleh Basuki Rahmat dari BPBD DKI Jakarta dengan materi “Pengenalan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim di DKI Jakarta”. Ia menjelaskan bahwa tingginya risiko bencana di Jakarta dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam, kepadatan penduduk, tata guna lahan, serta tekanan aktivitas perkotaan.

“Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan gangguan aktivitas masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007,” jelasnya. Ia menambahkan, kawasan pesisir Jakarta menjadi wilayah paling rentan akibat kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah.

Jakarta dalam Cengkeraman Iklim

Usai istirahat dan salat zuhur, peserta mengikuti pemutaran video simulasi gempa megathrust yang dipandu langsung oleh Ferawati. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Sudarto M. Abukasim, Wakil Direktur Program 1000 Cahaya, yang mengajak peserta membangun budaya hemat energi sebagai langkah konkret mitigasi perubahan iklim.

“Menghemat energi adalah kontribusi nyata menurunkan emisi dan menjaga keberlanjutan bumi,” ujarnya melalui sambungan Zoom Meeting.

Pada sesi berikutnya, Ferawati menyampaikan materi “Jakarta dalam Cengkeraman Iklim: Dampak Nyata dan Ancaman Masa Depan”. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim telah memperparah banjir, suhu ekstrem, dan ketimpangan sosial.

“Perubahan iklim bukan ancaman masa depan, tetapi realitas hari ini. Jakarta harus segera bertransformasi menjadi kota tangguh iklim, dan waktu untuk bertindak sangat terbatas,” tegasnya.


Praktik Risk Mapping dan Penguatan Kapasitas

Sebagai tindak lanjut, peserta dibagi ke dalam lima kelompok wilayah—Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, dan Pusat—untuk melakukan praktik risk mapping. Setiap kelompok mengidentifikasi potensi risiko bencana di wilayah masing-masing dan mempresentasikan hasilnya. Kelompok dengan pemetaan terbaik memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Penutup dan Komitmen Sosial

Kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Dra. Hj. Syamsidar Siregar. Sebagai wujud kepedulian sosial, peserta membawa pulang paket makanan balita untuk dibagikan di wilayah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, PW Aisyiyah DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendorong edukasi, advokasi, dan aksi nyata dalam menghadapi krisis iklim serta memperkuat ketangguhan masyarakat perkotaan terhadap risiko bencana. []

Kontroversi Pemilihan Ketua RT 007 RW 08 Semanan: Keabsahan Ijazah Dipertanyakan, Sudin Pendidikan Jakarta Barat Disorot

Kontroversi Pemilihan Ketua RT 007 RW 08 Semanan: Keabsahan Ijazah Dipertanyakan, Sudin Pendidikan Jakarta Barat Disorot

Jakarta, penaxpose.com Pemilihan Ketua RT 007 RW 08 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, masih diwarnai polemik yang tak kunjung usai. Persoalan ini bermula dari dugaan ketidaksesuaian data terkait ijazah salah satu kandidat, E. Komarudin M, yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan para calon ketua RT, setiap kandidat diberikan kesempatan selama 10 hari kerja, mulai 17 hingga 28 Februari 2025, untuk mengklarifikasi keabsahan ijazah lawan masing-masing. Namun, hasil verifikasi yang berbeda antara Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah justru memunculkan tanda tanya besar.

Kuasa hukum salah satu calon, Andi Andika, SH, mengungkapkan bahwa Sudin Pendidikan Jakarta Barat menyatakan ijazah Paket C yang digunakan oleh E. Komarudin M dengan nomor DN-01 PC 0002779 dan nomor induk 0009 terdaftar secara sah di PKBM Semanan dan telah diakui hingga tingkat kementerian. Namun, saat dilakukan pengecekan langsung ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, justru ditemukan fakta berbeda: ijazah tersebut tidak tercatat dalam arsip nasional.

Sudin Pendidikan Jakarta Barat Dipertanyakan

Perbedaan data ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas Sudin Pendidikan Jakarta Barat. Jika Kementerian Pendidikan menyatakan ijazah tersebut tidak tercatat dalam sistem nasional, maka bagaimana mungkin Sudin Pendidikan mengeluarkan pernyataan yang berlawanan?

Ketidaksesuaian ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi bisa berujung pada dugaan adanya kelalaian atau bahkan indikasi penyalahgunaan wewenang. Kejelasan dari pihak terkait sangat dibutuhkan agar polemik ini tidak semakin melebar dan menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.

Lurah Semanan Diminta Ambil Sikap Tegas

Di tengah kebingungan ini, masyarakat menunggu langkah konkret dari Lurah Semanan. Sebagai pemimpin wilayah, lurah memiliki kewajiban untuk memastikan proses pemilihan Ketua RT berjalan jujur dan adil.

Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan kepastian mengenai status ijazah yang bersangkutan. Jika terbukti ada ketidaksesuaian atau dugaan manipulasi, maka keputusan mengenai pemilihan Ketua RT bisa saja ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sudin Pendidikan Jakarta Barat maupun Lurah Semanan terkait langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun, yang jelas, masyarakat berharap ada transparansi dan ketegasan agar pemilihan Ketua RT ini tidak menciptakan preseden buruk di masa mendatang.

(Dani/pray)

TPS 3R Moa Pejagalan Resahkan Warga, Warga Minta Pemda DKI Segera Bertindak

TPS 3R Moa Pejagalan Resahkan Warga, Warga Minta Pemda DKI Segera Bertindak

Jakarta, penaxpose.comTempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R di RW 012, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, menjadi sumber keresahan bagi warga sekitar. Pasalnya, wilayah tersebut dijadikan pusat pembuangan sampah dari beberapa RW di Kelurahan Pejagalan, menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari kemacetan hingga polusi bau yang mengganggu kenyamanan warga.

Ketua RT 010, Kho Kioen Kie, menyatakan bahwa warganya adalah pihak yang paling terdampak karena TPS 3R Moa terletak di wilayah mereka. “Jalan yang seharusnya menjadi akses warga terganggu karena dari pagi hingga sore hari gerobak pengangkut sampah memenuhi jalan. Ini terjadi karena mobil pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) kecamatan sering terlambat datang,” ungkapnya.

Selain kemacetan, Kho Kioen Kie juga menyoroti dampak lain yang ditimbulkan, terutama saat musim hujan. “Sampah yang menumpuk menimbulkan bau tak sedap dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Jalanan juga menjadi licin dan berbahaya bagi pengendara. Bahkan, beberapa kali pengendara motor terjatuh akibat kondisi ini,” tambahnya.

Seorang warga yang rumahnya tepat di depan TPS 3R, Herman, mengungkapkan kekesalannya. “Saya sudah cukup sabar, tetapi saya juga berhak tinggal dengan nyaman. Pintu rumah saya persis di depan tumpukan sampah yang bau dan kotor setiap hari. Saya sudah melapor ke Ketua RT dan RW, tetapi sampai sekarang belum ada solusi. Karena itu, pada 4 Februari 2025, saya mencoba melapor langsung ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melalui aplikasi WhatsApp 'Lapor Gibran', berharap ada solusi yang jelas,” ujarnya.

Menanggapi keluhan warga, Ketua RW 012, Dadang Sumitra, mengaku telah berulang kali menyampaikan permasalahan ini ke tingkat kelurahan dan berkoordinasi dengan pengurus RW lain yang membuang sampah di TPS 3R Moa. 

“Kami sudah mendatangi TPS 3R bersama aparatur Kelurahan Pejagalan untuk mencari solusi. Pada 13 Februari 2025, kami mengadakan rapat bersama Lurah Pejagalan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasie Ekbang), serta Kepala Satuan Pelaksana LH Kecamatan Penjaringan, bersama 10 Ketua RW terkait. Dari pertemuan itu, beberapa keputusan telah dibuat,” ungkapnya.


Hasil rapat tersebut antara lain:

1. Pihak LH hanya bertanggung jawab menyediakan mobil angkutan sampah.

2. Lurah Pejagalan diminta memfasilitasi lokasi pembuangan sampah dari RW-RW.

3. TPS 3R Moa hanya boleh digunakan untuk pemilahan sampah, bukan pembuangan utama.

Sebagai solusi sementara, lokasi pembuangan sampah dipecah menjadi tiga titik, yaitu:

• Jalan Moa (untuk RW 012, RW 08, RW 09, RW 010, RW 013)

• Jalan Bidara Raya (untuk RW 04, RW 03, RW 05, RW 011, RW 016)

• Jembatan Gembel RW 07 (untuk RW 06, RW 07, RW 014, RW 017)

Lurah Pejagalan, Tomi Haryono, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas LH untuk mencari solusi terbaik. “Kami sudah merespons keluhan warga dengan mengadakan rapat bersama Ketua RW terkait. Keputusan telah dibuat, dan TPS 3R Moa kini sudah berjalan sesuai hasil rapat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana LH Kecamatan Penjaringan, Fadli, menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas mengangkut dan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan penyediaan lahan untuk TPS adalah tanggung jawab kelurahan. 

“Saat ini, Lurah Pejagalan sedang mencarikan lokasi baru di bawah kolong tol Kalijodo sesuai kesepakatan RW. Kami berharap situasi ini bisa segera teratasi,” katanya.

Warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik TPS 3R Moa agar mereka bisa kembali hidup dengan nyaman dan sehat.

(Emy) 

Tokoh Betawi Desak Bawaslu Transparan dalam Memeriksa Suswono

Tokoh Betawi Desak Bawaslu Transparan dalam Memeriksa Suswono

Jakarta, penaxpose.comJakarta bergejolak, umat Islam merasa terluka setelah pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Suswono, calon Wakil Gubernur yang mendampingi Ridwan Kamil. Suswono dituduh menghina Nabi Muhammad SAW dengan menyebut beliau sebagai "pemuda pengangguran" di hadapan Siti Khadijah RA. Pernyataan ini menimbulkan kekecewaan dan kemarahan dari kalangan umat Islam, yang memandangnya sebagai bentuk penghinaan yang tidak bisa ditoleransi.

Ketua Umum Betawi Bangkit, David Darmawan, dengan tegas menyampaikan kritik terhadap proses pemeriksaan Suswono yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Menurutnya, Bawaslu tidak transparan dalam menangani kasus ini, bahkan melakukan klarifikasi secara tertutup. 

“Bawaslu harus terbuka, jangan sampai ada kesan mereka melindungi atau berpihak. Ini bukan hanya masalah politik, tetapi soal akidah," ujar David dengan nada tegas.

David juga mengecam keterlibatan media yang dibatasi, sementara para pendukung Suswono justru diberi akses lebih dalam proses tersebut. Hal ini, menurutnya, menciptakan kesan ketidakadilan dan intimidasi, yang justru memperburuk situasi.

Insiden ini mengingatkan banyak pihak pada kasus serupa yang melibatkan Ahok beberapa tahun lalu. Namun, kali ini, luka yang dirasakan umat Islam dirasa lebih dalam karena pernyataan tersebut dianggap merendahkan sosok Nabi Muhammad SAW dan istri beliau, Siti Khadijah RA, yang sangat didihormati.

Tokoh Betawi tersebut mengajak umat Islam untuk bersatu dalam membela kemuliaan ajaran agama. Tanggal 4 November, yang sering kali diingat sebagai simbol perjuangan umat dalam membela agama, kini kembali menjadi momentum penting. 

"Kita harus berdiri bersama, seperti pada aksi 411, demi menjaga kehormatan Islam dan keteladanan Rasulullah SAW," seru David.

David Darmawan menutup pernyataannya dengan desakan kepada Bawaslu agar menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan. Jika Bawaslu tetap menutup diri, dia menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. 

“Ini bukan sekadar masalah politik, tetapi tentang keyakinan dan cinta umat kepada Rasulullah SAW. Kami akan terus berjuang demi tegaknya keadilan.”

"Ya Allah, hukumlah penghinaan ini dan tegakkan keadilan bagi umat, demi ketenangan negeri dan martabat agama kita," pungkas David.  (Emi)

Tawaqufan FBR Korwil Jakarta Timur Dihadiri Cawagub DKJ 03, Doel Anak Sekolahan

Tawaqufan FBR Korwil Jakarta Timur Dihadiri Cawagub DKJ 03, Doel Anak Sekolahan

Jakarta, penaxpose.com | Forum Betawi Rempug (FBR) Koordinator Wilayah (Korwil) Jakarta Timur, yang diketuai oleh H. Abdul Manan Yusuf SE, menggelar acara Tawaqufan di Makam Pendiri FBR, KH. Fadholi El Muhir, pada Minggu (03/11/2024). Acara ini turut dihadiri oleh tokoh Betawi, KH. Luthfi Hakim MA, dan calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut 03, Rano Karno, yang dikenal dengan julukan "Doel Anak Sekolahan."

Acara dimulai pukul 08.00 WIB di Markas FBR yang berlokasi di Jl. Pedaengan No. 10, Cakung, Jakarta Timur. Ribuan anggota FBR dengan antusias hadir untuk mengikuti acara yang penuh khidmat tersebut. Tahlil, tahmid, dan doa menggemakan suasana pembukaan acara, diiringi doa bagi arwah leluhur dan pendiri FBR, Alm. KH. Fadholi El Muhir.

Salah satu momen penting dalam acara ini adalah penyematan baju kebesaran FBR Jakarta Timur kepada Cawagub DKJ, Rano Karno, oleh Ketua FBR Korwil Jakarta Timur, H. Abdul Manan Yusuf.

Dalam sambutannya, H. Manan Yusuf menyampaikan pesan kepada seluruh anggota FBR yang hadir, termasuk ketua gardu pengawas dan garda timur, untuk mendukung penuh pencalonan pasangan Cagub Pramono dan Cawagub Rano Karno dalam Pilgub DKJ 2024. "FBR Jakarta Timur pantang berkhianat. Motto kami adalah 'Kita Besar Karena Kerempugan, Kita Kuat Karena Kebersamaan'," tegas H. Manan.

"Bang Doel sudah mengenakan atribut kebesaran FBR Jakarta Timur, artinya beliau telah menjadi bagian dari keluarga besar kita. Oleh karena itu, seluruh anggota FBR wajib memilih pasangan Pramono-Rano nomor urut 3 pada Pilgub DKJ tanggal 27 November 2024 mendatang," ujar H. Manan.

Dalam kesempatan yang sama, Cawagub DKJ Rano Karno menyampaikan harapannya agar pasangan Pramono-Rano dapat meraih kemenangan. "Insya Allah, pada tanggal 27 November nanti kita bisa menang. Di masa tenang mulai tanggal 21, kita akan menjaga kondusifitas kampung kita sendiri," ujar Rano.

Tokoh Betawi, KH. Luthfi Hakim MA, yang juga Imam Besar FBR, mengingatkan seluruh anggota untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada DKJ, guna menciptakan suasana aman dan nyaman di Jakarta.

Acara Tawaqufan ini menegaskan komitmen FBR Jakarta Timur dalam menjaga kebersamaan dan dukungan mereka terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ, Pramono-Rano.

(Emy)


CWIG Desak Investigasi Allianz atas Dugaan Pencucian Uang dan Penghindaran Pajak

CWIG Desak Investigasi Allianz atas Dugaan Pencucian Uang dan Penghindaran Pajak

Jakarta, penaxpose.comKetua Umum Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG), Henry Hosang, secara tegas mengungkapkan dugaan bahwa Allianz terlibat dalam praktik pencucian uang (money laundering) dan penghindaran pajak (tax avoidance). CWIG meminta pihak berwenang, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk segera melakukan tindak lanjut atas dugaan tersebut dengan beberapa langkah.

Pertama, CWIG meminta OJK untuk mempublikasikan deskripsi lengkap mengenai jumlah agen Business Partner (BP) Allianz dan rincian pemotongan pajak yang diterapkan. Menurutnya, banyak agen BP yang merasa terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur atau kesalahan perhitungan pajak.

Kedua, CWIG mendorong OJK, Direktorat Jenderal Pajak, PPATK, dan Mabes Polri untuk melakukan audit investigasi terhadap buku pedoman perjanjian keagenan yang bersifat rahasia serta skema pembayaran pajak yang diterapkan. Sistem OR-OP, yang diberlakukan sejak 2014, diduga mengindikasikan adanya transaksi tidak wajar yang berpotensi mengarah pada praktik pencucian uang dan penghindaran pajak.

Ketiga, CWIG meminta OJK untuk memberikan sanksi tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, serta merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kepatuhan hukum di Indonesia.

Henry juga menyoroti kebijakan OJK terkait pembiayaan kantor pemasaran mandiri (KPM). Berdasarkan ketentuan OJK tahun 2013, KPM tidak boleh menggunakan persentase sebagai dasar pembiayaan. Ia menilai ketentuan ini dilanggar oleh Allianz dan terkesan diabaikan oleh OJK, sehingga menciptakan ambiguitas yang membingungkan. CWIG mendesak OJK untuk memperjelas regulasi terkait pembiayaan KPM Allianz.

Henry melanjutkan, berdasarkan surat penegasan dari Allianz pada 25 Oktober 2024 tentang ketentuan Overriding Operation dalam buku pedoman keagenan, Allianz seolah “lempar batu sembunyi tangan” dan menyalahkan Agency Consultant. Allianz mengklaim ketentuan tersebut merupakan hasil rekomendasi Consultant Agency sejak 2014. Namun, CWIG menduga adanya aktivitas mencurigakan yang menunjukkan transaksi di luar regulasi yang telah ditetapkan OJK.

“Kami berharap OJK segera merespons rekomendasi kami. Kami juga berencana untuk menyampaikan surat kepada DPR RI guna mengadakan agenda dengar pendapat antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, Agen BP, dan OJK,” tutup Henry. (red)